Tinta Media – Kondisi ekonomi yang memukul masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, makin terasa menjelang tahun ajaran baru. Orang tua berjuang mencari biaya pendidikan anak yang jumlahnya tidak sedikit. Tak hanya itu, mereka juga berjibaku mencari sekolah di tengah pemberlakuan sistem zonasi untuk sekolah negeri. Banyak orang tua dan anak menginginkan pendidikan berkualitas yang tidak selalu tersedia di zona tempat tinggal mereka (Kompas.id, 23/6/2026).
Serba-serbi tahun ajaran baru membuat orang tua tidak hanya sibuk memilih sekolah terbaik bagi anak, tetapi juga dihadapkan pada kendala sistem zonasi. Di banyak wilayah pedesaan dan daerah terpencil, sekolah yang berkualitas dan memiliki fasilitas memadai masih sulit ditemukan. Akibatnya, orang tua harus memilih antara menyekolahkan anak di sekolah negeri sesuai zonasi dengan kualitas yang apa adanya meskipun biayanya terjangkau atau gratis, atau mengeluarkan biaya lebih besar agar anak dapat bersekolah di sekolah swasta dengan kualitas yang lebih baik.
Tak cukup sampai di situ, orang tua juga dihadapkan pada kewajiban menyediakan seragam sekolah secara mandiri dengan biaya yang tidak murah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski ada beberapa sekolah yang menyediakan seragam gratis, umumnya fasilitas tersebut tidak mencakup seluruh jenis seragam. Bahkan, ada sekolah yang mewajibkan pembelian seragam tertentu, seperti batik dan olahraga, langsung dari sekolah dengan harga yang terkadang lebih mahal daripada harga di pasaran.
Meskipun biaya SPP di sekolah negeri jenjang SD hingga SMA telah digratiskan, berbagai kebutuhan lain seperti seragam, alat tulis, tas, sepatu, kaus kaki, hingga uang saku harian tetap menjadi beban, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan berarti orang tua tidak ingin memberikan pendidikan terbaik dengan perlengkapan yang memadai. Namun, mereka sering kali harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan anak atau mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang belum tentu terpenuhi.
*Kapitalisme Menjadikan Pendidikan sebagai Komoditas*
Kebingungan dan beban yang dialami para orang tua menjadi hal yang wajar. Pasalnya, dalam sistem yang diterapkan saat ini, yaitu kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai komoditas. Negara belum benar-benar menghadirkan pendidikan gratis secara menyeluruh, mulai dari biaya SPP hingga perlengkapan sekolah, sehingga peserta didik dapat fokus belajar tanpa dibebani persoalan biaya.
Di berbagai sekolah masih ditemukan kewajiban membeli perlengkapan tertentu, seperti seragam almamater dan perlengkapan penunjang pembelajaran, langsung dari sekolah dengan harga yang tidak murah. Dalam sistem kapitalisme, peran negara menjadi lemah dalam memberikan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Sebab, apabila negara menjalankan perannya secara optimal, peluang memperoleh keuntungan dari sektor pendidikan menjadi semakin kecil.
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem kapitalisme. Negara tidak bertindak sebagai raa’in (pengurus) yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan mencerdaskan generasi. Sebaliknya, negara lebih berperan sebagai regulator yang menyerahkan sebagian beban pembiayaan pendidikan kepada rakyat. Bahkan, kualitas pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Negara justru memberikan ruang kepada pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas yang sering kali melebihi sekolah negeri yang berada di bawah naungan negara.
Lepasnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan membuat rakyat harus berjuang sendiri menanggung beban yang tidak ringan. Ditambah lagi, sistem zonasi makin memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
Dengan demikian, sistem kapitalisme telah gagal menghadirkan pendidikan gratis yang berkualitas dan merata. Padahal, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki negeri ini semestinya mampu membiayai pendidikan secara gratis, tetapi justru diserahkan kepada pihak asing untuk dikelola.
*Islam: Pendidikan Gratis dan Berkualitas*
Islam menetapkan pendidikan sebagai hak setiap rakyat yang wajib disediakan oleh negara. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Islam mengharamkan negara melepaskan tanggung jawab tersebut. Seluruh pembiayaan pendidikan, mulai dari biaya sekolah hingga perlengkapan belajar, diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Dengan demikian, peserta didik dapat fokus belajar karena seluruh kebutuhannya telah dijamin oleh negara. Negara wajib melayani rakyat secara optimal, termasuk dalam bidang pendidikan.
Selain menanggung seluruh pembiayaan, negara juga menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata, baik di kota maupun di desa. Dengan demikian, seluruh rakyat memperoleh hak pendidikan yang sama. Mereka tidak perlu menempuh jarak jauh hingga ke kota hanya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam Islam, tidak ada perbedaan kualitas pendidikan antardaerah sehingga masyarakat dapat bersekolah di dekat tempat tinggalnya secara lebih efektif dan efisien.
Seluruh pembiayaan pendidikan yang gratis dan berkualitas bersumber dari Baitulmal, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung oleh negara. Hasil pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis.
Apabila beban biaya pendidikan, kesehatan, dan keamanan tidak lagi ditanggung rakyat, mereka dapat lebih fokus memenuhi kebutuhan primer individu, yaitu sandang, pangan, dan papan. Beban ekonomi yang dirasakan pun menjadi jauh lebih ringan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata.
Demikianlah Islam mengatur penyelenggaraan pendidikan. Selama berabad-abad, sistem ini diyakini telah menghadirkan pendidikan yang bukan hanya gratis dan berkualitas, tetapi juga melahirkan keberkahan ilmu yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini melalui jejak peradaban Islam. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Heti Suhesti, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)
Views: 3
