Tinta Media – Produk Cina terus memberondong tanah air. Kualitas yang
tidak murahan dengan harga yang ramah di kantong menjadi daya tarik tersendiri.
Beberapa produk Cina yang kini ramai di tanah air diantaranya, tekstil hingga
keramik.
Produk lokal terus dihajar produk Cina hingga akhirnya
ekonomi dan industri tanah air mengibarkan bendera putih. Tentu saja, keadaan
ini menjadi sinyal bahaya bagi ekonomi dalam negeri.
Menanggapi fenomena tersebut, Wildan Syafitri, ekonom
Universitas Brawijaya, mengungkapkan perubahan selera pasar yang cepat dan potensi pasar di masa datang, mampu
diadaptasi dengan baik oleh manufaktur Cina. Keadaan ini pun mampu difasilitasi
dengan infrastruktur yang tangguh dan investasi yang mudah. Jelas, keadaan ini
menjadi ancaman bagi industri dalam negeri (cnbcindonesia.com, 26/7/2024).
Wildan pun melanjutkan bahwa negara mestinya mampu bijak menerapkan regulasi
komoditi impor agar mampu menjaga konsistensi produk lokal. Karena setiap
regulasi yang ditetapkan pemerintah, berakibat langsung pada meningkatnya
jumlah tenaga kerja yang di-PHK, terutama di bidang manufaktur. Kementerian Perdagangan
seharusnya mampu meningkatkan standarisasi produk impor untuk mencegah
meningkatnya impor komoditi. Sedangkan Kementerian Keuangan, harus mampu mengontrol
bea masuk pada komoditi tertentu, mengurangi fasilitas kredit impor dan
meningkatkan fasilitas finansial untuk eksportir. Demikian lanjut Wildan.
Dampak Liberalisasi Kapitalisme
Fakta yang kini terjadi merupakan buah diterapkannya China ASEAN
Free Trade Area (CAFTA) pada tahun 2012. Kebijakan kerja sama perdagangan
tersebut berdampak buruk pada produk dalam negeri karena hanya menguntungkan
salah satu pihak, yakni Cina, tanpa memperhatikan pihak lain. Inilah produk
liberalisasi perdagangan sistem ekonomi kapitalisme.
Liberalisasi perdagangan berdampak pada matinya industri dan
perdagangan dalam negeri ketika negara yang dituju tidak mampu dan tidak siap
menghadapi arus perdagangan bebas. Sementara produk Cina mendapatkan dukungan
besar dari negaranya, khususnya dalam industri manufaktur sehingga mampu
menekan biaya produksi.
Di sisi lain, kondisi buruk yang kini menerpa industri dalam
negeri menunjukkan bahwa negeri ini tidak memiliki kemandirian industri. Mau
tidak mau, negeri ini pun harus bergantung pada produksi negara lain.
Ketergantungan inilah yang menjadi pintu lebar terbukanya penjajahan di bidang
ekonomi. Wajar saja, Indonesia menjadi negara pembebek. Betapa buruknya kondisi
ekonomi dalam genggaman kapitalisme liberal. Negara tidak mampu berdaya
menguatkan roda ekonomi dalam negeri. Negeri ini hanya mampu berfungsi sebagai
regulator yang tidak bisa tangguh menjaga kemandirian perekonomian dalam
negeri. Dengan keadaan buruk semacam ini, rakyat makin terpuruk karena badai
PHK kian kencang, kesejahteraan rakyat pun makin usang.
Negeri ini hanya mengutamakan kepentingan pihak asing dan
aseng dan sama sekali tidak mampu menjamin terpenuhinya kepentingan rakyat.
Pengaturan Ekonomi dalam Islam
Sistem Islam memiliki berbagai mekanisme pengaturan
strategis untuk menjaga kepentingan rakyat. Salah satunya menjaga kekuatan
sektor ekonomi secara mandiri. Terkait hal ini, negara pun memiliki regulasi
bijak yang mengatur hubungannya dengan luar negeri.
Dalam sistem Islam, negara adalah raa’in (pemelihara)
sekaligus junnah (perisai) bagi umat.
Rasulullah SAW. bersabda,
“Imam adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab
atas urusan rakyatnya”
(HR. Al Bukhori)
Negara Islam menjalin hubungan luar negeri dengan cermat
dengan konsep yang berbasis pada prioritas kepentingan rakyat. Jika terdapat hubungan perdagangan luar
negeri, negara tetap akan mengutamakan perlindungan industri atau dunia usaha
rakyat. Negara memiliki regulasi tegas dan jelas terkait penjaminan iklim usaha
yang kondusif dan aman untuk rakyat. Sehingga industri dalam negeri dijamin
tangguh dan kokoh terlindungi oleh strategi kebijakan negara.
Negara juga akan membuat kebijakan yang menjamin
kesejahteraan rakyat. Dengan konsep ini daya beli masyarakat tetap terjaga.
Edukasi terkait konsumsi pun menjadi mekanisme khusus yang konsisten
disampaikan di tengah masyarakat agar rakyat mampu mengendalikan dan mampu
membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Dengan paradigma yang bijaksana, kesejahteraan rakyat
terjaga dalam kerangka sistem yang shahih. Inilah sistem Islam dalam wadah
khilafah. Saru-satunya institusi yang menerapkan syariat Islam menyeluruh dan
utuh demi menjaga kesejahteraan rakyat. Hanya dengannya rakyat terjaga. Rahmat
dan berkah melimpah dalam tatanan amanah.
Wallahu’alam bisshowwab.
Oleh: Yuke Octavianty, Forum Literasi Muslimah Bogor
Views: 2
