Tinta Media – Keadaan ekonomi yang kian tidak menentu menjadikan seseorang enggan menggadaikan pekerjaan lamanya. Bahkan, banyak yang tetap bertahan pada pekerjaan lamanya meskipun gaji pas-pasan atau lingkungan yang tidak sesuai harapan. Fenomena ini dikenal sebagai job hugging. Tidak hanya di Indonesia, tren ini pun terjadi di negara Amerika yang notabene sebagai negara adidaya.
Ketidakpastian politik pun turut menjadi sebab banyak kalangan memilih untuk job hugging karena berbagai alasan, salah satunya sempitnya lapangan kerja yang menjanjikan, ditambah keadaan pasar yang selalu fluktuatif dari waktu ke waktu. Beda halnya dengan keadaan dulu, orang lebih memilih sebagai kutu loncat alias coba kerja sana sini atau dikenal dengan job hopping. Harapannya memperluas jaringan relasi sekaligus mencoba peruntungan untuk penghasilan yang lebih menjanjikan.
Terkait hal ini, konsultan Korn Ferry mengungkapkan banyak karyawan terutama Millenial dan Gen Z lebih menahan diri untuk pindah dari pekerjaan awal karena kekhawatiran atas ketidakpastian pekerjaan baru. (cnbcindonesia.com, 19/9/2025)
Data di Amerika Serikat menunjukkan rendahnya angka pengunduran diri secara sukarela sejak awal tahun 2025 hingga September 2025, yakni hanya sebesar 2 persen. Angka terendah sepanjang satu dekade. Maknanya, para karyawan bertahan pada satu pekerjaan dan tidak memiliki keinginan untuk melamar pekerjaan baru.
Dampak job hugging ternyata cukup serius dalam dunia kerja, salah satunya kesulitan mengembangkan kemampuan para karyawan saat perusahaan mulai ekspansi. Tidak hanya itu, karyawan pun kesulitan untuk mendapatkan kenaikan gaji karena kemampuan yang cenderung stagnan.
Fenomena ini juga ditanggapi Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A., yang mengungkap bahwa job hugging semakin ramai karena ketidakpastian lapangan kerja dan badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang belum juga berhenti hingga saat ini. (kompas.com, 17/9/2025)
Dampak Sistem Rusak
Job Hugging yang kini menjadi pilihan terjadi karena ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut. Buruknya tata kelola ekonomi ditambah pola pengurusan sumber daya kekayaan negeri yang dikelola asing dan swasta. Mekanisme ini telah menguras energi dan masa depan rakyat. Rakyat yang mestinya diurusi kepentingan hidupnya, harus mandiri mempertahankan hidup sendiri. Negara hilang fungsi sebagai penyedia lapangan kerja. Akhirnya, swasta dan asing mengambil alih kewajiban negara. Negara menjadi pihak “penjual” kekayaan negara dan mengobralnya pada pihak asing dan swasta. Wajar saja, saat rakyat semakin terimpit secara ekonomi dan kehilangan masa depan terutama kesempatan meningkatkan kemampuan sebagai tenaga kerja.
Keadaan ini pun diperparah dengan kebijakan negara yang melegalkan sumber daya alam bagi para segelintir kapitalis dan oligarki. Mereka berbondong-bondong melakukan pencaplokan sumber daya dan menjualnya kepada rakyat dengan harga selangit. Ekonomi kian limbung. Rakyat pun makin bingung mempertahankan hidupnya. Semua kebutuhan harus dibayar dengan harga mahal. Sementara itu, yang berkembang di sektor ekonomi adalah ekonomi non riil berbasis ribawi yang minim menggerakkan ekonomi serta sedikit menyerap tenaga kerja.
Betapa buruknya tatanan ekonomi dalam wadah sistem yang tidak manusiawi. Inilah sistem kapitalisme liberal. Sistem yang hanya mengutamakan keuntungan materi ketimbang masa depan rakyat secara menyeluruh. Sistem ini telah memangsa masa depan masyarakat. Keadaan ini semakin memburuk saat para lulusan perguruan tinggi hanya disiapkan sebagai tenaga industri yang mengedepankan prinsip liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa tanpa batasan jelas. Semua konsep ini menciptakan bangunan negara yang lalai dalam menjamin pekerjaan bagi setiap rakyatnya. Rakyat pun tidak memiliki pilihan lain selain mempertahankan diri dengan pekerjaan yang ada. Meskipun dengan pekerjaan tersebut, kelayakan hidup sulit dicapai.
Islam Menjamin Kelayakan Hidup
Sistem Islam menghadirkan solusi yang mampu menuntaskan masalah lapangan pekerjaan. Dalam aplikasinya, negara memosisikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam wadah pengaturan yang amanah dan bijaksana.
Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR Bukhari dan Muslim)
Islam memiliki aturan paripurna yang mengatur tata kelola negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara detail dengan seluruh kebijakan yang disandarkan pada hukum syarak. Mekanisme ini hanya dapat diwujudkan melalui satu sistem yang amanah, yakni Khilafah ala manhaj an-nubuwwah.
Dalam institusi Khilafah, lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya, terutama bagi para kepala keluarga melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, serta memprioritaskan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi. Negara juga mengoptimalkan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Masuknya tenaga kerja asing akan dibatasi agar tidak menimbulkan gangguan bagi stabilitas tenaga kerja nasional. Khilafah pun memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan jumlah tenaga kerja dalam negeri. Jika tenaga kerja asing dinilai mengganggu kondisi lapangan kerja dalam negeri, maka Khalifah memiliki tugas untuk menghentikan para pekerja asing demi mengutamakan kelayakan lapangan kerja bagi rakyat.
Lebih jauh lagi, Khilafah menetapkan kebijakan tegas untuk menolak investasi asing yang berpotensi merugikan kedaulatan ekonomi. Seluruh kebijakan diarahkan demi mewujudkan kemandirian negara sehingga perekonomian menjadi kukuh dan berkesinambungan. Dengan penerapan sistem Islam, baik pengusaha maupun pekerja akan mendapatkan hak serta perlindungan yang adil dan seimbang. Konsep Islamlah satu-satunya strategi yang menjamin kelayakan hidup rakyatnya. Rakyat akan hidup sejahtera dan penuh berkah dalam tatanan yang amanah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Yuke Octavianty,
Forum Literasi Muslimah Bogor
Views: 15
