Tinta Media – Masyarakat Kabupaten Bandung melakukan aksi protes di jembatan Dayeuhkolot untuk mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat rehabilitasi jembatan yang rusak parah. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan ulang jembatan yang telah direncanakan sejak 2022 dengan anggaran Rp55 miliar.
Selain itu, massa juga menuntut penyediaan jalur alternatif yang aman selama proses rehabilitasi berlangsung. Bahkan, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kekhawatiran masyarakat mencuat tatkala adanya penyalahgunaan dana dan meminta pemerintah memastikan keselamatan warga sekitar. Aksi ini menunjukkan keresahan masyarakat terhadap lambatnya penanganan kerusakan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. (TribunJabar.id, 21/07/2025)
Jalan dan jembatan adalah infrastruktur vital yang sangat penting bagi masyarakat karena berfungsi sebagai sarana utama untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Jika jalan rusak atau ambruk, maka akan berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, seperti terhambatnya transportasi barang dan manusia, serta terputusnya akses antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Oleh karena itu, penanganan kerusakan jalan perlu dilakukan dengan cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait perlu memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sayangnya, pemerintah sering kali lamban dalam menangani masalah infrastruktur publik, seperti jembatan Dayeuhkolot yang rusak akibat gerusan Sungai Citarum. Berbagai alasan klasik sering muncul seperti hal teknis, birokrasi yang berbelit, dan anggaran yang tidak memadai.
Solusi sementara seperti jembatan Bailey bisa menjadi pilihan alternatif untuk memulihkan aksesibilitas. Namun, pembangunan jembatan permanen yang lebih kokoh dan tahan lama harus segera digesa serta menjadi prioritas utama.
Masalah ini menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran serta lemahnya penanganan kerusakan fasilitas umum. Jika perbaikan jembatan tidak menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), masyarakat akan terus menanggung dampak negatifnya.
Peristiwa tersebut menjadi bukti kejadian yang harus cepat ditangani oleh pihak pemerintah. Namun kenyataannya, pembangunan insfrastruktur jalan di daerah sangat lamban penanganannya, apalagi jika bukan merupakan poros utama perekonomian masyarakat. Jika jalannya sudah rusak parah dan banyak menimbulkan kecelakaan, baru pemerintah mengambil tindakan.
Kerusakan Sistem Kapitalisme
Fenomena ini menggambarkan kerusakan dalam sistem kapitalisme. Jika menyangkut urusan rakyat semuanya lamban dalam penanganannya, tetapi jika ada keuntungan di dalamnya mereka sigap melakukannya. Dengan kasat mata bahwa sistem kapitalisme menjadikan penguasa materialistis tanpa mempedulikan kebutuhan rakyatnya.
Negara hanya berperan sebagai regulator saja, bukan bertindak melayani rakyat. Dalam sistem kapitalisme sekularisme, negara telah gagal dalam menyejahterakan rakyat. Mereka lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Semua hanya diukur dengan untung rugi yang bernilai cuan.
Islam Solusi Problematik Kehidupan
Islam adalah agama yang sempurna (kamilan) dan menyeluruh (syamilan) sehingga menjadi solusi bagi segala permasalahan yang dihadapi manusia. Apalagi dalam urusan pembangunan insfrastruktur jalan, negara mesti melakukan secara merata dan menyeluruh tanpa membeda-bedakan wilayah tersebut, apakah di pelosok atau kota. Mereka memiliki hak yang sama karena negara (Khilafah) memandang jalan merupakan upaya yang sangat penting agar terdistribusi kebutuhan rakyat.
Dalam Islam, pembangunan dan perbaikan jalan pembiayaannya berasal dari hasil pengelolaan kepemilikan umum yang menjadi sumber dana untuk membangun fasilitas umum. Negara tidak akan meraup keuntungan dari pembangunan sarana umum karena itu merupakan kewajiban negara. Tugas pemimpin untuk meriayah rakyat, bukan mencari keuntungan apalagi pengurusannya diserahkan ke pihak swasta atau asing.
Anggaran dana yang digunakan atau dialokasikan untuk APBN diambil dari baitulmal. Jadi, bukan berasal dari utang atau investasi asing. Hanya Islamlah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan merata, bukan kapitalisme maupun sosialisme.
Kini, saatnya kembali kepada sistem yang sahih untuk menyelesaikan segala problematika umat sekaligus menyejahterakannya. Semua itu hanya bisa terwujud dalam kepemimpinan Islam di bawah naungan Daulah Khilafah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini
Sahabat Tinta Media
Views: 9
