Tinta Media – Mahasiswa sebagai agent of change kembali mengambil sikap. Demonstrasi yang mereka lakukan pada 19 Juni 2026 menggema di kawasan DPR RI. Perwakilan dari berbagai kampus turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, di antaranya dari Universitas Trisakti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta kampus lainnya. Mereka akhirnya diterima oleh perwakilan pemerintah dalam audiensi tertutup (Kompas.com, 19/6/2026).
Perwakilan mahasiswa tersebut membawa berbagai tuntutan. Namun, dari sekian banyak isu yang diangkat, ada dua yang menjadi perhatian utama, yakni kenaikan harga BBM nonsubsidi dan masa depan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua isu ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, suara mahasiswa tidak boleh hanya dianggap sebagai kebisingan di jalan. Aspirasi yang mereka bawa juga tidak boleh berhenti hanya pada audiensi tertutup.
Suara kritis mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh hilang hanya karena iming-iming uang sebesar Rp20 juta. Tidak boleh pula padam hanya karena diajak berkeliling menggunakan pesawat TNI AU oleh Wakil Presiden, Gibran. Mahasiswa tidak boleh menjadikan persoalan tersebut sekadar tuntutan yang berujung pada janji evaluasi. Mereka harus menunjukkan jati dirinya, terutama mahasiswa muslim, dengan menegaskan bahwa sistem yang diterapkan saat ini merupakan akar dari banyak persoalan umat.
Demokrasi Bukan Jalan Perubahan
Gerakan mahasiswa yang beberapa waktu lalu menggelar aksi menuntut berbagai kebijakan pemerintah seharusnya menjadi jalan menuju perubahan kehidupan masyarakat. Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual yang idealis, memiliki daya juang tinggi, serta semangat perubahan yang kritis. Mereka menjadi harapan masyarakat untuk menghadirkan berbagai perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka pula adalah estafet kepemimpinan bangsa pada masa mendatang.
Namun, jika tuntutan yang disampaikan hanya sebatas perubahan kebijakan dengan tetap mempertahankan sistem demokrasi-kapitalis yang diterapkan saat ini, maka tuntutan tersebut hanya akan berlalu setelah pemerintah meresponsnya dengan janji evaluasi demi meredakan aksi mahasiswa. Hal itu terlihat dari adanya audiensi tertutup antara mahasiswa dan pemerintah. Bahkan, untuk meredam suara mahasiswa, Wakil Presiden Gibran mengajak beberapa perwakilan mahasiswa mengikuti kunjungan kerja. Selain itu, muncul pula kasus dugaan penyuapan terhadap mahasiswa agar mengubah arah lokasi demonstrasi.
Seharusnya, tuntutan perubahan kebijakan yang disuarakan mahasiswa diperdalam menjadi tuntutan perubahan sistem. Sebab, menurut pandangan ini, akar persoalan yang mereka kritisi adalah penerapan sistem demokrasi-kapitalis yang memosisikan negara hanya sebagai regulator bagi kepentingan para pengusaha dan pemilik modal. Hal tersebut dinilai tampak dalam berbagai program pemerintah saat ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dipandang menjadi proyek yang menguntungkan segelintir pihak.
Sistem demokrasi-kapitalis juga dinilai melahirkan pemimpin yang korup karena biaya politik dalam sistem ini sangat mahal. Setiap calon pemimpin membutuhkan dana besar agar dapat terpilih. Akibatnya, lahirlah politik transaksional, yakni praktik jual beli kepentingan sebagai balas jasa kepada para penyandang dana. Dalam kondisi seperti ini, negara tidak lagi berfungsi sebagai pengurus rakyat. Kepentingan rakyat menjadi prioritas terakhir, bahkan tidak menjadi prioritas sama sekali. Sudah saatnya mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perubahan sistem menuju sistem yang dipandang sahih, yakni sistem Islam.
Islam Politik Menuju Perubahan Hakiki
Pergerakan mahasiswa saat ini dinilai masih tersandera pada upaya penyelamatan demokrasi. Padahal, demokrasi telah lama dikritik oleh para pemikir besar, seperti Aristoteles, Plato, hingga tokoh modern seperti John Adams. Sistem ini dianggap memiliki cacat bawaan karena dinilai melahirkan anarki, membuka ruang bagi tirani, dan pada akhirnya merusak dirinya sendiri. Jika mahasiswa atau pemuda terus bergerak dalam bingkai demokrasi, maka perjuangan mereka akan terus berputar pada persoalan-persoalan permukaan tanpa menyentuh akar masalah.
Pemuda muslim harus mengarahkan energi, idealisme, dan kekuatan organisasinya kepada gerakan yang berpijak pada Islam, bukan pada sistem yang dipandang telah gagal, baik secara konsep maupun praktik. Karena itu, sangat penting membangun arah gerakan yang serius, terukur, dan ideologis. Dengan mengembalikan pergerakan kepada landasan Islam, pemuda diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan yang bukan hanya reaktif, tetapi juga strategis dan berjangka panjang, bukan sekadar mendorong perubahan kebijakan atau pergantian tokoh, melainkan mengantarkan masyarakat menuju perubahan hakiki.
Pemuda Islam saat ini perlu memperkuat syahsiah islamiah, memahami arah perubahan, serta berada dalam bimbingan ideologi Islam. Dengan demikian, mereka dapat menjadi generasi yang menapaki jejak para pemuda As-Sabiqunal Awwalun, generasi yang meletakkan dasar peradaban Islam pada masa awal. Sudah saatnya pemuda yang memiliki potensi besar bangkit dan mengambil peran penting dalam mewujudkan perubahan hakiki menuju masa depan yang lebih baik dengan penerapan Islam secara kafah. Sebagaimana firman Allah Swt., “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208)
Perubahan hakiki yang dimaksud adalah perubahan menuju tegaknya sistem Khilafah, sebuah sistem yang bersumber dari Al-Khalik dan diwariskan Rasulullah saw. sebagai pedoman bagi generasi sepanjang masa. Khilafah dipandang sebagai negara adidaya global yang membawa misi rahmatan lil-‘alamin, menghadirkan keadilan dan kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, gerakan pemuda membutuhkan bimbingan partai politik Islam ideologis yang mampu membina mereka dalam menapaki jalan perubahan hakiki tersebut.
Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H.
(Dosen FH)
Views: 2
