Tinta Media – Kebijakan Makan Siang Gratis (MBG) sudah berhasil dilaksanakan di sebagian daerah. Namun, berjalannya program ini tentu tidak semulus yang dibayangkan. Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayat menuturkan bahwa untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat itu membutuhkan anggaran mencapai Rp100 triliun. Sedangkan dana yang tersedia belum mencapai yang ditargetkan. Hal tersebut membuat Presiden Prabowo Subianto gelisah, sebab masih banyak yang belum mendapatkan MBG. Oleh karena itu, beliau mencari cara supaya di akhir tahun 2025, (target) 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. (cnbcindonesia.com, 17/01/2025).
Lebih mirisnya, makanan tersebut seharusnya bisa memperbaiki dan menambah gizi anak indonesia. Namun, faktanya makanan yang diberikan tak layak makan, bahkan membahayakan. Hal tersebut terkuak setelah adanya 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG. Tirto.id(17/01/2025).
Jelas, adanya kebijakan MBG tersebut justru timbul banyak masalah. Hal ini menunjukkan tidak becus serta tidak sungguh-sungguhnya pemerintah dalam mengurusi rakyat.
Adanya kebijakan MBG ini sama sekali tidak akan menyelesaikan permasalahan banyaknya generasi yang belum terpenuhi gizinya, juga tingginya kasus stunting yang tak kunjung reda permasalahannya. Sebaliknya, diterapkannya kebijakan ini justru akan membuat masalah makin bercabang. Sebab, kebijakan yang diterapkan di sistem sekuler kapitalis ini memang tidak akan memberi solusi yang solutif untuk menyelesaikan seluruh problematika. Seharusnya, kebijakan yang diterapkan bisa menyejahterakan rakyat dan memperbaiki generasi saat ini.
Namun, ujung-ujungnya pasti akan membebani dan menyengsarakan rakyat. Karena sejatinya, kebijakan ini bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat, melainkan sebatas proyek pencitraan dari pemerintah. Sedari awal, kebijakan ini nampak belum dipersiapkan secara matang dan hanya dijadikan sebagai alat kampanye untuk memikat hati dan menarik suara rakyat. Alhasil, program tersebut tidak berjalan sesuai yang ditujukan. Maka, lagi dan lagi yang diuntungkan dari program ini hanyalah korporasi saja.
Tentunya, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Islam. Ini karena negara bertugas sebagai raain (pelindung) serta junnah (perisai) bagi rakyat. Artinya, negara tidak akan membiarkan rakyat kesusahan, terlebih dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan.
Dalam Islam, negara tentu akan menjamin kebutuhan generasi dengan mekanisme sesuai syariat Islam, sehingga tidak akan terjadi stunting dan semua rakyat pasti akan terpenuhi kebutuhannya.
Bahkan, negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, sehingga tidak akan timbul permasalahan terkait stunting akibat kemiskinan yang disebabkan minimnya pekerjaan.
Negara juga akan membangun kedaulatan pangan di bawah Departemen Kemaslahatan Umum. Dengan adanya departemen tersebut, akan terjaga stabilitas dan kualitas pangan di tengah masyarakat.
Dalam membuat kebijakan, baik terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting, maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, negara pun akan melibatkan para pakar. Dari segi biaya, negara memiliki dana besar dari sumber yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan kualitas yang terbaik.
Dana yang diperoleh tentunya bukan bersumber dari pajak, melainkan bisa dari baitul maal, yang berasal dari jizyah, ghanimah, dan lain-lain. Wallahu alam.
Oleh: Najma Fatiha
Sahabat Tinta Media
Views: 7
