“Kepemimpinan adalah pelayanan, bukan jabatan.”
-Tim Fargo-
Tinta Media –Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa sejatinya setiap pemimpin adalah pelayan bagi rakyat yang dipimpinnya. Sudahkah terealisir di negeri kita yang tercinta ini?
Fakta di Balik MBG
Kasus banyaknya anak negeri yang belum mendapatkan makan bergizi gratis (MBG) membuat Kepala Negara Prabowo Subianto kebingungan. Dadan Hindayana, selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa negara butuh anggaran Rp100 triliun jika ingin berhasil memberi MBG kepada 82,9 juta anak.
Lanjutnya, Dadan menerangkan bahwa anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN mencapai Rp71 triliun. Dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 – 17,5 juta anak saja.
(www.cnbcindonesia.com, 17/01/2025)
Fakta lain yang terjadi adalah makanan diduga basi hingga menyebabkan keracunan.
Diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukaharjo keracunan setelah makan makanan bergizi gratis. Anak-anak tersebut mengaku merasa pusing, mual, hingga muntah. Siswa terkait langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi memaparkan bahwa menu yang dianggap sebagai penyebab keracunan langsung ditarik dan digantikan menu lain
(www.tirto.id, 17/01/2025).
Penyebab Permasalahan
Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) banyak masalah, mulai dari pendanaan, makanan tidak berkualitas/membahayakan, salah sasaran, dan lain-lain. Dari fakta-fakta di atas terlihat pemerintah kurang berpikir panjang dalam membuat suatu kebijakan.
Hal ini pun menunjukkan betapa negara tidak serius mengurus urusan rakyat. Tampaknya, program ini hanya menambah daftar hitam kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat.
Kebijakan ini juga pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah. Menelisik lebih dalam, masih banyak generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan kasus stunting yang masih tinggi. Sebagai informasi, ada sebanyak 149 juta anak di dunia mengalami stunting dan ada 6,3 juta anak stunting di Indonesia.
Negara seharusnya mencari akar permasalahan, mengapa anak-anak di negeri ini mengalami angka stunting yang tinggi dan serius dalam upaya penanggulangannya. Pasalnya, negaralah yang berkewajiban untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah berkepanjangan ini. Negara tidak bisa asal-asalan dalam memberikan solusi.
Bahkan, makan bergizi gratis sejatinya bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat, tetapi proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat. Bagaimana tidak, MBG mendapat anggaran dari APBN. Ketika keuangan negara tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut, maka negara demokrasi yang sumber pendapatannya dari pajak, akan semakin memeras rakyat dengan menaikkan tarif pajak.
Terlihat jelas bahwa kebijakan ini belum direncanakan secara matang, seolah dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat. Janji-janji manis akhirnya membuat rakyat menangis. Rakyat hanya dijadikan sebagai sapi perah pemerintah.
Hal ini terbukti karena yang diuntungkan adalah korporasi. Perusahaan-perusahaan besarlah yang sejatinya merasakan keuntungan dari program MBG ini.
Makin nyata bahwa program ini sebagai program populis. Sering kali program populis ini menggunakan anggaran negara secara tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu, program populis sering kali menawarkan solusi yang oversimplikasi dan membuat masalah menjadi lebih kompleks.
Solusi Hakiki Hanya Sistem Pemerintahan Islam
Khilafah menjamin kebutuhan gizi dengan mekanisme sesuai syariat Islam, sehingga tidak akan terjadi stunting dan semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya. Pemimpin negara akan senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk kemaslahatan rakyat dan memberi solusi yang tidak pragmatis.
Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas, membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum. Departemen ini akan menjaga kualitas pangan di tengah masyarakat agar pangan-pangan ini nantinya berkualitas tinggi dan layak konsumsi.
Khilafah akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan, baik terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting, maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemimpin dalam Islam tidak akan membuat celah sedikit pun terkait hal-hal yang nantinya bisa merusak kesejahteraan rakyat.
Khilafah memiliki dana yang besar dari sumber yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakan dalam mengurus rakyat, dengan pengurusan yang berkualitas terbaik. Semua ini dilakukan karena pemimpin dalam Islam paham bahwa kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah, Sang Pencipta.
Wallaahu’alam.
Oleh: Novitasari
Sahabat Tinta Media
Views: 1
