Tinta Media – Di tengah kelaparan dan genosida di Palestina, konsep New Gaza diumumkan oleh Jared Kushner pada World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Kushner, mantan penasihat Presiden Donald Trump, mengusulkan untuk merekonstruksi Gaza menjadi kota modern dengan gedung pencakar langit dan fokus pada bisnis pariwisata untuk menarik turis dan investasi asing. Kota yang hancur akan menjadi pusat industri yang diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja bagi warga Gaza. Kushner mengeklaim bahwa New Gaza akan memberikan kesempatan kerja 100 persen bagi semua orang. Proyek ini merupakan bagian dari rencana “perdamaian Gaza” yang diinisiasi oleh Trump, yang bertindak sebagai mediator dalam konflik Israel dan Hamas, namun tanpa melibatkan pihak Palestina.
Dewan Perdamaian Gaza berfungsi sebagai alat politik untuk mendukung dominasi AS di dunia Islam. Dengan melibatkan negara-negara Teluk dan aktor muslim lainnya, AS berusaha membagi umat Islam, mengalihkan perhatian dari pendudukan, dan menciptakan ilusi perdamaian. Ini adalah taktik klasik, menjanjikan investasi sambil meminta demiliterisasi Gaza yang akan mengurangi kemampuan Gaza untuk bertahan dan melakukan perlawanan terhadap serangan. Jelas ada ambisi tersembunyi dari AS dan Israel untuk menguasai Gaza dengan cara baru. Mereka ingin menghapus jejak genosida dan menutupi fakta bahwa Gaza berada dalam penjajahan, penghancuran, dan pembersihan. Realitasnya, ini memperkuat posisi Israel sebagai penjajah dan menciptakan narasi pembangunan yang menutupi penjajahan. Gaza menjadi proyek untuk kepentingan AS–Israel, bukan untuk rakyat Gaza, serta memperlihatkan dominasi ekonomi dan politik yang merugikan penduduk Gaza.
Padahal, tanah Gaza–Palestina merupakan hak milik kaum muslim yang statusnya adalah tanah kharajiyah yang tidak akan berubah hingga hari kiamat karena didapatkan dengan penuh darah dan air mata serta pengorbanan besar dari umat Islam. Oleh karena itu, langkah damai dari pihak penjajah hanyalah bentuk manipulasi sekaligus merupakan pengakuan secara tidak langsung terhadap penjajahan zionis Israel dan AS atas tanah kaum muslim. Di dalam Al-Qur’an, Allah melarang dengan tegas kepada kaum muslim untuk memberikan sikap loyalitas (wala’) kepada orang kafir, serta melarang menjadikan mereka sebagai teman setia, kawan akrab, dan pihak yang dipercaya.
Allah Swt. berfirman: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong, kepercayaan) dengan meninggalkan orang-orang mukmin.” (QS Ali Imran [3]: 28)
Rezim negeri-negeri muslim seharusnya aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan menentang campur tangan AS dan Israel. Namun, mereka malah mengkhianati muslim Gaza dengan mengutamakan hubungan politik dan ekonomi bersama AS dan negara Barat, alih-alih memberikan solidaritas umat Islam dan memperjuangkan hak-hak Palestina. Hal tersebut merupakan akibat ketundukan dan wala’ para pemimpin muslim terhadap negara adidaya AS sehingga senantiasa mengikuti langkah kebijakannya. Sebagai sesama muslim, para pemimpin muslim dan umat Islam seharusnya menunjukkan sikap keberpihakan kepada muslim Gaza–Palestina dengan melepaskan diri dari belenggu besar sistem kapitalis-imperialis pimpinan AS beserta semua kaki tangannya, mulai dari PBB dan berbagai organisasi di dalamnya maupun institusi terkait lainnya seperti Bank Dunia, dan sebagainya.
Para penguasa negeri-negeri Islam sepantasnya mencampakkan sistem yang rusak dan kufur tersebut serta kembali menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah yang akan mewujudkan kesatuan dan pembelaan terhadap umat Islam yang teraniaya dalam kepemimpinan seorang khalifah. Di bawah komando khalifah, seruan jihad untuk mengusir zionis Israel dari Palestina dan mengembalikannya ke pangkuan Khilafah akan dikumandangkan. Inilah peran khalifah sebagai perisai yang akan melenyapkan penjajahan zionis Israel atas Palestina dan menghancurkan dominasi kapitalisme dunia pimpinan AS. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya al-imam (khalifah) adalah perisai (junnah). Umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Sepanjang sejarah peradaban Islam, Khilafah Islamiah telah melindungi Baitul Maqdis, diawali dengan keberhasilan Khalifah Umar bin Khaththab ra. dalam memerdekakan Baitul Maqdis dari Romawi pada 637 M dan menjadikannya wakaf bagi umat. Kemudian pada masa Salahuddin al-Ayyubi, Kota al-Quds dibebaskan dari kekuasaan Tentara Salib pada 1187 M. Setelah itu, kota tersebut dibangun kembali dengan masjid, madrasah, dan sistem ekonomi mandiri. Sepanjang kekhilafahan Islam hingga masa kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah, Baitul Maqdis senantiasa dilindungi dan menjadi wilayah aman bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen dalam penerapan syariat Islam secara kafah, mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian selama berabad-abad.
Inilah bukti sejarah yang tidak terbantahkan sehingga perdamaian yang diinisiasi AS dan sekutunya, termasuk zionis Israel, yang disebut dengan New Gaza, hanyalah strategi untuk memperkuat kontrol AS–Israel, bukan untuk menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak dalam ilusi perdamaian ala kafir penjajah kapitalisme dunia, tetapi harus kembali kepada perdamaian hakiki dengan menegakkan satu kepemimpinan global, yaitu Khilafah Islamiah, yang akan memobilisasi jihad kolektif dan membebaskan Palestina dari penjajahan serta mewujudkan rahmat bagi seluruh manusia dan alam. Sebagaimana Allah Swt. berfirman, “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam …” (QS Al-Anbiya [21]: 107). Wallahualam bissawab.
Oleh: Thaqiyunna Dewi, S.I.Kom.,
Sahabat Tinta Media
Views: 6
