Tinta Media – Kelas menengah kita saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi berat yang mengancam eksistensi mereka. Narasi media sosial hari ini adalah potret perjuangan jutaan manusia yang terpaksa memangkas standar hidup demi bertahan hidup. Memperhalus fenomena ini sebagai gerakan hidup hemat yang bijak adalah kekeliruan logika. Ini adalah realitas bahwa ruang ketahanan finansial masyarakat sudah menyusut akibat sistem ekonomi yang kurang berpihak pada kesejahteraan publik.
Otoritas sibuk menampilkan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi gagal menutupi fakta penurunan kesejahteraan di lapangan. Data resmi menunjukkan realitas tersebut secara jelas, populasi kelas menengah menyusut drastis dari 60,8 juta jiwa pada 2018 menjadi hanya tersisa 46,7 juta jiwa pada 2025. Mayoritas jatuh kelas, mempertebal barisan penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah yang kini mendominasi struktur ekonomi hingga 74,5 persen.
Pertahanan mereka jebol sepenuhnya, istilah makan tabungan sudah menjadi cerita masa lalu. Realitas hari ini jauh lebih mengkhawatirkan karena kelas menengah dipaksa menyambung hidup melalui skema makan dari utang, sebuah jebakan finansial yang menjerat mereka dalam lingkaran krisis yang rumit.
Fenomena penurunan standar hidup secara massal ini adalah bukti pemiskinan struktural. Demi melunasi cicilan dan menghindar dari kegagalan finansial, aset produktif terpaksa dijual murah. Namun, dampak penghematan ini bergeser ke arah yang mengkhawatirkan karena kualitas kesehatan publik ikut dikorbankan.
Nutrisi esensial seperti daging, ikan, ayam, dan susu mulai menghilang dari piring makan, digantikan karbohidrat murah yang miskin nutrisi yang penting sekadar mengenyangkan perut. Agenda skrining medis preventif dicoret karena sisa pendapatan habis untuk kebutuhan operasional dasar dan biaya pendidikan. Kita sedang menyaksikan penurunan kualitas hidup masyarakat secara fisik maupun mental akibat keterbatasan anggaran ekonomi.
Semua persoalan ekonomi ini tidak lepas dari pengaruh sistem kapitalisme sekuler yang terlalu mengutamakan materi. Sistem ini memicu konsumerisme sekaligus mempersempit ruang ekonomi rakyat lewat deindustrialisasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja. Penurunan kelas ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang membiarkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi tanpa kendali pasar yang adil. Di tengah situasi sulit tersebut, beban rakyat makin bertambah akibat berbagai pungutan pajak baru yang menekan daya beli masyarakat.
Ironisnya, negara terkesan berlepas tangan atas kesulitan yang dihadapi warganya. Pemerintah justru memuji fenomena ini sebagai bentuk adaptasi rasional, pilihan efisien, dan disiplin finansial konsumen. Padahal, ketika usia produktif terpaksa menguras dan menjual aset terakhir mereka hanya untuk menutupi biaya dapur sehari-hari, hal itu menunjukkan adanya masalah besar dalam tata kelola pemerintahan. Fungsi negara mengalami pergeseran dari pelindung rakyat menjadi regulator yang kurang sensitif terhadap penurunan kesejahteraan sosial.
Islam hadir sebagai solusi sistemis untuk membenahi tatanan yang tidak seimbang ini. Dalam pandangan Islam, pola konsumsi masyarakat dikendalikan oleh ketakwaan untuk selalu mengutamakan skala prioritas kebutuhan dasar, bukan memelihara gaya hidup konsumtif. Namun, perbaikan moral individu tentu tidak akan pernah cukup tanpa adanya perubahan mendasar pada sistem politik dan ekonomi yang berlaku di pemerintahan.
Dalam institusi politik Islam, negara dilarang membebani rakyat melalui pungutan pajak yang mematikan daya beli masyarakat jelata. Negara berkewajiban penuh menyediakan lapangan kerja formal yang luas dan layak bagi setiap kepala keluarga agar mampu menafkahi keluarganya secara mandiri. Sistem ekonomi syariat menjamin pemenuhan gizi, layanan kesehatan gratis, pendidikan tanpa biaya, serta jaminan keamanan bagi setiap individu secara merata. Jaminan dari baitulmal ini menutup celah krisis finansial massal sehingga fenomena kemiskinan tidak diberi ruang.
Penguasa harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai raa’in, yaitu pelayan rakyat yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan warganya. Pemimpin yang membiarkan rakyatnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar telah mengabaikan amanah kekuasaan. Kesejahteraan hidup masyarakat bukanlah komoditas komersial, dan membiarkan kemiskinan struktural meluas adalah kelalaian sistemis yang harus segera diakhiri melalui tata kelola yang adil. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Dewi Kumala Tumanggor
(Aktivis Muslimah DIY)
Views: 2
