Tinta Media – Program Gerakan Bersama Turunkan Angka Stunting (Geber Tuntas) dan Gerakan Konsumsi Sayur dan Telur (Gekksor) diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di Pendopo Kecamatan Soreang, Jumat (28/11). Program ini merupakan hasil kolaborasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Baznas, dan Pemkab Bandung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa ibu hamil dan anak akan mendapatkan dua butir telur per hari atau 14 butir per minggu. Peluncuran program ini, menurut Kang DS—sapaan akrabnya—bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari gerakan berkelanjutan yang selaras dengan program pemerintah pusat (CNNIndonesia.com, 01/12/2025).
Berbagai program sebenarnya telah dijalankan pemerintah untuk mengatasi stunting. Mulai dari program makan bergizi gratis, peningkatan gizi ibu hamil, pemberian makanan tambahan pada anak, dorongan pemberian ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga imunisasi lengkap. Namun hingga kini, persoalan stunting belum juga terselesaikan secara tuntas.
Stunting memang berkaitan dengan gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan. Namun, persoalan ini perlu dianalisis lebih dalam untuk menemukan akar masalahnya. Gizi buruk tidak berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan kemiskinan. Dengan demikian, stunting bukan semata-mata persoalan individu, melainkan masalah sistemis.
Kemiskinan pun bukan semata akibat kemalasan individu, tetapi dipicu oleh berbagai faktor seperti sempitnya lapangan kerja, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ketimpangan ekonomi. Kondisi inilah yang berdampak langsung pada ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan anak. Kesenjangan ekonomi yang tajam merupakan buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalistik. Negeri yang kaya sumber daya alam justru tidak mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya; yang kaya makin kaya, sementara yang miskin kian terpinggirkan.
Sayangnya, negara belum sungguh-sungguh mengurus rakyatnya. Kebijakan yang diambil cenderung bersifat tambal sulam dan pragmatis, tanpa menyentuh akar persoalan. Rakyat diposisikan sebagai objek kebijakan dan lahan bisnis, bukan sebagai amanah yang harus diurus. Dalam kondisi seperti ini, mustahil persoalan stunting dapat diselesaikan hanya dengan pemberian telur kepada ibu hamil dan anak.
Pencegahan stunting harus dilakukan secara sistemis dan menyeluruh. Islam menawarkan solusi mendasar atas problem stunting. Dalam Islam, negara berperan sebagai raa‘in (pengurus urusan rakyat). Negara menjamin pelayanan kesehatan yang merata dan gratis bagi seluruh warga, tanpa membebani rakyat dengan biaya mahal. Negara juga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta membuka lapangan kerja yang luas agar setiap kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Dengan kondisi ekonomi yang stabil, pemenuhan gizi keluarga—khususnya ibu hamil dan anak—akan terjamin. Harga bahan pangan, sayuran, dan buah-buahan pun terjangkau sebagai hasil kebijakan negara yang berpihak pada rakyat. Negara Islam yang independen dan amanah akan mengontrol sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan, sehingga anggaran tidak diselewengkan dan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, persoalan stunting bukanlah beban individu atau keluarga semata, melainkan tanggung jawab negara. Masalah yang bersifat sistemis hanya dapat diselesaikan dengan solusi sistemis dan terstruktur oleh institusi negara. Inilah peran negara Khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam mengurus urusan rakyat, sehingga terwujud kesejahteraan menyeluruh.
Walhasil, gerakan konsumsi sayur dan telur bukanlah solusi hakiki untuk mengatasi masalah stunting. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
Views: 33
