Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi, Nyata atau Sekadar Janji?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads
Kebebasan Berekspresi dalam Demokrasi, Nyata atau Sekadar Janji?

Tinta Media – Kebebasan berekspresi yang senantiasa digaungkan demokrasi kini hanyalah ilusi. Penghapusan video Nalar Rawat di TikTok adalah salah satu bukti. Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang kubah karbon monoksida (CO) dan angka Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus sepihak dari TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten tersebut merujuk pada data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional.

Polemik ini juga terjadi pada sejumlah publik figur yang menyampaikan keluhan mengenai dugaan penurunan jangkauan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Warta Ekonomi pada 25 Oktober 2026 melaporkan keluhan Wendy Cagur dan Tasya Farasya terkait dugaan pembatasan distribusi konten yang mereka unggah setelah speak up terkait karhutla. Wendi juga mempertanyakan mengapa informasi mengenai karhutla diduga mengalami pembatasan, sementara konten terkait judi online dan pinjaman online masih dapat ditemukan di platform digital.

Penghapusan ini dinilai sebagai pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah ancaman karhutla yang telah menyebabkan 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan. Padahal, asap karhutla bukan saja menyesakkan saluran pernafasan, tetapi juga membawa berbagai polutan dan sejumlah zat beracun seperti karbon monoksida, PM2.5 (partikel halus), benzene, dan hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH). Zat beracun tersebut dapat mengganggu sistem hormon serta perkembangan janin, mengganggu pertumbuhan anak, meningkatkan risiko penyakit jantung, merusak sumsum tulang, dan meningkatkan risiko kanker.

Sungguh ironis, rakyat harus berjuang sendiri. Bahkan, ketika rakyat bersuara menuntut tanggung jawab negara, justru malah dibungkam. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital dapat terancam ketika bersinggungan dengan tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan rakyat.

Sistem demokrasi kerap menggaungkan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi nyatanya belum mampu menjamin hak rakyat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara bebas. Terlebih, ketika kritik menyangkut kebijakan dan penanganan karhutla atau pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi. Aktivitas menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam mengurusi urusan rakyat merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar dan muhasabah. Bahkan, aktivitas ini hukumnya wajib bagi seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim No. 49)

Kebijakan penguasa dalam Islam berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar mempertahankan citra keberhasilan penanganan bencana. Dalam Islam, menjaga lingkungan hidup dan melindungi keselamatan rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa. Islam menempatkan penegakan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak rakyat. Sebab, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan tidak seharusnya dikalahkan oleh kepentingan penguasa maupun ekonomi yang merusak ruang hidup masyarakat.

Oleh: Noneng Sumarni, S.Pt.
(Praktisi Pendidikan dan Aktivis dakwah Muslimah)

Loading

Views: 4

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA