Hujan Turun, Negara Lengah: Karhutla Belum Padam, Krisis Pangan dan Air Mengintai

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads
Hujan Turun, Negara Lengah: Karhutla Belum Padam, Krisis Pangan dan Air Mengintai

Tinta Media – Ketika hujan mulai turun, sebagian orang menganggap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah selesai. Narasi yang dibangun seolah-olah alam telah menyelesaikan persoalan yang gagal diselesaikan oleh negara. Padahal, hujan bukanlah penanda berakhirnya bencana, melainkan hanya jeda sesaat yang menutupi bahaya yang jauh lebih besar. Di balik tanah yang tampak basah, bara api masih tersimpan dan siap menyala kembali. Jika negara berhenti pada rasa lega yang semu ini, maka rakyatlah yang akan menanggung akibatnya dalam bentuk krisis yang lebih panjang dan lebih menyakitkan.

Titik Api Menurun, Bara Gambut Belum Padam

Fakta di lapangan menegaskan kewaspadaan tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa jumlah titik karhutla di Indonesia mulai menurun karena hujan. Namun, api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono, yang menjelaskan bahwa hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla, khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. Artinya, penurunan titik panas di permukaan tidak dapat dijadikan ukuran bahwa bencana telah berakhir, sebab ancaman yang sesungguhnya justru bersembunyi di bawah tanah dan tidak terlihat oleh mata.

Negara Tidak Boleh Berhenti pada Pemadaman Semu

Berangkat dari fakta tersebut, meski hujan mulai turun, ancaman karhutla masih belum padam total. Bahaya yang tidak terlihat ini justru lebih berbahaya, karena ia menciptakan ilusi bahwa situasi sudah aman, padahal bara yang tersisa dapat kembali menyala kapan saja ketika cuaca kembali kering. Jika penanganan dihentikan hanya karena hujan turun, maka kebakaran yang sama akan kembali berulang dengan skala yang lebih besar dan lebih sulit dikendalikan.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak hanya sampai karhutla padam di permukaan, tetapi dampak bencana harus ditangani secara total dan tuntas. Negara tidak boleh merasa telah menunaikan kewajibannya hanya karena titik api berkurang di citra satelit. Tanggung jawab negara baru selesai ketika rakyat benar-benar terbebas dari ancaman kebakaran, yaitu: dampak kesehatan, kerugian ekonomi, dan ancaman krisis lanjutan yang mengintai kehidupan mereka.

Selain krisis kesehatan akibat kabut asap yang telah menggerogoti paru-paru rakyat, karhutla yang berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air. Lahan pertanian yang terbakar, sumber air yang tercemar dan mengering, serta ekosistem yang rusak akan membuat rakyat kesulitan memperoleh pangan yang layak dan air yang bersih. Dalam kondisi seperti ini, rakyat yang sebelumnya sudah berjuang melawan api, kini harus kembali berjuang melawan kelaparan dan kehausan. Ini adalah mata rantai penderitaan yang tidak boleh dianggap sepele.

Dalam situasi yang demikian genting, negara sebagai raa’in tidak boleh melepas tanggung jawab dan menyerahkan penanganan krisis kepada masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat mengatasi sendiri dampak bencana yang terjadi akibat kegagalan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan. Menyerahkan penanganan krisis kepada swadaya masyarakat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan. Sebab, negara yang memiliki seluruh sumber daya dan kewenangan justru memilih abai, sementara rakyat yang tidak memiliki apa-apa dipaksa menanggung seluruh beban.

Negara Wajib Hadir Secara Total hingga Rakyat Terlindungi

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalis yang abai dan reaktif, Islam memerintahkan negara untuk serius mengantisipasi dan menangani bencana secara menyeluruh. Dalam Islam, bencana bukan hanya persoalan teknis pemadaman, melainkan persoalan amanah kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Negara tidak boleh menunggu bencana terjadi baru bertindak, tetapi wajib melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan jauh sebelum api menyala.

Kebijakan negara terhadap hutan harus terikat dengan syariat Islam. Hutan bukan komoditas yang dapat dieksploitasi secara bebas oleh korporasi demi keuntungan, melainkan amanah Allah yang wajib dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, pengelolaan hutan, termasuk lahan gambut yang rentan terbakar, tidak boleh diserahkan kepada pihak yang hanya mengejar keuntungan dan mengabaikan kelestarian lingkungan. Negara wajib mengatur tata kelola lahan secara ketat, melarang pembakaran lahan, menindak tegas perusahaan yang merusak, serta memastikan bahwa setiap kebijakan kehutanan berjalan di atas koridor syariat, bukan di atas kepentingan modal.

Dalam sistem Islam, negara sebagai raa’in harus menjamin kebutuhan dasar rakyat, yakni pangan, air, dan kesehatan, sebagai akibat dari bencana karhutla. Jaminan ini bukan sekadar bantuan yang bersifat belas kasihan dan datang terlambat, melainkan kewajiban syar’i yang melekat pada fungsi kepemimpinan. Negara wajib memastikan rakyat terdampak memperoleh pangan yang cukup, air bersih yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta tempat tinggal yang aman hingga kondisi mereka benar-benar pulih.

Lebih dari itu, negara dalam Islam juga wajib melakukan pemulihan pascabencana secara total. Lahan yang rusak harus direhabilitasi, sumber air harus dipulihkan, dan kehidupan ekonomi rakyat harus dibangkitkan kembali. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terdampak berjuang sendirian setelah api padam, seolah penderitaan mereka selesai bersamaan dengan padamnya api. Justru di fase pascabencana inilah, kehadiran negara sebagai pelindung dan pengayom paling dibutuhkan.

Oleh karena itu, urgensi untuk mengembalikan sistem kepemimpinan Islam makin nyata. Hanya dengan kepemimpinan yang menjadikan syariat sebagai landasan kebijakan, yang memandang pemimpin sebagai raa’in dan junnah, serta yang menempatkan jaminan kebutuhan dasar rakyat sebagai kewajiban utama, maka bencana karhutla tidak akan lagi menjadi siklus penderitaan yang berulang setiap tahun. Diperlukan dakwah yang membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat, serta sinergi seluruh komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis, agar perubahan mendasar menuju tegaknya sistem Islam dapat terwujud secara nyata. Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Rukmini
(Pegiat Literasi)

Loading

Views: 0

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA