Tinta Media – Bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momen ukhuah, solidaritas, dan pemulihan batin bagi umat Islam. Namun, di Aceh, bulan ini justru menjadi pengingat panjangnya derita ribuan korban bencana hidrometeorologi yang melanda provinsi itu sejak akhir November 2025.
Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh serta sebagian wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat masih menyisakan duka mendalam. Dua bulan berlalu, puluhan ribu warga masih tinggal di tenda pengungsian atau hunian sementara yang sangat terbatas, meski Ramadan telah tiba. Data menunjukkan hampir 92.000 orang masih mengungsi, sedangkan hunian sementara jauh dari cukup. Dari permintaan lebih dari 29.600 unit, baru sekitar 1.056 rumah darurat yang selesai dibangun.
Banyak daerah masih memperpanjang status tanggap darurat karena pemulihan belum menunjukkan kejelasan. Misalnya, di Aceh Utara, masa tanggap darurat kembali diperpanjang karena kondisi belum pulih. Di Aceh Tengah, status transisi tanggap darurat ke pemulihan diberlakukan selama 90 hari untuk menata kembali kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Kondisi ini tidak hanya soal rumah. Banyak warga masih bergantung pada air sungai yang berpotensi tidak bersih untuk minum dan mencuci karena ketersediaan air bersih belum memadai. Lumpur, kayu, dan puing masih berserakan di banyak permukiman. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan juga masih menjadi tantangan besar di beberapa daerah menjelang Ramadan.
Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah menyatakan telah melakukan berbagai upaya. Pemerintah Aceh telah menyerahkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) senilai Rp153,3 triliun untuk disetujui dan dibiayai melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kementerian Dalam Negeri dan otoritas daerah juga memperpanjang status darurat untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan akses wilayah terdampak. Kementerian serta Polri terlibat dalam percepatan distribusi bantuan, termasuk bantuan makanan pokok dan kebutuhan dasar lainnya menjelang Ramadan.
Namun, sejumlah pengamat dan masyarakat sipil menilai respons pemerintah masih lamban dan belum sepenuhnya merata. Banyak korban belum mendapat hunian layak dan layanan dasar secara maksimal. Selain itu, bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di luar negeri sempat terhambat dalam proses bea cukai sehingga belum disalurkan kepada warga terdampak.
Ramadan: Momentum Solidaritas dan Evaluasi Kepemimpinan
Dalam ajaran Islam, menyantuni korban bencana bukan sekadar kebaikan sosial, tetapi bagian dari tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya. Negara berkewajiban menjamin keamanan, pangan, tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama saat mereka tengah diuji oleh musibah. Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali prinsip solidaritas dan kepedulian.
Jika di bulan suci ini masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjalankan ibadah dengan tenang karena harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pertanyaan besar pun muncul: di mana keberpihakan terhadap rakyat yang tengah diuji?
Sebagai pemimpin, seharusnya mempercepat pembangunan hunian layak dan penyediaan infrastruktur dasar. Kemudian memastikan distribusi pangan dan air bersih merata tanpa diskriminasi. Perlu diperhatikan koordinasi bantuan kemanusiaan agar bantuan sukarelawan tidak terhambat birokrasi. Pemerintah juga harus mengawal proses rekonstruksi agar pelaksanaannya akuntabel dan tepat sasaran.
Kita bersyukur dapat kembali menyambut Ramadan. Ramadan bukan sekadar bulan puasa dan doa, tetapi juga bulan solidaritas dan aksi nyata bagi saudara-saudara kita yang tengah menderita. Jika derita mereka berlarut, kewajiban kita sebagai umat dan bangsa belum terpenuhi. Wallahualam bissawab.
Oleh: Khamsiyatil Fajriyah
Sahabat Tinta Media
Views: 17
