Tinta Media – Tidak disebutkannya tentang kemerdekaan Palestina dalam Piagam Board of Peace (BoP), menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Muhyidin Junaidi justru berpotensi menjadi instrumen legitimasi aneksasi wilayah Palestina.
“Bacalah di charter (piagam) Board of Peace ya..! Sama sekali tidak disebutkan tentang kemerdekaan. Jadi kalau begitu, maka kita bisa pastikan bahwa Donald Trump ini memang betul-betul ingin menguasai dan menganeksasi Gaza,” ujarnya dalam siniar Board of Peace: Akankah Membawa Perdamaian? Di kanal Youtube UIY Official, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, selain substansi piagam, struktur kepemimpinan BoP yang dinilai bermasalah. Ia menyebut dominasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam organisasi tersebut sebagai faktor utama yang membuat BoP tidak independen.
“Presiden BoP itu berlaku seumur hidup, dan semua orang yang diangkat harus mendapat persetujuan Donald Trump. Jadi arah BoP sepenuhnya ada di tangan dia,” tegasnya.
Kiai Muhyiddin menambahkan, sikap Trump tersebut semakin kontras dengan kenyataan bahwa sejumlah negara, khususnya di Uni Eropa, justru menunjukkan penolakan terhadap kebijakan Trump.
Ia menilai banyak pemimpin dunia yang masih menggunakan akal sehat tidak sejalan dengan arah kebijakan yang ditempuh Trump terkait Palestina.
Atas dasar itu, kata Kiai Muhyiddin, MUI bersama Majelis Syuro 212 mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali keterlibatan dalam BoP. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut perlu dibahas melalui mekanisme konstitusional dengan melibatkan DPR agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Masalah dalam negeri kita saja sudah sangat kompleks, jangan ditambah lagi dengan kebijakan luar negeri yang kontraproduktif,” pungkasnya.[] Ikbal
Views: 17
