Tinta Media – Demi meredam aksi demo besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa, reshuffle kabinet Merah Putih dilakukan dengan mengganti beberapa menteri yang dianggap sudah menyakiti hati rakyat. Namun, apakah mengganti orang bisa membawa perubahan hakiki?
Ingatlah reformasi 98 dengan agenda besar untuk melengserkan presiden yang berkuasa saat itu. Apakah dengan lengsernya Soeharto terjadi perubahan yang diharapkan? Faktanya, seiring bergantinya rezim, negeri ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Bahkan, saat ini kondisinya makin buruk sehingga memicu gerakan demo untuk perubahan.
Perubahan hakiki butuh perubahan mendasar dengan mengganti sistem, bukan hanya sekadar ganti orang. Sistem kapitalisme demokrasi hanya menghasilkan kebijakan kapitalistik yang hanya menguntungkan oligarki dan pejabat yang sedang berkuasa.
Dalam sistem Islam, kebijakan yang membebani rakyat harus dihapus, seperti pajak. Tentunya sangat berbeda dengan zakat yang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu dengan kelebihan harta yang dimiliki. Zakat diperuntukkan bagi yang tidak mampu. Sementara itu, pajak dibebankan pada semua rakyat yang seharusnya mendapatkan bantuan agar bisa hidup layak. Kita pun tahu bahwa pajak digunakan untuk memanjakan para pejabat dan wakil rakyat. Ironis, wakil rakyat mendapat gaji dan tunjangan fantastis, tetapi pajak mereka ditanggung negara. Sungguh, kebijakan yang tidak adil bagi rakyat.
Saat keuangan negara mengalami defisit, utang luar negeri diambil agar bisa memanjakan pejabat dan wakil rakyat. Utang luar negeri menjadi beban generasi untuk mengembalikannya dengan riba yang membuat negeri tidak berkah dan selalu dalam kesulitan.
Harusnya negara bisa melakukan efisiensi penggunaan keuangan negera dengan memangkas dan menghemat dana untuk sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan. Pemborosan dengan jalan-jalan keluar negeri dengan dalih kunjungan kerja, tetapi hasilnya bukan untuk kesejahteraan rakyat. Rapat kerja tidak perlu dilakukan di hotel yang menelan biaya besar, tetapi hasilnya tidak jelas.
Apakah reshuffle kabinet bisa mengambil semua tambang dan sumber daya alam yang dikuasai oligarki? Harusnya semua sumber daya alam bisa dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Harusnya rakyat bisa hidup sejahtera tinggal di negeri yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Semua itu bisa diwujudkan jika kita berani mencampakkan kapitalisme demokrasi dan mengganti dengan sistem Islam yang akan menerapkan Islam secara kaffah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 43
