Tinta Media – Hutan merupakan kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, penguasaan hutan kerap berada dalam pusaran kepentingan pemilik modal. Akibatnya, fungsi ekologisnya terancam dan rakyat menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Pengelolaan hutan kembali disorot dalam demonstrasi mahasiswa di depan Plaza UOB, Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sebagaimana diberitakan Suara.com, massa membentangkan spanduk bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Aksi tersebut mengkritik penguasaan sumber daya alam yang dinilai menguntungkan segelintir pihak.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini mencerminkan keresahan publik atas pengelolaan hutan.
Besarnya persoalan penguasaan lahan juga tergambar dalam data Forest Watch Indonesia melalui Factsheet KHI 2024. Tercatat 55,3 juta hektare daratan Indonesia berada dalam konsesi ekstraktif, yang mencakup izin pemanfaatan hutan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Data ini menunjukkan besarnya tekanan aktivitas ekstraktif terhadap sumber daya alam.
Konsesi berskala luas menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Ketika eksploitasi lebih mengutamakan keuntungan ekonomi, fungsi ekologis hutan berisiko terabaikan. Korporasi memperoleh keuntungan dari pemanfaatan lahan, sedangkan masyarakat menghadapi risiko banjir, longsor, kekeringan, dan kabut asap.
Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan pengelolaan kekayaan alam. Keuntungan ekonomi dapat terkonsentrasi pada pemegang modal, sementara kerugian ekologis ditanggung masyarakat luas. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru terancam berubah menjadi komoditas ekonomi.
Akar persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem politik ekonomi kapitalisme yang menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama. Dalam sistem ini, kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi kerap menjadi pertimbangan dominan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Relasi antara pemilik modal dan kekuasaan pun berpotensi melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat.
Negara justru berisiko terjebak menjadi fasilitator investasi, bukan pelindung rakyat. Akibatnya, pengawasan dan penegakan hukum tidak cukup kuat untuk mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan. Selama pengelolaan kekayaan alam masih berorientasi pada keuntungan segelintir pihak, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan akan terus berada dalam ancaman.
Islam memiliki aturan yang jelas dalam mengelola sumber daya alam. Dalam perspektif politik ekonomi Islam, hutan yang menjadi sumber daya vital dan kebutuhan bersama termasuk kategori kepemilikan umum (milkiyah ammah). Artinya, kekayaan tersebut tidak boleh dimonopoli oleh individu, korporasi, ataupun oligarki untuk kepentingan pribadi. Negara juga tidak boleh mengubah hak kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi atau menggunakannya untuk kepentingan eksklusif penguasa. Negara bertindak sebagai pengelola yang wajib memastikan manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.
Ketentuan ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud). Prinsip kepemilikan bersama ini menjadi landasan pengaturan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Melalui politik ekonomi Islam, kekayaan alam dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, bukan menjadi ladang bisnis bagi segelintir pemilik modal. Negara wajib memastikan sumber daya alam dikelola sesuai syariat, merata, dan tidak merusak.
Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Eksploitasi yang merusak ekosistem, pembakaran hutan, dan tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat tidak boleh dibiarkan. Pelaku kerusakan harus dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan syariat.
Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan oligarki, melainkan wajib menjaga kekayaan alam, mencegah eksploitasi yang merusak, menegakkan hukum, serta menjamin keselamatan masyarakat.
Dengan penerapan Islam secara kafah, hutan tidak lagi menjadi komoditas yang diperebutkan demi keuntungan segelintir pihak, tetapi menjadi amanah dan kekayaan bersama yang dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Pengelolaan hutan harus memperhatikan daya dukung alam, mencegah kerusakan, serta memulihkan lingkungan. Negara tidak cukup menerbitkan izin atau menjatuhkan sanksi setelah bencana terjadi. Negara wajib memastikan kebijakan pemanfaatan lahan tidak membahayakan masyarakat. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Ai Ummu Putri
(Sahabat Tinta Media)
Views: 1
