Tinta Media – Baru-baru ini Amerika Serikat telah meresmikan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza (DPG). Pembentukan ini dinilai sebagai cara mereka untuk mengendalikan Gaza secara total.
Dilansir dari Kumparan.news, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meresmikan Dewan Perdamaian Gaza di Davos, Swiss, Kamis (22/1). Kushner memaparkan rencana Dewan Perdamaian ke depan untuk Gaza. Ia memaparkan rencananya menjadikan Jalur Gaza sebagai tempat wisata pantai. Lalu, kota-kota di Gaza seperti Rafah, Khan Younis, hingga Kota Gaza akan dibangun ulang menjadi permukiman penduduk. Di Kota Gaza juga akan dibangun pusat wisata pesisir dan jaringan transportasi yang lebih besar.
Melihat apa yang disampaikan oleh Kushner, pembentukan DPG ini bukanlah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Gaza, melainkan sebuah siasat yang dibuat hanya untuk kepentingan para elite politik. Hal ini juga menunjukkan bahwa AS dan Israel berambisi untuk menguasai secara total wilayah Gaza. Terbukti dengan rencananya untuk membangun wisata dan beberapa permukiman baru dengan dalih New Gaza.
Tidak hanya itu, pembangunan New Gaza ini juga dapat dikatakan sebagai cara mereka untuk menghilangkan jejak terkait genosida yang telah mereka lakukan. Terbukti, solusi yang mereka buat bukan untuk membebaskan warga Gaza dari genosida dan penjajahan, melainkan tetap membiarkan mereka (warga Gaza) merasakan berbagai serangan meskipun gencatan senjata telah sering dilakukan.
Tanah Palestina, termasuk Gaza, sejatinya merupakan tanah milik kaum muslim, tanah suci yang diberkahi Allah Swt. Bahkan, Rasulullah Muhammad saw. pernah melakukan Isra Mikraj di sana. Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem merupakan kiblat pertama kaum muslim.
Ketika tanah suci ini ingin dirampas oleh Israel, maka menjadi keharusan bagi seluruh kaum muslim untuk mempertahankannya. Ketika sudah ada wilayah yang diambil oleh mereka, maka menjadi kewajiban kaum muslim untuk mengambil kembali haknya.
Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada individu, melainkan kepada seluruh umat, penguasa, dan negeri-negeri muslim di dunia. Mengingat yang melakukan genosida dan penjajahan di Gaza, Palestina, adalah sebuah negara, yaitu Israel, maka untuk melawan mereka juga harus dilakukan oleh sebuah negara.
Negara yang bisa melakukan ini hanyalah Khilafah, di mana Khilafah ini akan menyatukan negeri-negeri muslim yang saat ini telah terpecah. Negara Khilafah akan berjihad di jalan Allah, membebaskan kaum muslim yang mengalami kekerasan, diskriminasi, genosida, dan penjajahan di mana pun kaum muslim berada, tidak hanya di Gaza, Palestina, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya.
Negara Khilafah juga tidak akan pernah tunduk kepada siapa pun, walaupun dengan iming-iming yang menggiurkan berupa kekuasaan, kekuatan, ataupun wilayah baru. Sebab dalam Khilafah, hukum syarak dari Allah yang menjadi aturan tertinggi yang bisa diterapkan, dan hanya Allah pemilik bumi dan seisinya.
Sejarah telah membuktikan ketika khalifah (pemimpin negara Khilafah saat itu) ditawari kekuasaan dan harta oleh orang Yahudi dengan syarat memberikan sedikit tanah Palestina.
Peristiwa ini terjadi pada masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Pada saat itu, tokoh Zionis seperti Theodor Herzl dan delegasinya datang kepada Sultan dengan tawaran besar: mereka akan membantu pelunasan utang Kerajaan Ottoman dan menawarkan bantuan finansial besar jika Sultan bersedia memberikan izin tanah di Palestina untuk menjadi pusat permukiman orang-orang Yahudi.
Sultan Abdul Hamid II menolak tawaran itu dengan tegas. Ia berkata,
“Aku tidak akan menjual bahkan satu inci tanah pun. Ini bukan milikku, tetapi milik umat Islam. Orang-orang yang berjuang dan mati untuk tanah ini tidak akan memaafkanku jika aku menjualnya.”
Itulah khalifah dalam negara Khilafah yang menjaga betul tanah kaum muslim dan tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menguasai bahkan sejengkal tanah suci yang diberkahi oleh Allah Swt. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dewi Rohmah, S.Pd.,
Aktivis Muslimah
Views: 2
