Tinta Media – Krisis BBM melanda Sulawesi Selatan, ditandai dengan kelangkaan Pertalite dan Biosolar yang memicu antrean kendaraan hingga beberapa kilometer di SPBU dan Pertamini. Pengendara bahkan harus mengantre sejak malam dan dini hari, sementara aktivitas masyarakat terganggu hingga sekolah menerapkan pembelajaran daring dan sebagian pegawai bekerja dari rumah untuk mengurangi mobilitas (Kompas.id, 14/9/2026).
Peristiwa ini bukan sekadar berita tentang panjangnya antrean kendaraan di tempat pengisian BBM. Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat dapat berubah menjadi barang yang sulit diperoleh ketika tata kelolanya bermasalah.
Fakta di Tengah Krisis
BBM bukan barang mewah yang hanya digunakan sebagian orang, melainkan kebutuhan yang menopang berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Transportasi, perdagangan, distribusi barang, pendidikan, layanan kesehatan, hingga roda ekonomi sangat bergantung pada ketersediaan energi yang memadai.
Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, persoalannya tidak lagi sekadar antrean biasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan energi yang vital belum sepenuhnya dapat dijamin tersedia secara mudah, cepat, dan memadai.
Dalam kondisi yang seharusnya, negara memastikan pasokan tersedia sebelum kelangkaan terjadi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan distribusi. Namun, yang terlihat justru berbagai langkah darurat setelah krisis muncul, seperti pembatasan mobilitas, penyesuaian layanan, hingga upaya mempercepat distribusi.
Pola seperti ini menunjukkan penanganan yang bersifat reaktif karena persoalan baru ditangani setelah masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Karena itu, muncul pertanyaan penting: mengapa kebutuhan yang begitu vital dapat mengalami kelangkaan hingga mengganggu kehidupan masyarakat dalam skala besar?
Akar Persoalan Energi
Jawaban atas persoalan tersebut tidak cukup dicari hanya dari sisi distribusi karena distribusi merupakan bagian dari keseluruhan tata kelola energi. Akar persoalannya juga berkaitan dengan cara pandang dalam mengelola energi yang tidak sepenuhnya menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama.
Energi lebih sering diposisikan dalam kerangka bisnis, efisiensi, kuota, dan perhitungan ekonomi. Akibatnya, ukuran keberhasilan dapat bergeser dari kemudahan masyarakat memperoleh kebutuhan vital menjadi sekadar terpenuhinya target administratif dan ekonomi.
Oleh karena itu, subsidi saja tidak otomatis menyelesaikan masalah ketersediaan BBM di tengah masyarakat. Harga memang dapat ditekan lebih rendah, tetapi subsidi tidak menjamin barang tersedia ketika masyarakat membutuhkannya.
Fakta yang terjadi menunjukkan persoalan tersebut dengan jelas karena harga subsidi tetap ada, tetapi masyarakat masih harus mengantre panjang untuk mendapatkannya. Artinya, keterjangkauan harga belum otomatis berarti terjaminnya ketersediaan dan kemudahan memperoleh energi.
Persoalan ini juga memperlihatkan rapuhnya tata kelola energi yang dibangun di atas logika kapitalisme sekuler. Dalam paradigma tersebut, energi cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang tunduk pada mekanisme bisnis, keuntungan, kuota, dan dinamika pasar.
Akibatnya, ketika terjadi lonjakan permintaan atau perubahan pola konsumsi masyarakat, sistem dapat mudah terguncang. Ketahanan energi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat akhirnya terlihat memiliki keterbatasan ketika menghadapi tekanan.
Keadaan makin memprihatinkan ketika di tengah kesulitan masyarakat muncul praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pihak yang berusaha mengambil keuntungan ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan.
Ketika energi memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ruang spekulasi akan selalu terbuka bagi pihak yang ingin mencari keuntungan. Akhirnya, yang menanggung dampaknya bukan para pencari keuntungan, melainkan masyarakat luas yang bergantung pada energi untuk menjalankan kehidupan.
Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat
Dampak krisis BBM tidak berhenti di area SPBU dan Pertamini, tetapi dapat menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika energi terganggu, aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar ikut terdampak karena keduanya membutuhkan mobilitas dan distribusi yang lancar.
Sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling merasakan dampaknya karena pengemudi, pedagang, pelaku UMKM, pekerja logistik, hingga distributor barang kehilangan waktu produktif. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk bekerja dan menjalankan usaha.
Waktu yang hilang tersebut pada akhirnya berubah menjadi biaya tambahan bagi masyarakat. Produktivitas menurun, pendapatan berkurang, sementara perputaran ekonomi dapat ikut melambat akibat terganggunya mobilitas dan distribusi.
Sektor pendidikan juga tidak luput dari dampak krisis energi yang terjadi. Ketika pembelajaran harus dialihkan secara daring karena persoalan distribusi BBM, hal tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan energi telah mengganggu pelayanan dasar yang seharusnya dapat berjalan normal.
Masyarakat pun kehilangan waktu berharga yang semestinya digunakan untuk bekerja, belajar, berdagang, maupun berkumpul bersama keluarga. Dalam kondisi tertentu, antrean panjang juga berpotensi memunculkan ketegangan sosial, mulai dari perselisihan antarwarga hingga praktik penjualan BBM dengan harga lebih mahal.
Oleh karena itu, krisis BBM tidak semestinya dipandang sebagai gangguan sementara yang akan selesai dengan sendirinya. Krisis tersebut menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola energi mampu mengganggu kehidupan masyarakat secara luas.
Negara Wajib Riayah
Islam memandang negara memiliki kewajiban riayah, yaitu mengurus urusan masyarakat secara langsung dan bertanggung jawab. Dalam konsep ini, negara bukan sekadar regulator, tetapi pihak yang memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.
Ukuran keberhasilan pengelolaan energi bukan hanya keseimbangan angka administratif dan ekonomi. Ukurannya juga terlihat dari apakah masyarakat dapat memperoleh kebutuhan energinya dengan mudah, aman, terjangkau, dan tanpa kesulitan yang seharusnya dapat dicegah.
Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadis tersebut menjadi dasar bahwa sumber daya yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas harus dikelola untuk kepentingan publik.
Oleh karena itu, energi semestinya dikelola negara secara langsung demi menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan pasokan bagi seluruh masyarakat. Orientasinya bukan menjadikan kebutuhan publik sebagai ladang keuntungan, melainkan memberikan pelayanan dan memastikan kebutuhan terpenuhi.
Negara juga wajib membangun perencanaan produksi yang kuat, cadangan strategis yang memadai, distribusi yang merata, serta pengawasan yang efektif. Dengan perencanaan tersebut, lonjakan permintaan atau gangguan distribusi tidak semestinya berubah menjadi krisis yang menyulitkan masyarakat.
Pada saat yang sama, seluruh celah penimbunan, spekulasi, dan penyalahgunaan distribusi harus ditutup rapat melalui pengawasan yang tegas. Energi tidak boleh menjadi alat mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat yang sedang membutuhkan.
Dalam pandangan Islam kafah, seluruh mekanisme tersebut perlu ditopang oleh penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Dengan sistem tersebut, pengelolaan kepemilikan umum, distribusi kekayaan, dan pelayanan publik dijalankan berdasarkan prinsip riayah terhadap masyarakat.
Sungguh, penyelesaian krisis energi tidak cukup dengan menambah pasokan sesaat atau mengeluarkan kebijakan darurat setelah masalah terjadi. Yang dibutuhkan adalah perubahan orientasi pengelolaan energi secara mendasar, dari paradigma bisnis menuju paradigma pelayanan, sehingga negara benar-benar hadir sebagai pengurus masyarakat yang menjamin kebutuhan energi terpenuhi secara adil dan mudah.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)
Views: 1
