Tinta Media – Pemilu yang sering disebut pesta demokrasi atau pesta rakyat dijadikan ajang untuk berebut kursi kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Rakyat didekati dengan memberikan bansos atau janji politik yang menarik agar mereka rela memberikan suara untuk mendukung. Namun, semua kebaikan yang dilakukan hanya pencitraan, bukan bentuk perhatian yang tulus dari calon pemimpin. Baru setelah kursi kekuasaan dalam genggaman, terlihat wajah aslinya: tamak, rakus dan tidak peduli dengan rakyat yang sudah mengantarnya meraih kursi kekuasaan.
Kedaulatan semu yang seolah-olah diberikan pada rakyat menjelang pemilu hanyalah kebohongan. Faktanya, penguasa yang berdaulat dengan mengatasnamakan rakyat. Bahkan, aturan yang dibuat termasuk ambang batas parlemen 5% hanya untuk tujuan bagi-bagi kue kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Pemilu yang menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan kekuasaan tidak akan bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah. Sebaliknya, pemilu hanya menghasilkan pemimpin yang rakus, tamak, dan tega dengan rakyatnya sendiri.
Pemilihan umum (pemilu) dalam sistem Islam dipandang sebagai sarana ijtihadiyah (kebijakan yang berdasar pada ijtihad) yang mubah atau boleh dilakukan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat demi menegakkan kemaslahatan, bukan hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan. Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan dan diperjuangkan daripada kepentingan partai atau penguasa. Wakil rakyat harusnya bisa mewakili rakyat, seperti majelis umat dalam sistem Islam.
Majelis Umat adalah dewan atau lembaga perwakilan yang terdiri dari individu-individu pilihan untuk mewakili aspirasi kaum muslim dalam memberikan masukan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka bisa bersikap independen kerena bukan pegawai negara yang menerima gaji. Majelis umat bukan jabatan yang bisa memberikan kesenangan dunia, tapi amanah untuk menyuarakan aspirasi rakyat sehingga rakyat tidak perlu turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mareka seperti yang terjadi pada sistem kapitalisme demokrasi saat ini.
Politik dalam sistem kapitalisme demokrasi menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Sehingga, banyak partai politik menggunakan segala cara agar memenangkan pemilu meskipun dengan cara curang—menggunakan “money politik”. Biaya politik yang tinggi untuk memenangkan pemilu mendorong mereka melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan serta jabatan setelah berhasil memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan.
Janji politik yang diucapkan hanya sekadar janji, bukan untuk diwujudkan. Mereka hanya ingin mendapatkan simpati dan suara dukungan dari rakyat. Setelah berkuasa, suara rakyat tidak lagi didengar karena sudah tidak diperlukan lagi. Mereka hanya duduk sebagai wakil partai yang memperjuangkan kelompoknya sendiri, bukan rakyat yang sudah rela memberikan suaranya sehingga mereka dapat duduk di kursi kekuasaan.
Saatnya kita kembali pada sistem Islam yang tidak membutuhkan biaya besar untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Dalam sistem kapitalisme demokrasi, pemilu diadakan sebagai ajang untuk mendapatkan kekuasaan sehingga yang terpilih hanyalah wakil rakyat dan pemimpin yang tamak dan serakah. Sebaliknya, pemilu dalam sistem Islam akan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang amanah dan bertakwa.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media Sidoarjo
Views: 2
