Tinta Media – “4 sehat 5 sempurna” slogan yang tak asing lagi,
kerap menjadi sorotan masyarakat Indonesia setelah terpilih calon
presiden-wakilnya kian diagungkan untuk memperbaiki gizi anak di Indonesia.
Hingga muncul pemberian makan siang, susu gratis untuk anak sekolah serta
pesantren adalah salah satu program unggulan pasangan presiden dan wakil
presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran. kerap mendapat sorotan. Dari uji
coba yang dilakukan secara langsung oleh wakil presiden yang belum dilantik ini
diwilayah-wilayah tertentu, seperti solo dan Tangerang hingga beredar penurunan
anggaran yang berawal 15.000 per anak menjadi 7,500. Meskipun dibantah oleh
Gibran tak akan memangkas hal tersebut. Bahkan sempat diganti menjadi program
“makan bergizi “karena tak setiap siang akan mendapatkannya.
Menuai beberapa kontroversi, meski Pemerintahan Presiden
Jokowi telah mengalokasikan Rp 71,5 triliun untuk program makan bergizi gratis
pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan anggaran Rp7.500 per porsi
untuk program makan gratis, dinilai cukup bahkan termasuk besar untuk daerah
tertentu.
“Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat
besar itu,” kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7).
Bahkan dengan dalih agar bisa menjangkau sebanyak-banyaknya
anak di setiap tempat. Tetapi fakta di lapangan masyarakat, merasa ini akan
berjalan beberapa kali saja, bahkan mungkin akan lebih rendah lagi anggaran
setiap anaknya. Bahkan fakta warung pinggir jalan merasa “cuma bisa dapat
nasi, bakwan 1 dan sayuran yang sedikit”
Tak Sesuai Realitas
Namun sejak awal , tentu program yang diagungkan kian
menjadi ilusi, mengapa? Karena harapan besar masyarakat terhadap program unggul
di saat kampanye pasti lah tak seindah surga pandangan masyarakat jika masih
dibaluti sistem kapitalisme. Dari dalih memperbaiki gizi penanganan stunting
anak yang ada di Indonesia. Bukanlah solusi yang tepat. Dari pernyataan WHO
saja perbaikan gizi tepat diawal pertumbuhan yakni 1000 hari pertama. Bukan
masa anak – anak menduduki sekolah dasar.
Belum lagi , hasil riset ini hanya sekedar memenuhi sebagian
kecil janji yang digemparkan pada saat itu. Namun lebih tepatnya janji kian
plesetan yang mengarah tak sesuai janji di saat kampanye. Padahal seharusnya
menjadi yang tujuan utama adalah pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Ditambah lagi nantinya, pengalokasian yang tidak tepat
sasaran. Bahkan kemungkinan potensi korupsi oleh para koruptor dalam dana
tersebut karena ada kesempatan bagi para koruptor. Dan membuat anggaran untuk
rakyat kian mengecil.
Ini bukanlahlah hal pertama yang terjadi, namun sudah kerap
menjadi watak praktek politik kapitalis,
meski harapan besar masyarakat harus tenggelam lagi dengan ekspetasi yang ada.
Belum juga dilantik sudah memupuskan harapan.
Mengapa bisa terjadi? Dari aspek tujuan utama mereka saja
bukanlah umat yang menjadi tujuan murni adanya, karena pola dasar hidup yang
dibangun kapitalisme adalah materi diatas segalanya ,baik menghalalkan segala cara mereka tebus. Tak
peduli akan dampak bagi rakyat, sedangkan rakyat sendiri sungguh terpuruk.
Sudahlah angka kemiskinan semakin tinggi, rakyat pun mabuk dengan pungutan
ini-itu. Lihatlah Tapera, kenaikan UKT, kenaikan pajak, dan yang terbaru wajib
asuransi kendaraan beroda dua.
Seolah – olah semua
ini hanyalah interaksi penjual dan pembeli, dimana rakyat terus membeli
kebutuhan hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Hati nurani
yang kian buta kerap rakyat jadi korban atas kerakusan para penegak hukum
negara.
Sudah semestinya rakyat membuka mata dan pikiran dari solusi buntu ini, dengan
fakta yang terjadi membuktikan segala janji manis pun tak akan terealisasikan
kecuali sebagin kecil dengan maksud keuntungan kembali pada mereka. Sehingga
rasa percaya mereka mulai pupus terhadap sistem hari ini.
*Hanya islam yang bisa mensejahterkan*
Jauh berbeda dengan sistem pemerintahan islam, yang
mengutamakan pelayanan maksimal untuk rakyat. Karena Islam memandang dengan
adanya pemerintahan adalah sebuah amanah yang wajib ditunaikan serta akan ada
pertanggung jawaban setiapnya.
Sebagaimana potongan hadist. Ibn umar r.a berkata
“…setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas
kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal
rakyat yang dipimpinnya…”
Setiap apa yang dijanjikan harusnya ditunaikan dengan
optimal karena takutnya pertanggung jawaban kelak atas periayahannya, bukan
malah melontarkan segala janji manis demi kemenangan kampanye.
Islam dengan solusi paripurnanya, tentu memiliki langkah
dalam mensolusikan hal tersebut. Dari penanganan stanting tentu negara yang
utama dalam menyiapkan pokok utama, yang disumberkan dari baitulmal daulah.
Dari pengoalahan SDA yang tepat, tanpa korup dan penggelapan dana, tanpa campur
tangan asing serta upaya semua dikembalikan ke rakyat. Serta pembelanjaan
negara yang sesuai syariat. Terlagi pemimpin yang tentunya menjadikan iman
sebagai landasan memimpin urusa umat.
Bahkan, sudah terjamin tanpa program semacam itu, negara
Islam memiliki kebijakan berdasarkan syariat Islam yang diturunkan untuk
menjadi rahmatal lil alamin yang akan
menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali,baik
kelaparan, kurang gizi, ataupun terancam stunting. Dengan begitu, yang
dibutuhkan umat butuhkan saat ini adalah paradigma kepemimpinan yang bervisi
mengurus dan melayani umat agar seluruh persoalan mereka -termasuk stunting- bisa
teratasi secara tuntas dan paripurna. Lantas harus menunggu apa lagi, jika semua ingin terealisasikan sesuai harapan rakyat semua?
Oleh: Fariha Maulidatul Kamila, Mahasiswa
Views: 3
