Tinta Media – Tahun 2025 hampir berakhir, namun alih-alih cahaya di ujung lorong, publik justru melihat bayang-bayang yang kian memanjang. Pertanyaan yang wajar pun mengemuka: apakah 2025 masih gelap, dan 2026 akan makin gelap? Jika menilik dinamika politik, hukum, lingkungan, hingga moral sosial, pesimisme itu bukan tanpa dasar.
Dari sisi politik, transisi kekuasaan pasca-Pemilu belum menghadirkan stabilitas yang menjanjikan. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi substansial kian terasa hampa. Politik elitis, transaksional, dan pragmatis semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Isu kontroversi Gibran, dugaan konflik kepentingan, hingga manuver kekuasaan yang mengabaikan etika bernegara menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi.
Di bidang hukum, problem lama belum terselesaikan, malah bertambah kompleks. Revisi dan penerapan KUHP/KUHAP memicu kekhawatiran kriminalisasi warga, pembatasan kebebasan sipil, dan lemahnya perlindungan keadilan substantif. Penegakan hukum masih tebang pilih. Kasus besar mandek, sementara rakyat kecil cepat diseret ke meja hijau. Kontroversi ijazah Jokowi (terlepas dari benar atau tidak) menjadi simbol krisis transparansi dan akuntabilitas elite.
Sementara itu, pidana dan kriminalitas meningkat dalam wajah baru: kejahatan digital, narkotika, kekerasan seksual, hingga pembunuhan sadis. Ironisnya, aparat penegak hukum masih diselimuti krisis kepercayaan. Reformasi Polri yang digaungkan bertahun-tahun belum menyentuh akar masalah: budaya kekuasaan, impunitas, dan relasi tidak sehat dengan politik.
Masalah sosial ekonomi tak kalah suram. Pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) telah menjelma menjadi wabah sosial. Negara seolah kalah cepat dari algoritma dan bandar digital. Rakyat kecil terjerat utang, depresi, bahkan bunuh diri. Fenomena bunuh diri dan percobaan bunuh diri di kalangan remaja adalah alarm keras: ada yang rusak dalam sistem pendidikan, keluarga, ekonomi, dan nilai hidup.
Di sektor lingkungan, derita kian nyata. Bencana di Sumatera (banjir bandang, longsor, kebakaran hutan) terus berulang, menandakan kegagalan tata kelola ruang dan eksploitasi sumber daya. Proyek besar sering dibungkus narasi pembangunan, tetapi mengorbankan ekologi dan masyarakat lokal. Kontroversi PIK dan pagar laut menegaskan konflik antara oligarki, ruang hidup rakyat, dan kedaulatan negara.
Mega proyek juga menuai tanya. KICC (Whoosh) dan IKN dipromosikan sebagai simbol kemajuan, namun menyisakan problem pembiayaan, manfaat nyata bagi rakyat, serta dampak jangka panjang. Apakah pembangunan ini menjawab kebutuhan mayoritas, atau sekadar monumen kekuasaan? Di tengah itu, program MBG, Danantara, hingga wacana reshuffle kabinet tampak reaktif, bukan solusi sistemik.
Di level global, tragedi Palestina terus mengoyak nurani dunia. Genosida disiarkan secara langsung, sementara tatanan internasional gagal bertindak adil. Sikap negara-negara besar, termasuk standar ganda Barat, membuka mata umat Islam bahwa keadilan global bukanlah norma, melainkan alat politik. Di dalam negeri, konflik internal umat (termasuk konflik NU) menunjukkan rapuhnya persatuan akibat tarik-menarik kepentingan kekuasaan.
Pangkal persoalan dari semua ini sesungguhnya bertemu pada satu titik: sistem yang menjauh dari nilai kebenaran dan keadilan. Kapitalisme liberal menjadikan keuntungan sebagai tujuan, bukan kesejahteraan. Demokrasi sekuler memisahkan politik dari moral. Hukum positif berdiri tanpa fondasi etik yang kokoh. Akibatnya, negara kuat ke atas, lemah ke bawah; tegas pada rakyat, lunak pada pemodal.
Dalam pandangan Islam, krisis ini bukan sekadar teknis, tetapi struktural dan ideologis. Islam memandang politik sebagai ri’ayah syu’un al-ummah (pengurusan urusan umat) bukan arena transaksi. Hukum bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga keadilan. Ekonomi harus melindungi yang lemah, bukan memfasilitasi eksploitasi. Negara wajib menjaga akal, jiwa, harta, agama, dan kehormatan manusia.
Islam juga menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi karena ulah manusia. Maka solusi tidak cukup dengan tambal sulam kebijakan, tetapi perubahan arah. Kepemimpinan yang amanah, hukum yang adil, ekonomi yang bebas riba dan judi, serta pendidikan yang membentuk kepribadian, bukan sekadar tenaga kerja.
Lalu, umat Islam ke depan mau apa? Apakah terus berharap pada perbaikan parsial dari sistem yang cacat, atau berani menawarkan jalan perubahan yang mendasar? Umat tidak cukup menjadi penonton, apalagi korban. Dibutuhkan kesadaran politik, keberanian intelektual, dan persatuan visi. Bukan sekadar mengganti aktor, tetapi menata ulang sistem.
Refleksi 2025 seharusnya menjadi cermin jujur. Jika arah tidak diubah, 2026 memang berpotensi lebih gelap. Namun sejarah membuktikan: perubahan besar selalu diawali oleh kesadaran umat. Cahaya tidak lahir dari kompromi dengan kebatilan, melainkan dari keberanian menegakkan kebenaran. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah gelap, tetapi siapkah kita menyalakan cahaya?
Cahaya yang dibutuhkan bukanlah slogan moral atau perbaikan tambal sulam kebijakan. Cahaya itu adalah Islam yang diterapkan secara kaffah sebagai sistem hidup yang mengatur politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial secara terpadu. Tanpa penerapan sistemik, Islam direduksi menjadi ritual personal yang tak berdaya menghadapi kezaliman struktural.
Sejarah mencatat, ketika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam naungan Khilafah, keadilan bukan sekadar wacana. Penguasa tunduk pada hukum Allah, kekayaan tidak berputar di kalangan segelintir orang, riba dan judi dilarang, nyawa manusia dijaga, dan negara benar-benar menjadi pelayan umat. Khilafah bukan romantisme masa lalu, melainkan institusi politik Islam yang lahir dari akidah dan syariat, relevan sepanjang manusia membutuhkan keadilan.
Tidak ada cahaya di ujung lorong selain Islam yang diterapkan secara kaffah dalam naungan Khilafah. Selain itu, yang ada hanyalah pergantian aktor dalam sistem yang sama—gelap, berulang, dan menyesatkan. Kini pertanyaannya bukan lagi seberapa gelap keadaan, tetapi siapkah umat kembali kepada aturan Allah secara total?[] Achmad Mu’it
Views: 76
