Tinta Media – Karhutla belum usai. Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar menjadi persoalan lingkungan, melainkan telah mengganggu aktivitas warga, terutama ancaman terhadap kesehatan dan perekonomian.
Asap dan partikel polutan dari kebakaran telah menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari mata hingga pernapasan. Dampak karhutla terhadap kesehatan memang tidak selalu terlihat langsung. Akan tetapi, partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29/10/2026), diebutkan bahwa angka kematian akibat karhutla di Indonesia per September 2026 mencapai 3.560 jiwa.
Selain itu, karhutla juga menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi terganggu karena warga terpaksa mengurangi aktivitas keluar rumah. Hal itu menyebabkan pemasukan menurun dan keuangan rumah tangga makin tertekan.
Meski karhutla akan usai dengan turunnya hujan, bukan berarti dampak yang dirasakan warga telah usai. Sebab, paparan polusi telah meninggalkan dampak kesehatan jangka panjang. Begitu pula dengan ekonomi warga yang membutuhkan waktu untuk pulih.
Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola hutan dan lahan. Lambatnya penanganan dan lemahnya mitigasi menjadikan rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan dan sengsara. Perlindungan negara terhadap rakyat dari permasalahan karhutla patut dipertanyakan.
Jika dicermati, pangkal dari permasalahan karhutla adalah sistem kapitalisme yang bercokol di negara ini. Dalam perspektif sistem kapitalisme, hutan diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang harus menghasilkan keuntungan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi memaksimalkan biaya dan laba, pembukaan lahan dilakukan dengan cara dibakar. Praktik seperti ini terus berulang setiap tahun.
Di sisi lain, kapitalisme menjadikan negara kerap lebih menonjolkan diri sebagai regulator. Negara lebih dominan pada kepentingan korporasi dibandingkan keselamatan rakyat.
Padahal, dalam Islam, negara adalah raa’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Negara wajib menjamin keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Membiarkan rakyat terus terpapar polusi yang mengancam keselamatan merupakan bentuk kezaliman dan pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut.
Terhadap hutan, Islam menetapkannya sebagai bagian dari kepemilikan umum. Apabila memenuhi karakteristik sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama, pengelolaannya harus diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Haram hukumnya jika diserahkan untuk dieksploitasi demi keuntungan segelintir pemilik modal.
Pemanfaatan hutan dan pembukaan lahan harus memperhitungkan kelestarian lingkungan, serta mencegah kerusakan ekologis.
Negara wajib melakukan mitigasi secara serius untuk mencegah terjadinya karhutla. Jika terjadi, negara wajib mengerahkan seluruh kekuatan, mulai dari aparat pemadam, infrastruktur, pendanaan, militer, hingga kekuatan lainnya yang dimiliki oleh negara untuk memadamkan kebakaran secepat mungkin.
Selain itu negara juga harus menjamin layanan kesehatan gratis sebagai dampak karhutla, serta memberikan penanganan terhadap kerugian ekonomi.
Tidak kalah penting, pelaku pembakaran hutan dan lahan harus dikenai sanksi tegas hingga jera tanpa pandang bulu oleh negara, termasuk jika melibatkan korporasi maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.
Demikianlah, Islam menawarkan paradigma pengelolaan hutan yang beasaskan syariat Islam dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan korporasi. Sudah saatnya kita beralih pada Islam kaffah agar negeri ini menjadi berkah.
Oleh: Rizky Rachmawati, S. Si
Sahabat Tinta Media
Views: 2
