Tinta Media – Sebagian wilayah Jabotabek setelah tiga hari banjir, warga yang terdampak banjir meluapkan kekesalannya. Mereka mengaku muak karena peristiwa ini terus berulang tanpa adanya solusi. Mereka menilai pemerintah tidak serius menangani masalah banjir ini. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, sejumlah wilayah di Jakarta dilanda banjir karena air dari sungai Ciliwung meluap. Sungai Ciliwung diketahui membentang dari wilayah Cianjur sampai Jakarta. Selain itu ada juga kali Pesanggrahan yang mengalir dari Bogor melewati Tangerang, Depok, juga Jakarta. Intensitas hujan yang tinggi di daerah penyangga dinilai menyebabkan air di kedua sungai meluap (bbc.com, Kamis 6 Maret 2025).
Banjir yang terus berulang terjadi karena pemerintah tidak memperhatikan pengaturan tata ruang. Persoalan ini dimulai dari keengganan pemerintah untuk memperhatikan bagaimana mengatur dan melakukan terobosan terhadap penertiban tata ruang. Hal ini tidak lepas dari pola pembangunan yang lebih fokus pada faktor ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Akhirnya pembangunan berdampak pada rusaknya lingkungan dan mengganggu keseimbangan alam hingga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir.
Terjadinya banjir berulang bukan semata karena curah hujan tinggi dan pendangkalan sungai, namun akar masalahnya yaitu kebijakan pembangunan kapitalistik yang telah mengabaikan lingkungan, dan dampaknya menimpa masyarakat.
Pemerintah memberikan izin pembangunan demi mengejar peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah lebih memihak kepada pengusaha dan tidak memedulikan penderitaan rakyat. Pejabat kapitalistik mencari keuntungan pribadi dan jabatannya, dan abai pada rakyat yang seharusnya dilindungi.
Kapitalisme tidak menjadikan para penguasanya berperan sebagai pengurus (raa’in), tetapi malah sibuk memperkaya diri sendiri. Kalau pun ada pernyataan atau kebijakan pejabat yang menunjukkan simpati pada korban banjir, sifatnya pencitraan belaka, tidak menyentuh akar masalahnya, akibatnya persoalan banjir tidak kunjung usai.
Islam mengatur dan menjadikan bahwa penguasa adalah pelayan rakyat. Maka penyelesaian banjir dalam sistem Islam dilakukan secara sistemis yaitu dengan menerapkan Islam kaffah dalam berbagai aspek kehidupan. Negara sebagai pengelola bumi, maka negara akan menjadi pelindung pertama dan utama dalam menjaga kelestarian alam dari berbagai kerusakan serta mengedukasi masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungannya masing-masing.
Selain itu negara akan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi para perusak lingkungan apalagi sampai menyebabkan bencana dan kerugian bagi banyak orang. Ketika pun bencana alam itu datang tak terhindari, maka negara akan cepat tanggap dan menjadi garda terdepan dalam mengatasi bencana. Maka hanya dengan adanya negara Islam khilafah-lah satu-satunya yang mampu mengatasi berbagai macam bencana tanpa berlarut-larut membiarkan rakyat sengsara dan ketakutan menghadapi bencana.
Wallahu a’lam bish shawwab.
Oleh: Bu Atep
Sahabat Tinta Media
Views: 4
