Tinta Media – Setiap tahun, rakyat Indonesia disuguhi berita yang sama: hutan terbakar, langit menghitam, dan rakyat menderita. Namun, negara seolah tidak pernah belajar dari bencana yang berulang tersebut. Pemerintah selalu tampil dengan narasi klise tentang cuaca ekstrem dan medan yang sulit, seolah bencana ini adalah takdir yang tidak dapat dicegah. Padahal, di balik kobaran api tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kegagalan sistem kepemimpinan dalam melindungi rakyat dan mengelola sumber daya alam. Karhutla di Papua bukan sekadar bencana ekologis, melainkan cermin telanjang tentang siapa yang sebenarnya dilayani oleh negara hari ini.
Api Terus Membara, Penanganan Tetap Reaktif
Fakta di lapangan menegaskan kondisi tersebut. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas karhutla di Papua Selatan meningkat 66 persen dan mencapai 903 titik, terbanyak di Indonesia. Angka ini sempat tercatat 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober.
Sebagian besar kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga, dengan hampir separuh titik api belum padam. Wilayah Okaba juga menjadi sorotan karena konsentrasi titik api yang tinggi berada di area konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Sementara itu, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Fakta ini menunjukkan kebakaran beririsan erat dengan kepentingan korporasi perkebunan.
Sistem Sekuler Kapitalis yang Rakus dan Jahat
Berangkat dari fakta tersebut, analisis yang jujur harus diarahkan kepada akar masalahnya. Karhutla di Papua membongkar wajah sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan jahat. Sistem ini menempatkan keuntungan korporasi di atas keselamatan rakyat dan kelestarian alam. Negara yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi fasilitator bagi kepentingan modal. Hutan yang seharusnya dijaga sebagai amanah dan sumber kehidupan rakyat, justru diserahkan kepada perusahaan melalui konsesi yang luas, lalu ketika terbakar, negara berdalih tidak mampu mengatasinya.
Dalam kondisi demikian, rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak dari kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Pemandangan yang memilukan ini berbanding terbalik dengan sikap pihak yang berwenang yang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan. Dalih tersebut tidak dapat diterima secara akal sehat, sebab negara yang mampu menganggarkan triliunan rupiah untuk proyek-proyek mercusuar dan kepentingan oligarki, tiba-tiba mengaku tidak memiliki peralatan yang memadai untuk memadamkan api di tanah rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak lagi dipertahankan, karena secara nyata telah membawa kemudaratan yang berulang dan sistemik bagi rakyat dan lingkungan.
Kepemimpinan sebagai Raa’in dan Junnah
Sebagai kontrasnya, gambaran sistem kepemimpinan Islam sebagai raa’in dan junnah jelas berbeda secara fundamental dengan sistem kapitalisme sekuler. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in, yakni penggembala yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya, bukan makelar yang menjual aset rakyat kepada korporasi. Pemimpin juga adalah junnah, yakni perisai yang melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya kebakaran, perampasan lahan, dan kesewenang-wenangan korporasi. Prinsip ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw. bahwa imam adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.
Dengan prinsip tersebut, negara dalam Islam tidak akan bersikap reaktif dan menunggu api membesar baru bertindak. Negara akan melakukan pencegahan secara sistematis sejak awal, mulai dari tata kelola lahan yang berlandaskan amanah, penertiban konsesi yang merusak, hingga pengawasan ketat terhadap aktivitas korporasi yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Perusahaan yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan tidak akan sekadar diberi teguran administratif, melainkan akan diberi sanksi tegas yang membuat jera, karena merusak lingkungan berarti merusak kehidupan rakyat yang wajib dilindungi.
Lebih dari itu, negara Islam akan memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat untuk menghadapi bencana terpenuhi sebelum bencana terjadi. Peralatan pemadam, akses air, jalur evakuasi, tenaga terlatih, hingga perlindungan kesehatan bagi rakyat terdampak akan disiapkan sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan, bukan sebagai bantuan yang datang terlambat setelah rakyat menjerit. Dalam paradigma Islam, hutan dan lahan bukan komoditas yang bebas diperjualbelikan demi keuntungan segelintir orang, melainkan amanah Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat, baik generasi saat ini maupun generasi mendatang.
Maka, urgensi untuk mengembalikan sistem kepemimpinan Islam menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda lagi. Pengembalian ini tidak dapat dilakukan melalui jalan kompromi dengan sistem yang rusak, melainkan melalui dakwah yang membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Umat harus disadarkan bahwa persoalan karhutla, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan akibat dari diterapkannya sistem yang bertentangan dengan Islam. Dakwah ini harus mampu mengubah cara pandang umat dari sekadar menuntut bantuan pemadam menjadi menuntut perubahan sistem kepemimpinan secara menyeluruh.
Untuk itu, dibutuhkan pembangunan sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis. Ulama, intelektual, aktivis, mahasiswa, petani, dan seluruh elemen umat harus disatukan dalam satu barisan perjuangan yang memiliki fikrah yang jelas dan thariqah yang jelas. Tanpa kepemimpinan ideologis yang terorganisasi, perjuangan umat akan mudah tercerai-berai dan dimanfaatkan oleh kepentingan sesaat. Hanya dengan persatuan yang dipimpin oleh partai ideologis inilah, perubahan mendasar menuju tegaknya sistem kepemimpinan Islam dapat diwujudkan, sehingga Papua tidak lagi terbakar dan rakyat tidak lagi dibiarkan berjuang sendirian melawan api dengan jerigen butut. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Rukmini
(Pegiat Literasi)
![]()
Views: 3
















