Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, Tidak Mampukah Pemerintah Mengatasinya?

Tinta Media – Dampak diluncurkannya kebijakan pemerintah berkaitan dengan minyak goreng satu harga, kemudian diganti dengan penetapan HET justru menjadikan barang tersebut semakin langka. Hingga saat ini, masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng. Jikalaupun ada, masyarakat harus membelinya dengan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Pasalnya, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok yang “wajib” keberadaanya. Dalam kondisi seperti ini, tak ayal muncul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencegah penimbunan stok, salah satu supermarket di Makasar memberlakukan pembelian minyak goreng dengan menujukan KTP atau ada juga yang melakukan pembatasan pembelian maksimal dua liter per-customer.

Upaya Pemerintah untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan mengimbau masyarakat agar tidak panic buying. Menurut pemerintah, salah satu sebab kelangkaan minyak goreng adalah karena adanya panic buying di tengah-tengah masyarakat.

Faktanya, memang terjadi panic buying, bahkan ada yang membawa sanak saudara untuk beramai-ramai mengamankan stok minyak goreng untuk kebutuhan keluarga. Namun, hal itu terjadi karena kekhawatiran masyarakat atas minimnya stok yang beredar. Lebih tepatnya, panic buying sebenarnya bukanlah sebab kelangkaan, tetapi akibat dari kelangkaan itu sendiri.

Akar Masalah

Dalam podcast berjudul ‘DMO, DPI, dan HET Minyak Goreng, Bukti Lemahnya Negara’, Pengamat Kebijakan Publik Emilda Tanjung M.Si menyampaikan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng tidaklah menyentuh akar persoalan.

Menurut Emilda, Kebijakan domestic market obligation (DMO) hanya menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah di hadapan korporasi. Akibatnya, harga minyak goreng untuk kebutuhan rakyat sangat tergantung pada korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data bahwa penguasaan lapangan usaha pada bidang ini dikuasai oleh korporasi-korporasi besar dan hanya menempatkan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator saja.

Dari pihak pemerintah pun sepertinya enggan memfokuskan produksi CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Faktanya, penghasilan dari ekspor CPO oleh perusahaan ekportir merupakan penghasilan negara nomer dua selain pajak.

Itulah sejatinya potret pengaturan urusan rakyat oleh sistem kapitalisme yang mengizinkan liberalisasi di berbagai sektor penting penompang kehidupan rakyat. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan rakyat harus bergantung pada korporasi dan untuk mendapatkannya rakyat harus membayar mahal.

Islam Punya Solusi

Islam memandang bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, termasuk kebutuhan pangan. Pemerintahan Islam akan memastikan tidak ada penyelewengan dari hulu, yaitu produksi hingga ke hilir, yaitu memastikan masyarakat mampu mengakses minyak goreng untuk memenuhi kebutuhannya.

Sekalipun ada perusahaan swasta sebagai pengelola, perusahaan tersebut harus selaras dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat.

Pemerintahan dalam Islam juga akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum memutuskan; untuk ekspor. Pemerintah juga harus mengoptimalkan bahan baku dari masyarakat lokal kemudian mengelola dan mendistribusikan kepada rakyat.

Pemerintah pun memiliki kewajiban dalam pendistribusian, yaitu mencegah adanya pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan penimbunan, tindakan curang, penipuan, dan sebagainya dengan memberikan sanksi yang tegas dan membuat jera.

Selain itu, pemerintahan Islam akan menjaga setiap individu agar terhindar dari aktivitas bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang memiliki amanah dalam pemerintahan adalah orang-orang yang takut berbuat zalim.

Begitu juga pada tataran masyarakat secara umum. Jadi, kecil kemungkinan adanya perbuatan yang cenderung menguntungkan secara pribadi dan mengorbankan kepentingan masyarakat secara umum.