Hutan Bukan Milik Oligarki: Menakar Kerusakan Kapitalisme Menuju Solusi Islam Ideologis

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
WhatsApp
Twitter
Telegram
Threads
Hutan Bukan Milik Oligarki: Menakar Kerusakan Kapitalisme Menuju Solusi Islam Ideologis

Tinta Media – Peristiwa di akhir Oktober lalu masih terngiang. Tepat di peringatan hari Sumpah Pemuda ke-98, suara derap langkah dan pekikan kritis mahasiswa terdengar bergemuruh di Jalan UOB, dekat Bundaran HI, Jakarta. Spanduk raksasa bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” membentang tegas di hadapan aparat. Aksi tersebut membawa tuntutan penting, mulai dari mendesak penetapan status bencana nasional akibat karhutla, mengadili korporasi perusak, hingga menuntaskan tata kelola lahan (IDN Times, 28/10/2026).

Aksi ini adalah cerminan kegelisahan publik yang nyata. Di saat segelintir elite meraup keuntungan fantastis dari konsesi lahan, masyarakat luas justru harus memikul beban berat berupa bencana banjir bandang, tanah longsor, hingga pekatnya kabut asap selama berbulan-bulan. Nurani kita menjadi terusik, mengapa bumi pertiwi yang kaya ini seolah tak berpihak pada rakyatnya sendiri?

Buah Pahit Politik Ekonomi Kapitalisme Sekuler

Karhutla parah dan meluas di Sumatra dan Kalimantan tidak hanya dipicu fenomena Super El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan, kemarau panjang, dan peningkatan suhu udara. Aktivitas korporasi dan perusahaan pemegang konsesi juga turut berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Terbukti dengan adanya pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) dari 11 perusahaan oleh Kementrian ATR/BPN karena diduga menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan (Kompas.com, 9/11/2026).

Kepemilikan HGU oleh perusahan-perusahaan tersebut atas hutan-hutan di Indonesia merupakan bukti bahwa negara hanya memosisikan dirinya sebagai regulator—pihak yang memberikan izin (regulasi) bisnis untuk memfasilitasi para pemodal besar (oligarki). Inilah wajah asli dari penerapan sistem politik ekonomi kapitalis di negeri ini. Sistem yang menjadi akar karut-marutnya kerusakan hutan dan lahan selama bertahun-tahun di Indonesia. Sebab di sistem ini, hutan dan lahan dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi potensinya oleh siapa pun yang memiliki modal besar untuk mengelolanya.

Alhasil, perizinan konsesi jutaan hektare hutan diberikan pemerintah dengan mudah kepada korporasi dan oligarki demi pertumbuhan investasi. Kebijakan ini kerap mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan jiwa manusia. Akibatnya, hutan beralih fungsi menjadi ladang komersial yang eksploitatif. Rakyat kecil hanya bisa gigit jari menanggung derita ketika bencana ekologis datang silih berganti tiap tahunnya. Saat musim kemarau, terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan bencana asap karhutla. Sementara itu, di musim hujan, ancaman bencana banjir dan tanah longsor siap mengintai.

Fakta-fakta tersebut cukup membuktikan bahwa kapitalisme telah gagal total mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Sebab, sistem ini hanya berorientasi pada keuntungan materi dari segelintir pihak pemilik modal saja. Tak lebih dari hukum rimba, yang kuat (modal) dia yang menang.

Pandangan Islam: Hutan Adalah Kepemilikan Umum

Sebagai generasi pemegang estafet bangsa ini, kita tentu mendambakan sistem kehidupan yang adil dan membawa rahmat. Islam memandang persoalan pengelolaan alam, khususnya hutan, secara komprehensif dan berkeadilan melalui sistem politik ekonominya.

Dalam Islam, hutan, air, dan tambang yang jumlahnya melimpah dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah). Rasulullah saw. bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa fasilitas umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu, swasta, apalagi oligarki. Negara bahkan tidak berhak merampas status kepemilikan umum ini untuk dijadikan milik pribadi atau korporasi.

Selain itu, Islam secara tegas melarang perusakan alam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur…”

Larangan ini mencakup tindakan membakar hutan demi pembukaan lahan secara sembrono maupun mengeksploitasi alam hingga merusak ekosistemnya.

Negara sebagai Raa’in dan Junnah

Dalam naungan sistem Islam, negara memiliki fungsi yang mulia, yakni sebagai raa’in (penanggung jawab urusan rakyat) dan junnah (perisai). Sabda Nabi saw. menegaskan: “Imam (kepala negara) adalah raa’in (pengurus) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai raa’in, negara wajib mengelola hutan secara mandiri demi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan demi keuntungan oligarki. Hasil dari kekayaan alam tersebut dikembalikan untuk membiayai pendidikan gratis, kesehatan bermutu, dan infrastruktur publik bagi masyarakat. Sementara itu, sebagai junnah, negara melindungi rakyatnya dari ancaman kerusakan lingkungan dan menindak tegas korporasi perusak tanpa pandang bulu.

Kesimpulan

Aksi mahasiswa menuntut keadilan ekologis adalah alarm keras bahwa sistem kapitalisme sekuler telah gagal menjaga bumi dan manusia. Sudah saatnya kita beralih pada sudut pandang Islam ideologis (mabda’i). Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai institusi Khilafah, hutan akan kembali berfungsi sebagai penopang kehidupan, kekayaan alam dikelola secara adil, dan kemaslahatan umat benar-benar terwujud secara nyata. Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Rindang Ayu, S.Pd.
(Sahabat Tinta Media)

Loading

Views: 2

TintaMedia.Com : Menebar opini Islam di tengah-tengah umat yang terkungkung sistem kehidupan sekuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TULISAN TERBARU

SEDANG TRENDING

MENANGKAN OPINI ISLAM

JADWAL SHOLAT DI KOTA ANDA