Tinta Media – Kesehatan ibu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan suatu negara. Namun, hingga hari ini, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa kematian ibu masih tinggi di tengah kemajuan teknologi medis dan bertambahnya jumlah dokter spesialis kandungan?
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah jumlah tenaga medis. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana sistem mengatur pelayanan kesehatan agar dapat diakses secara merata dan berkualitas oleh seluruh rakyat.
*Fakta yang Memprihatinkan*
Kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Penyebab utamanya antara lain perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, serta keterlambatan mendapatkan penanganan medis.
Ironisnya, di berbagai kota besar, jumlah dokter spesialis kandungan terus bertambah. Rumah sakit modern dengan peralatan canggih juga semakin banyak. Namun, di sisi lain, masih banyak ibu hamil di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mencapai fasilitas kesehatan yang memadai.
Tidak sedikit pula ibu yang terlambat memperoleh tindakan karena persoalan biaya, keterbatasan fasilitas, antrean layanan, atau minimnya tenaga kesehatan di wilayah tertentu. Akibatnya, risiko kematian ibu tetap tinggi meski secara nasional jumlah dokter terus meningkat.
*Akar Masalah: Persoalan Sistemis*
Tingginya angka kematian ibu bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya tenaga medis, melainkan akibat tata kelola kesehatan yang belum berorientasi penuh pada pelayanan rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, kesehatan sering dipandang sebagai sektor jasa yang harus dikelola secara efisien dan memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, fasilitas kesehatan cenderung terkonsentrasi di daerah yang menjanjikan keuntungan lebih besar, sementara wilayah terpencil sering tertinggal.
Distribusi dokter menjadi tidak merata. Banyak tenaga medis memilih bekerja di kota-kota besar karena fasilitas lebih lengkap dan peluang ekonomi lebih baik. Sementara itu, masyarakat di pelosok masih mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.
Selain itu, pembiayaan kesehatan yang bergantung pada berbagai skema administrasi dan keterbatasan anggaran sering kali membuat pelayanan tidak optimal. Akibatnya, hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas belum sepenuhnya terpenuhi.
Masalah ini menunjukkan bahwa tingginya angka kematian ibu merupakan problem sistemik, bukan sekadar problem individu atau tenaga kesehatan.
*Pandangan Islam tentang Kesehatan*
Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh negara. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk kesehatan.
Dalam sejarah peradaban Islam, pelayanan kesehatan diberikan secara luas dan gratis kepada masyarakat. Rumah sakit dibangun oleh negara dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa membedakan status ekonomi.
Negara tidak menyerahkan urusan kesehatan kepada mekanisme pasar. Sebaliknya, negara memastikan seluruh rakyat memperoleh layanan kesehatan terbaik karena kesehatan dipandang sebagai hak masyarakat, bukan komoditas bisnis.
*Solusi Islam Kafah*
Untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu, Islam menawarkan solusi yang bersifat menyeluruh.
1. Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas
Negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh rakyat tanpa hambatan biaya. Dengan demikian, ibu hamil dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan sejak dini.
2. Distribusi Tenaga Medis yang Merata
Negara bertanggung jawab menempatkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi. Setiap wilayah harus memiliki akses yang memadai terhadap dokter, bidan, dan fasilitas kesehatan.
3. Pembangunan Infrastruktur hingga Daerah Terpencil
Islam mewajibkan negara membangun sarana kesehatan sampai ke pelosok negeri sehingga tidak ada lagi ibu yang kehilangan nyawa karena terlambat mencapai rumah sakit.
4. Pendidikan dan Pembinaan Keluarga
Islam menempatkan keluarga sebagai institusi penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Edukasi mengenai kehamilan, gizi, dan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
5. Pengelolaan Kekayaan Negara untuk Kemaslahatan Rakyat
Islam memiliki sistem keuangan yang memungkinkan negara membiayai layanan kesehatan dari pengelolaan sumber daya alam dan kepemilikan umum. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak bergantung pada orientasi bisnis ataupun utang.
*Penutup*
Tingginya angka kematian ibu di tengah bertambahnya jumlah dokter kandungan menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan sekadar masalah teknis medis. Persoalan utamanya terletak pada sistem yang belum mampu menjamin pelayanan kesehatan secara merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Kesehatan dipandang sebagai hak dasar yang wajib dijamin negara, bukan komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar. Dengan penerapan Islam secara kafah, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis, berkualitas, merata, dan mudah diakses hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, keselamatan ibu dan generasi masa depan dapat terjamin secara lebih optimal.
“Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS Al-Ma’idah: 32)
Keselamatan seorang ibu bukan sekadar urusan individu atau keluarga, melainkan tanggung jawab negara dan peradaban. Sebab, dari rahim para ibu itulah lahir generasi penerus umat dan bangsa. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Oleh: Imma Kurniati
Pejuang Dakwah Muslimah Banyumas
Views: 16
