Tinta Media – Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menilai bergabungnya Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan memberikan pengaruh pada perdamaian di Palestina.
“Harapan Indonesia juga negara-negara lain bahwa keberadaan mereka di BoP akan memberikan pengaruh besar. Itu sangat sulit,” tuturnya dalam video Pantaskah Negara Sumbang US$ 1 Miliar dan Bergabung ke Board of Peace Buatan Amerika? Di kanal You Tube Tabloid Media Umat, Kamis (29/1/2026).
Farid menjelaskan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya tidak masuk pada level pertama yang berpengaruh.
”Level pertama, yaitu Dewan Eksekutif pendiri dengan Donald Trump sebagai ketuanya memiliki hak veto penuh. Sementara anggota-anggotanya sebagian besar dikenal sebagai pro terhadap Zionis. Sebutlah misalnya Menlu AS Marco Rubio sangat pro Zionis. Berikutnya, utusan khusus AS sekaligus pengusaha real estate Steve Witkov juga pro Zionis. Demikian juga menantu Trump Jared Corey Kushner juga pendukung kuat Zionis dan menyebut Gaza sebagai properti laut yang bernilai tinggi,” bebernya.
Sedangkan di level kedua, sebut Farid, adalah Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas mengkoordinasikan aktor regional dan internasional. ”Kalau kita lihat mungkin Indonesia masuk pada level kedua ini. Beberapa negara-negara muslim juga masuk pada level kedua ini. Level ketiga adalah Komite Nasional Administrasi Gaza,” jelasnya.
Menurut analisisnya, andaipun di level kedua bisa menghasilkan keputusan untuk membela Palestina, namun jika keputusan itu tidak sejalan dengan kepentingan Amerika pasti akan diveto.
Di samping itu, terang Farid, alasan utama bergabungnya Indonesia ke BoP sebagaimana dijelaskan Menlu Sugiono adalah untuk mengawal kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besarnya, yaitu kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara yang tidak akan menyelesaikan persoalan.
“Kalau kita bicara solusi dua negara, apakah itu menyelesaikan persoalan? Tentu tidak! Karena solusi dua negara yang menjadi tujuan Indonesia itu artinya tetap mempertahankan eksistensi dari penjajah Yahudi,” ungkapnya.
Tidak Mau Rugi
Terkait dengan sumbangan sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp16,9 triliun yang diminta Trump dari negara-negara yang bergabung ke BoP untuk membangun Gaza, Farid menilai, sumbangan itu menunjukkan bahwa AS tidak mau rugi.
”Sumbangan itu adalah bentuk bahwa Amerika tidak mau rugi. Amerika menekan terutama penguasa-penguasa Arab yang memiliki kekayaan minyak membiayai konstruksi ini,” tegasnya.
Ini, sambungnya, sejalan dengan kebijakan AS yang meminimalisasi biaya operasional kebijakan politik luar negerinya.
”Ini kejahatan yang luar biasa bagaimana AS membombardir Gaza. Meski Gaza dibombardir secara langsung oleh Zionis tetapi AS lah yang mem- backup baik ekonomi, politik, ataupun militer. Setelah hancur, AS kemudian meminta negara lain untuk membangun Gaza. Dan sudah bisa dipastikan dalam pembangunan-pembangunan seperti itu pastilah perusahaan-perusahaan Amerika yang paling banyak diuntungkan,” paparnya.
Pembayaran yang diminta AS ini, sebut Farid, semacam upeti sebagaimana di masa kekaisaran di masa lalu ketika dunia dikuasai kaisar.
”Siapa pun yang membayar upeti ini menunjukkan bahwa negara itu tunduk kepada Amerika,” jelasnya.
Tidak Efektif
Farid menilai, BoP dibentuk Trump karena Trump melihat untuk kasus Palestina menggunakan PBB sudah tidak efektif untuk kepentingannya.
Namun, lanjutnya, pengaruh PBB tidak benar-benar akan dipinggirkan dalam percaturan politik dunia, karena bagaimanapun PBB tetap dibutuhkan negara-negara Barat.
“PBB ini pada posisi sebagai alat politik negara-negara imperialis. Sebagai alat politik, kadang-kadang PBB digunakan dan kadang-kadang tidak,” tandasnya.
Bagaimana pun, ucapnya, BoP adalah bagian dari proposal 20 poin Donald Trump yang sudah disetujui PBB, sehingga tidak bisa menghilangkan pengaruh PBB sama sekali.
”Jadi PBB itu sebenarnya adalah tatanan global yang dibangun oleh negara-negara Barat untuk kepentingan mereka. Karena itu PBB akan digunakan sejalan dengan kepentingan Barat,” bebernya.
Ini, ungkapnya, tentu akan semakin mengurangi legitimasi dari keberadaan PBB yang diklaim sebagai organisasi internasional untuk dunia.
”Apa yang terjadi sekarang itu menunjukkan kelumpuhan dan kelemahan PBB dan semakin menunjukkan bahwa PBB itu sebagai alat saja,” tandasnya.
Jadi secara faktual, kata Farid, keberadaan PBB tidak lagi memiliki legitimasi untuk bisa dianggap sebagai organisasi yang mengatur urusan-urusan dunia.
”Dalam kondisi seperti itu tentu dunia sangat membutuhkan tatanan baru dengan pengaturan internasional yang lebih adil. Di sinilah posisi penting dari Khilafah ’ala minhaj an-Nubawwah,” tegasnya.
Sebab, ia menjelaskan, Khilafah yang menerapkan syariat Islam tidak akan menjadi alat politik negara-negara imperialis yang lahir dari ideologi kapitalisme yang rakus.
”Khilafah akan membangun tatanan dunia yang rahmatan lil alamin yang akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kondisi sekarang ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat besar bagi dunia Islam untuk menghadirkan Khilafah ’ala minhaj an-Nubuwwah dengan pengaturannya berdasarkan Islam yang akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
Views: 13
