Tinta Media – Bencana alam selalu menyisakan penderitaan bagi masyarakat, baik mereka yang terdampak secara langsung maupun tidak. Di tengah musibah, nilai-nilai kemanusiaan biasanya tumbuh melalui kepedulian, solidaritas, dan semangat saling membantu. Masyarakat bahu-membahu memberikan bantuan demi meringankan beban para korban. Namun, sungguh ironis ketika di tengah penderitaan tersebut justru muncul tindakan korupsi yang merampas hak orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan.
Tragisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk membantu korban bencana malah diduga diselewengkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Apakah nurani para pemegang kekuasaan telah sedemikian tumpul sehingga penderitaan rakyat pun dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri? Ketika masyarakat berjuang membantu sesama, masih ada pihak yang diduga tega mengambil keuntungan dari dana penanggulangan bencana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026. KPK kemudian mengumumkan penetapan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan (Antara, 14/10/2026).
Kasus tersebut menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan dana kebencanaan harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dana yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban justru terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi.
Padahal, korban bencana membutuhkan pertolongan secepat mungkin. Mereka memerlukan tempat tinggal sementara, makanan, air bersih, pakaian layak, layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Ketika pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana bermasalah, pemenuhan kebutuhan tersebut berisiko terhambat.
Maraknya kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari persoalan integritas individu dan kelemahan tata kelola. Ketika jabatan dipandang sebagai sarana memperoleh kekayaan, bukan amanah untuk melayani masyarakat, penyalahgunaan kewenangan menjadi ancaman nyata. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi rakyat justru dapat berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam perspektif Islam, sekularisme memisahkan agama dari kehidupan sehingga nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan landasan moral dalam menjalankan kekuasaan. Padahal, seorang pejabat tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah seharusnya mendorong seseorang untuk menjaga amanah, berlaku jujur, dan menjauhi tindakan yang merugikan orang lain.
Dalam membangun pemerintahan yang bersih, Islam menekankan beberapa langkah penting:
Pertama, membentuk kepribadian yang bertakwa dan amanah. Pendidikan berbasis akidah Islam menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan larangan mengambil harta yang bukan haknya harus menjadi bagian dari pembentukan karakter para pemegang amanah.
Kedua, membangun pengawasan yang kuat dan berlapis. Pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan anggaran, penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan. Prosesnya perlu transparan, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme pelaporan penyimpangan yang efektif. Dengan demikian, celah korupsi dapat dipersempit sejak awal.
Ketiga, menegakkan hukum secara adil dan tegas. Dalam fikih Islam, korupsi dapat berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran, seperti pengkhianatan amanah, pengambilan harta secara batil, atau ghulul dalam konteks penggelapan harta yang dipercayakan. Jenis dan konsekuensi hukumnya harus ditentukan berdasarkan fakta perbuatan, ketentuan syariat yang relevan, serta kewenangan peradilan. Penanganannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Keempat, memastikan negara hadir melindungi korban bencana. Penanggulangan bencana harus mengutamakan keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Negara wajib memastikan bantuan disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak diskriminatif. Setiap penyimpangan harus diperiksa secara serius karena dapat menghambat pemenuhan hak masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Dalam perspektif politik Islam, pemimpin adalah raa’in, yakni pengurus dan pelindung rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.“ (HR Bukhari dan Muslim)
Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat. Korban bencana tidak hanya kehilangan tempat tinggal dan harta benda, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa negara akan hadir untuk membantu mereka bangkit. Karena itu, korupsi dana kebencanaan merupakan persoalan yang sangat serius. Ketika amanah diselewengkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, melainkan juga masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupannya.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penegakan hukum yang adil, pengawasan yang menyeluruh, transparansi anggaran, dan pembentukan kepribadian yang berintegritas. Dalam perspektif Islam, seluruh upaya tersebut harus dilandasi kesadaran akan amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban kepada Allah Swt.
Sudah semestinya dana bencana menjadi jalan untuk meringankan penderitaan, bukan ladang untuk memperkaya diri. Rakyat membutuhkan pemimpin yang amanah, sistem yang mampu mencegah penyimpangan, serta hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebab, di balik setiap anggaran yang diselewengkan, ada hak masyarakat yang terancam dan penderitaan korban yang berpotensi makin panjang.
Oleh: Wibi Fanisa
(Sahabat Tinta Media)
Views: 5
