Tinta Media – Belakangan ini, cuaca di Jabodetabek dan berbagai daerah lain di Indonesia terasa semakin ekstrem. Hujan deras disertai angin kencang, badai, hingga banjir datang silih berganti. Dampaknya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com pada 13 Januari 2026, banjir masih menggenangi 22 RT serta lima ruas jalan di Jakarta hingga Selasa pagi (13/01). Akibatnya, sebanyak 1.137 warga harus meninggalkan kediaman mereka dan mengungsi.
Situasi ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mencapai tingkat ekstrem, serta meluapnya sungai yang melebihi kapasitas sistem pengendalian banjir, baik skala kecil maupun besar. Infrastruktur tersebut sebelumnya dirancang untuk menampung curah hujan sekitar 100–150 milimeter per hari. Namun, hujan yang mengguyur pada Senin (12/01) tercatat melampaui 150 milimeter per hari, sehingga kapasitas tampung yang tersedia tidak lagi mampu menahan debit air.
Kita sering mendengar ungkapan bahwa ‘hujan adalah rahmat’. Namun, ketika hujan justru menjadi bencana yang berulang, muncul pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya salah?
Fenomena alam memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Curah hujan tinggi, perubahan iklim global, dan kondisi geografis adalah faktor nyata. Namun, apakah semua ini murni faktor alam? Jika banjir berulang kali melanda kawasan yang sama, wajar bila masyarakat mulai meragukan kesungguhan pengelolaan lingkungan serta perencanaan tata kota yang dijalankan.
Jawaban-jawaban yang terkesan simplistis hanya memperkuat kesan bahwa persoalan struktural belum disentuh secara mendalam. Padahal, banjir bukan sekadar peristiwa alam. Banjir sering kali muncul bukan sekadar karena hujan, melainkan akibat perencanaan wilayah yang kurang matang, konversi lahan yang tak terkendali, menyusutnya ruang serapan air, infrastruktur air yang kurang memadai, serta pengawasan ekologis yang tidak berjalan efektif. Lebih jauh, kita perlu berani menyoroti sistem aturan yang diterapkan.
Ketika arah pembangunan semata-mata mengejar pertumbuhan finansial, eksplorasi alam secara berlebihan perlahan dianggap sebagai konsekuensi yang biasa dan tak terhindarkan. Hutan dibabat, lahan hijau menyusut, wilayah resapan berubah menjadi beton dan properti komersial. Dalam sistem yang terlalu menitikberatkan pertumbuhan dan investasi, kelestarian lingkungan kerap menjadi prioritas kedua. Akibatnya, masyarakat yang menanggung dampaknya.
Dalam sistem kapitalisme, indikator keberhasilan sering kali diukur dari pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pertumbuhan yang berjalan tanpa rambu justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sekaligus mempercepat degradasi lingkungan. Ketika sumber daya strategis diprivatisasi, lahan dialihkan tanpa pengawasan, dan pembangunan mengabaikan kapasitas alam, terlihat jelas bagaimana kepentingan profit dapat mengesampingkan hak publik serta keberlanjutan ekosistem. Kritik dan kekecewaan masyarakat seharusnya tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bentuk kepedulian.
Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makna “alam” tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Maka, pembangunan dalam sistem Islam seharusnya mencerminkan nilai ini, yaitu menghadirkan kebaikan yang menyeluruh.
Pembangunan yang berlandaskan nilai ketakwaan dan tanggung jawab tidak akan mengorbankan hutan demi keuntungan sesaat. Dalam Islam, penataan wilayah tidak dibiarkan menjadi faktor yang memicu musibah secara berulang. Alam pun tidak diperlakukan sebatas angka-angka dalam neraca ekonomi atau target profit semata.
Justru, pembangunan akan disusun untuk menjaga keberlangsungan peradaban dalam jangka panjang, kota menjadi layak huni, sungai tetap bersih dan berfungsi. Hutan tetap berdiri sebagai penyangga kehidupan. Manusia seharusnya hadir sebagai penjaga keseimbangan alam, hidup selaras dengannya, bukan sebagai pihak yang mengeksploitasi hingga merusaknya. Wallahualam bissawab.
Oleh: Shira Tara,
Sahabat Tinta Media
Views: 16
