Tinta Media – Industri manufaktur dalam sektor padat karya seperti makanan
dan minuman, alas kaki, dan tekstil kembali diterjang badai. Ribuan pekerja di
industri pabrik tekstil di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mengalami
PHK sejak awal 2024.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah
Sumirat mengungkapkan bahwa ada 200 pekerja yang diberhentikan. Sejak bulan
Januari 2024, total pekerja yang diberhentikan sebanyak 5000 karyawan.
Para pekerja harus kehilangan pekerjaannya di tengah kondisi
ekonomi yang belum stabil. (kontan.co.id)
Penyebab PHK antara lain akibat turunnya permintaan pasar
global sehingga permintaan pasar dunia menjadi turun. Selain itu, juga akibat
perkembangan teknologi dengan adanya aplikasi Tiktok dan Tokopedia. Tentunya,
PHK massal ini berimbas pada turunnya daya beli masyarakat karena kondisi
ekonomi sulit.
Potensi krisis akan terjadi jika tidak dilakukan penanganan
khusus.
Setiap manusia, khususnya laki-laki adalah pemimpin rumah
tangga. Tentunya mereka harus mempunyai pekerjaan dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup dan keluarganya bagi yang sudah menikah. Namun sayang, beberapa
hari belakangan ini, badai PHK menerjang beberapa perusahaan di berbagai
wilayah.
Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Pengangguran semakin
banyak akibat banyaknya karyawan yang diberhentikan di tempat kerjanya.
Masyarakat di sekitar pabrik pun terkena imbas. Para
pedagang di sekitar pabrik yang merupakan warga setempat juga mengalami
perubahan drastis, menjadi sepi pembeli.
Fakta di atas menunjukkan bahwa terjadinya PHK massal adalah
buah dari penerapan sistem ekonomi yang kapitalistik dan liberal. Janji manis
berbuah pahit, itulah yang dirasakan masyarakat hingga saat ini.
Banyaknya lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh
pemerintah ternyata tidak
terealisasikan. Semua itu adalah bukti bahwa sistem kapitalisme telah gagal
mengurus rakyat agar menjadi sejahtera dan tercukupi hidupnya.
Anehnya, negara terkesan lamban dalam menangani pengangguran dan badai PHK ini. Ini terbukti
dengan arus impor yang terus dibuka oleh pemerintah secara ugal-ugalan.
Akibatnya, produk dalam negeri kalah saing dengan produk impor yang harganya
bisa jauh lebih murah. Dalam kondisi ekonomi sulit, sudah pasti rakyat akan
membeli produk murah sesuai isi dompet.
Dalam kapitalisme, negara hanya sebagai regulator yang hadir
untuk memberikan kemudahan bagi oligarki dengan membuat kebijakan-kebijakan
yang menguntungkan para investor, bukan rakyat. Justru, kapitalisme menjadikan
rakyat sebagai lahan bisnis untuk mencari keuntungan para kapitalis.
Pekerja dirugikan dengan adanya sistem kerja kontrak yang
bisa saja terjadi pemutusan kontrak secara tiba-tiba tanpa pesangon. Di situlah
dilema para pekerja, mencari pekerjaan setengah mati, tetapi kesejahteraan
tidak pernah dirasakan oleh rakyat.
Semakin jelas terlihat akal licik mereka agar pengeluaran
produksi lebih sedikit sejak Outsourcing dilegalkan oleh pemerintah lewat UU
13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Demo berjilid- jilid tidak membuat pemerintah
bergeming sedikit pun.
Begitulah, selama sistem kapitalisme yang dipakai, maka
kesejahteraan buruh tidak akan pernah didapatkan. PHK akan terus terjadi akibat
inflasi.
Ini berbeda dengan Islam. Islam dengan sistem ekonominya
mampu menyejahterakan rakyat tanpa ada PHK, tanpa inflasi sehingga perekonomian
akan tetap stabil.
Islam mewajibkan seorang laki-laki dewasa mencari nafkah
untuk keluarganya.
Oleh karena itu, seorang Khalifah akan memastikan warganya
mempunyai pekerjaan. Maka, Khalifah akan membuka lapangan pekerjaan
seluas-luasnya agar semua kepala rumah tangga bisa bekerja sesuai dengan
keahlian masing-masing.
Sumber daya alam yang sangat banyak tentunya akan
membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, sehingga tidak perlu khawatir akan
menganggur. Hasil sumber daya alam yang dikelola disalurkan kepada rakyat dalam
bentuk pelayanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan gratis sehingga mengurangi
beban para pencari nafkah (pekerja). Itu karena Islam adalah negara independen
yang tidak bisa disetir oleh oligarki seperti dalam sistem demokrasi.
Dalam pandangan Islam, pekerja bukanlah alat bisnis, tetapi
ada akad syar’i dan saling rida, sehingga tidak akan ada kezaliman.
Negara khilafah akan fokus memaksimalkan industri di dalam
negeri sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri tanpa perlu impor. Jadi, dengan menerapkan sistem ekonomi Islam
sajalah seorang pekerja akan hidup nyaman tanpa bayang-bayang terkena PHK.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media
Views: 0
