Tinta Media – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau kocok ulang kabinet merah putih beberapa waktu lalu. Jika ditotal ada 5 menteri yang diganti. Perombakan ini adalah yang ketiga kali selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran, dan yang pertama pada Februari 2025. (detik.com, 17/09/2025)
Reshuffle ini terjadi setelah rentetan aksi demo di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. Aksi demo sejatinya mencerminkan kemarahan rakyat atas kebijakan dan sikap penguasa yang sama sekali tidak menunjukkan diri sebagai pelayan umat. (CNN Indonesia, 09/09/2025)
Bagi kehidupan bernegara, kondisi ini jelas tidak sehat. Akhirnya, reshuffle dipilih rezim sebagai upaya untuk tetap mengukuhkan kekuasaan mereka di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sosok para menteri baru makin menguatkan positioning (penentuan posisi) penguasa, terlebih pengganti pejabat oposisi dengan kalangan koalisi.
Reshuffle sejatinya tidak akan mampu mewujudkan stabilitas negara, apalagi menjamin kesejahteraan rakyat. Reshuffle hanya kebijakan tambal sulam yang lahir dari sistem politik bernama demokrasi. Tata aturan politik ini memberikan kedaulatan hukum di tangan manusia. Artinya, manusia legal untuk menentukan dan menetapkan aturan untuk mengatur sesama manusia.
Konsep ini batil sebab manusia pada hakikatnya harus diatur dengan aturan Sang Pencipta. Allah Taala saja yang berhak mengatur kehidupan manusia karena manusia adalah ciptaan-Nya. Hanya Sang Pencipta yang mengetahui baik buruk sesuatu untuk manusia. Sehingga, ketika manusia diberi legalitas membuat hukum, maka terjadinya kerusakan adalah keniscayaan.
Politik balas budi yang pasti terjadi dalam sistem demokrasi adalah bukti kerusakan itu. Sistem demokrasi yang bermahar mahal membuka pintu para kapitalis bermain dalam pemerintahan. Akhirnya, fenomena bagi-bagi kue kekuasaan tidak terhindarkan. Penguasa yang dipilih bukan kapabilitas mereka dalam mengurus urusan rakyat, melainkan seberapa besar modal mereka masuk dalam jajaran pemerintahan. Rakyat dipimpin oleh orang yang tidak ahli di bidangnya.
Ketika rakyat marah akibat kerusakan yang dibuat oleh para penguasa tersebut, reshuffle menjadi pilihan dengan konsep bagi-bagi kekuasaan. Siklus akan terus berulang. Jadi, harapan negara bisa stabil hanya menjadi angan kosong selama sistem demokrasi masih dipilih sebagai sistem politik. Kenapa? Karena akar kerusakan sistem pemerintahan hari ini adalah sistem demokrasi itu sendiri.
Sejatinya, umat membutuhkan sistem kepemimpinan yang mampu menghadirkan sosok penguasa yang benar-benar melayani umat. Konsep kepemimpinan tersebut ini hanya dapat dipenuhi oleh sistem atau tata aturan Islam. Hal ini tergambar dari sabda baginda Rasulullah saw., “Imam adalah raa’in atau pengembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari)
Rasulullah menggunakan kata “raa’in” atau penggembala bukan kata malik, sultan, rais, imam, dsb. untuk menggambarkan sosok leader. Maknanya, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang berkewajiban untuk mengayomi, mengawal, dan mendampingi apa yang digembala, yakni rakyatnya.
Penggembala yang baik tidak harus selamanya di depan, tetapi kadang dia harus berada di tengah untuk merasakan kondisi dan kebutuhan rakyatnya. Kadang juga berada di belakang untuk mendorong dan mengawasi jangan sampai ada satu imdividu yang tertinggal dari kelompoknya.
Karena itu, seorang penguasa dalam pandangan Islam baik itu pemimpin negara ataupun para pejabat adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan ini akan mereka pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.
Sungguh, amanah menjadi pemimpin itu sangatlah berat. Hal tersebut tergambar dalam nasihat Rasulullah saw. kepada Abdurrahman bin Samurah. Sebagaimana sabda beliau: “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim)
Maka, dengan konsep kepemimpinan seperti ini, penguasa dalam sistem Islam yakni Khilafah akan menjadi penguasa yang menjalankan amanah dengan mengharap rida Allah, bukan keuntungan materi.
Pergantian kepemimpinan dalam Islam juga merupakan suatu yang lumrah. Namun, sosok yang dipilih akan dipertimbangkan berdasarkan kapabilitas yang bersangkutan, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan rezim semata, apalagi politik balas budi sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi.
Seorang ulama sekaligus pendiri partai politik Islam ideologis Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Asy Syakhshiyyah Islamiyyah Juz 2 menyatakan bahwa seorang pemimpin atau aparat negara harus memiliki tiga kriteria penting, yaitu al-quwwah (kekuatan/strength), at-takwa (ketakwaan/piety), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyatnya/gentleness toward the people).
Al-quwwah atau kekuatan di sini adalah kekuatan kepribadian Islam yang mencakup pola pikir/mindset (aqliyyah) dan pola sikap/attitude (nafsiyyah).
Kekuatan pola pikir dan pola sikap yng baik membuat penguasa itu bisa bersabar dalam menjalankan amanahnya. Tidak mudah emosional dan tergesa-gesa, mampu memutuskan kebijakan yang tepat sejalan dengan syariat Islam, mampu melahirkan kebijakan-kebijakan cerdas, dan bijaksana untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
Hal ini yang menyebabkan profesionalitas dan teknokrasi penguasa itu akan muncul. Kemudian, kriteria at-takwa (piety) akan meredam potensi sikap hegemoni dan tirani penguasa serta mengerahkan penguasa itu untuk menjalankan amanah sesuai perintah syariat. Sementara kriteria ar-rifq bi ar ra’iyyah (gentleness toward the people) akan membuat pemimpin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya.
Jika seluruh standar ini digunakan untuk memilih penguasa dan mengatur ketatanegaraan, maka kesejahteraan baik dalam maupun luar negeri akan tercapai. Pada akhirnya, stabilitas negara bukan hal yang mustahil diwujudkan dan dirasakan oleh rakyat. Namun, hal tersebut hanya bisa diwujudkan dalam tata aturan Islam yakni Daulah Islamiyyah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ummu Faiha Hasna
Pena Muslimah Cilacap
Views: 23
