Tinta Media – Berbagai kendala terkait sistem jaminan kesehatan BPJS sepertinya sering menimpa warga. Kali ini ratusan ribu warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Bandung dinonaktifkan dari kepesertaan.
Yuli Irnawaty Mosjasari selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengatakan sedang melakukan upaya verifikasi ulang atas penonaktifan 147.000 warga dari kepesertaan PBI JK. Yuli menyatakan bahwa verifikasi ini penting supaya warga yang seharusnya masih berhak menerima layanan tidak terabaikan hanya karena ketidaktepatan data. Yuli menegaskan agar kepala desa harus secepatnya membuat pernyataan resmi atas warga yang layak, tetapi terhapus dari daftar penerima. (Radarbandung.id, 11/07/2025)
Penonaktifan BPJS Kesehatan tersebut disebabkan pemberlakuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berdampak pada ribuan warga kehilangan akses jaminan kesehatan.
Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi warga. Apalagi, saat ini biaya berobat semakin mahal. Ketika warga kurang mampu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar ini, maka pemerintah seharusnya mengupayakan berbagai kebijakan agar warganya senantiasa sehat dan dapat berobat jika sakit. Adapun penonaktifan warga yang tidak layak menerima PBI JK sebenarnya tidak tepat karena setiap warga berhak menerima layanan kesehatan gratis, apalagi standar layak dan tidaknya pun tidak jelas.
Dalam sistem kapitalisme, jaminan kesehatan bisa menjadi alasan untuk mengeruk uang rakyat. Pemerintah seperti lupa dengan tanggung jawabnya untuk menjamin kesehatan rakyat. Kehadiran BPJS merupakan upaya pemerintah untuk menutupi kegagalan dalam menjamin hak atas kesehatan warga. Dengan alasan gotong royong, warga dengan pendapatan tinggi membantu warga yang tidak mampu. Jika pemerintah benar-benar serius menjamin kesehatan warga, maka BPJS tidak perlu ada dan layanan kesehatan bisa diakses secara gratis tanpa adanya kelas.
Kesehatan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda, “”Siapa yang di pagi harinya dalam keadaan aman di tengah keluarganya, sehat badannya, dan memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam Sunan-nya, al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman)
Hadis ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, negara wajib menjaga kesehatan rakyat dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh rakyat. Negara pun tidak boleh membedakan-bedakan rakyatnya, baik miskin maupun kaya.
Negara harus menjalankan kewajiban karena di akhirat kelak semua akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari)
Islam memiliki solusi atas seluruh problematik manusia, termasuk masalah kesehatan. Dalam Islam, terdapat tiga prinsip layanan kesehatan. Pertama, semua rakyat berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa ada pembedaan. Kedua, layanan kesehatan diberikan gratis dan berkualitas. Ketiga, semua warga mudah mengakses layanan kesehatan.
Dalam Islam, negara wajib menyiapkan anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh warga. Tanggung jawab negara tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik swasta maupun warganya sendiri.
Adapun anggaran yang cukup besar bagi layanan kesehatan, dapat bersumber dari pendapatan yang telah ditentukan dalam syariat, seperti hasil pengelolaan SDA, kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, usyur, dsb. Seluruh pendapatan tersebut dikelola untuk melayani seluruh kebutuhan rakyat, termasuk layanan kesehatan. Dengan demikian, seluruh rakyat mudah mendapatkan layanan kesehatan.
Namun, layanan kesehatan seperti ini tidak akan bisa didapatkan dalam sistem kapitalisme. Layanan ini hanya terwujud dalam sistem Islam yang diterapkan secara kaffah (Khilafah) yang mengikuti metode Rasulullah saw. Wallahualam bissawab.
Oleh: Meri Mulyani, S.Si.
Sahabat Tinta Media
Views: 13
