Tinta Media – Sekjen Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. N.
Faqih Syarif H, M.Si. menyampaikan kemungkinan langkah yang akan diambil
pemerintahan Prabowo dalam menyelesaikan berbagai masalah yang diwariskan rezim
Jokowi.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi tantangan
besar berupa warisan utang negara yang membengkak, isu kriminalisasi terhadap
ulama dan aktivis, serta proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diprediksi
mangkrak. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, beberapa langkah yang mungkin
diambil oleh rezim baru, antara lain,” tuturnya kepada Tinta Media, Senin (21/10/2024).
Pertama, Penanganan Utang Negara. Indonesia menghadapi beban
utang yang signifikan, terutama setelah pandemi Covid-19. “Untuk mengatasinya,
Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan meningkatkan Pendapatan Negara: Salah
satu prioritasnya adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan
rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Faqih.
Peningkatan penerimaan ini, katanya, bisa melalui
optimalisasi pajak, efisiensi di sektor BUMN, dan memperluas basis pajak. “Melanjutkan
Hilirisasi Industri. Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, seperti di
sektor tambang, pemerintah bisa menghasilkan nilai tambah dari ekspor bahan
setengah jadi, sehingga pendapatan negara meningkat. Langkah ini dianggap
penting untuk memperkuat cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada
utang luar negeri,” jelasnya.
“Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro. Dengan menjaga inflasi
dan memperbaiki nilai tukar, rezim ini dapat memperkuat daya beli domestik
serta menarik lebih banyak investasi asing,” tambahnya.
Kedua. Kriminalisasi Ulama dan Aktivis. Kritik terkait isu
kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, yang menjadi perhatian dalam rezim
sebelumnya, menimbulkan keinginan masyarakat untuk perbaikan di bidang hukum.
“Langkah yang mungkin diambil meliputi, Reformasi Hukum dan
Penegakan HAM. Pemerintahan baru mungkin akan berupaya memperbaiki citra
pemerintah dengan melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan memastikan
kebebasan berpendapat dihormati. Pendekatan ini akan melibatkan dialog yang
lebih terbuka dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sipil, serta memastikan
tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” terang Faqih.
“Mengurangi Polarisasi Sosial. Salah satu prioritas
pemerintahan Prabowo-Gibran adalah meredakan ketegangan sosial-politik yang
muncul akibat kriminalisasi ini dengan membangun narasi persatuan nasional. Ini
bisa dilakukan melalui rekonsiliasi politik dan sosial dengan berbagai
kelompok, termasuk kalangan ulama dan aktivis yang kritis,” lanjutnya.
Ketiga, Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek IKN, yang
dimulai pada era Presiden Joko Widodo, menghadapi berbagai kendala, termasuk
masalah pendanaan dan prediksi mangkraknya proyek tersebut.
“Untuk menyelamatkan proyek IKN, rezim baru kemungkinan
akan, pertama, menarik Investasi Asing untuk melanjutkan proyek besar ini,
pemerintahan baru perlu menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, baik
melalui skema public-private partnership (PPP) atau insentif khusus untuk
investor besar.
“Kedua, Memperkuat Manajemen Proyek. Pemerintah dapat
melakukan evaluasi ulang terhadap pengelolaan proyek untuk memastikan efisiensi
dan menghindari pemborosan anggaran. Mereka mungkin juga akan merestrukturisasi
jadwal dan prioritas pembangunan IKN,” jelasnya.
“Ketiga, Mengaitkan IKN dengan Hilirisasi dan Pengembangan
Teknologi. Untuk menjaga relevansi dan nilai ekonomis IKN, pemerintah mungkin
akan memfokuskan proyek ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan hilirisasi
industri,” bebernya.
Secara keseluruhan, menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran
akan perlu menunjukkan kemampuan mengelola utang negara dengan baik, menjaga
ketertiban sosial, dan memastikan proyek strategis seperti IKN tetap berjalan
dengan efisien serta berkelanjutan.[] Novita Ratnasari
Views: 0
