Tinta Media – Narator Khilafah News beberkan ada pengaburan makna subsidi di balik usulan Jusuf Kalla (JK) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar bisa menekan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta mengendalikan pertumbuhan utang negara.
“Seakan usul Pak Yusuf Kalla bagus, namun juga harus kita kritik karena saat ini seakan terjadi pengaburan makna istilah subsidi,” ujarnya dalam videonya bertajuk Jusuf Kalla Usul Harga BBM Naik, Solusi atau Beban? Kamis (9/4/2026) di kanal YouTube Khilafah News.
Sebab, ia menilai dari sudut pandang sebagian pihak, subsidi diartikan sebagai bentuk kebaikan pemerintah kepada rakyatnya. Padahal jika merujuk pada peran dan fungsi dari pemerintah, maka subsidi itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban pemerintah.
“Oleh karena itu, tidak sewajarnya jika tanggung jawab atau kewajiban itu beralih kata menjadi makna subsidi yang sering diartikan sebagai bantuan,” bebernya.
Sebab lanjutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur hajat hidup orang banyak, termasuk di antaranya dalam pengurusan BBM.
Negara bebernya, tidak boleh berlepas tangan atas pemenuhan hak pokok dari setiap warga negara. Semua itu tanggung jawab negara secara mutlak.
“Termasuk di antaranya pemenuhan berkaitan dengan energi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, maka negara hendaknya jangan berdagang dengan rakyat,” terangnya.
Dengan demikian, ujarnya, hubungan negara dan rakyat adalah hubungan pelayan dan yang dilayani, bukan hubungan penjual dan pembeli.
“Karena itu sewajarnya pemerintah selalu meringankan beban rakyat, bukan malah mencari untung dari rakyat,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 4
