Tinta Media – Di saat melemahnya rupiah terhadap dolar, perjalanan ke luar negeri harus dibatasi jika tidak benar-benar penting untuk kepentingan rakyat, mengingat biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Bahkan, hal ini juga pernah disampaikan Presiden Prabowo sendiri di depan para pemimpin daerah agar tidak melakukan kunjungan ke luar negeri jika tidak sangat penting. Namun, peringatan itu dilanggarnya sendiri.
Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto tercatat telah melakukan setidaknya 54 perjalanan dinas ke luar negeri. Kunjungan luar negeri ke-54 Presiden Prabowo Subianto dilakukan ke Prancis. Lawatan tersebut berlangsung pada akhir Mei 2026, dan beliau tiba kembali di Tanah Air pada 30 Mei 2026 setelah melakukan serangkaian agenda diplomatik. Dia merasa bangga karena kehadirannya sangat dihormati. Namun, banyak yang mempertanyakan apa hasil kunjungannya ke luar negeri bagi rakyat Indonesia.
Agar terkesan ada hasilnya, setelah kunjungan dari Prancis, dia seperti biasa berpidato dengan penuh semangat dan menginstruksikan agar bahasa Prancis wajib diajarkan di sekolah. Sungguh, ini bukan hasil yang diharapkan rakyat agar bisa hidup makmur dan sejahtera, tetapi justru menjadi beban bagi sekolah karena tidak mudah mengajarkan bahasa asing kepada peserta didik.
Lalu, bagaimana kesejahteraan guru di sekolah? Apakah sudah sesuai harapan? Apakah ada tenaga pengajar yang menguasai bahasa asing seperti yang diharapkan? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja tidak mudah dikuasai dengan baik oleh peserta didik, apalagi ditambah bahasa Prancis dan lainnya. Bagaimana bisa setiap kunjungan ke luar negeri presiden memerintahkan rakyatnya untuk menguasai bahasa negara yang dia kunjungi?
Seharusnya presiden mampu meyakinkan para pemimpin dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia sehingga bahasa kita bisa mendunia dan menjadi bahasa internasional. Itu baru keberhasilan seorang pemimpin dalam berdiplomasi di tengah para pemimpin dunia. Kerja sama yang dilakukan harus menguntungkan rakyatnya, bukan malah menguntungkan negara lain, bahkan mengancam kedaulatan negara.
Seharusnya presiden lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri yang terpuruk akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hentikan segala bentuk pemborosan anggaran negara dan evaluasi semua program yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Jika kunjungan ke luar negeri tidak membawa manfaat bagi rakyat, sebaiknya dihentikan.
Seharusnya negara hadir untuk mengurusi rakyat, bukan malah menjadi beban rakyat karena pejabatnya tidak mampu menghasilkan apa-apa yang dibutuhkan rakyat, tetapi justru banyak melakukan pemborosan uang rakyat dengan dalih program unggulan dan berbagai kunjungan kerja yang katanya untuk rakyat. Pejabat hanya pandai menghabiskan anggaran, bukan memberikan solusi untuk mewujudkan harapan rakyat.
Kita butuh pemimpin yang mau memikirkan rakyat agar mendapatkan haknya untuk hidup makmur dan sejahtera. Bukan pemimpin yang merasa tenang saat kondisi rakyat tidak baik-baik saja karena efek pengaruh ekonomi global. Bukan pula pemimpin yang pandai berpidato untuk mencari pembenaran atas tindakan dan keputusannya yang salah. Kita butuh pemimpin yang mampu memberikan solusi atas semua masalah yang terjadi di negeri ini. Bukan pemimpin yang pandai melakukan pencitraan agar terlihat hebat di mata dunia, tetapi menyengsarakan rakyatnya.
Kita butuh pemimpin bertakwa yang hanya takut kepada Sang Pencipta manusia, hidup, dan alam semesta, bukan pemimpin yang sibuk dengan berbagai pencitraan agar terlihat hebat di mata manusia. Saatnya kembali pada sistem Islam untuk mendapatkan pemimpin yang bertakwa dan amanah dalam menjalankan kewajibannya mengurusi urusan rakyat.[]
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media Sidoarjo
Views: 18
