Tinta Media – Analis Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto menilai politik demokrasi tidak didesain untuk melayani dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Penilaian itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, yang meminta kader partainya, terutama anggota legislatif, rutin menyapa masyarakat dan tidak hanya bersilaturahmi menjelang pemilu lima tahun sekali.
“Politik demokrasi tidak didesain untuk melayani rakyat dan melanjutkan suara aspirasi rakyat. Syahwat berkuasa jauh lebih tinggi daripada karakter melayani rakyat,” catatnya dalam rilis yang diterima Tinta Media, Sabtu (10/10/2026).
Hanif menjelaskan bahwa persoalan tersebut berakar pada sistem politik demokrasi yang bersumber dari ideologi kapitalisme sekuler, yakni ideologi yang memisahkan agama dari aturan kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan negara.
“Karenanya menghasilkan politisi yang liberal. Undang-undang yang tidak pro rakyat dan tidak bisa membedakan halal haram. Bahkan meminggirkan syariah Islam dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Atas dasar itu, PKAD mengingatkan masyarakat agar tidak berulang kali terjebak dalam praktik politik yang dinilainya tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Cukup sudah, kita sering tertipu berkali-kali. Jangan sampai masuk ke lubang buaya berkali-kali! Untuk itulah, pahami politik Islam yang bermakna mengurusi urusan rakyat dengan syariah Islam. Serta hadirkan politisi yang negarawan karena cinta pada Allah dan Rasul-Nya,” ajaknya.
Hanif lanjut menerangkan bahwa kekuasaan dalam Islam berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memiliki peran dalam menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, menurutnya, pendidikan politik yang benar perlu terus digaungkan di tengah masyarakat.
“Adapun kedaulatan, itu di tangan Allah Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan. Karenanya, anggota dewan jika mau selamat dunia akhirat, wajib menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai standar dalam membuat aturan,” terangnya.
Dalam catatannya, PKAD menyimpulkan bahwa pernyataan Said Abdullah tersebut justru menjadi sinyal yang mengonfirmasi realitas praktik politik demokrasi selama ini, ketika masyarakat hanya didekati saat suara mereka dibutuhkan.
“Habis manis sepah dibuang. Habis memberikan suara, ditinggalkanlah rakyat dalam ruang kosong dan kesendirian,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader, terutama yang duduk di lembaga legislatif, rutin menyapa masyarakat. Ia tidak ingin kader hanya menjalin silaturahmi dengan rakyat setiap lima tahun sekali menjelang pemilu.
“Sapa rakyat, sentuh hatinya masyarakat. Enggak ada kata lain. Bukan perlu bantuannya, menyapa rakyat saja,” kata Said dalam konsolidasi kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Jumat (9/10/2026).[] Muhar
Views: 3
