Tinta Media – Kabar mengejutkan rasanya tiada henti mendera, seolah pemerintah tak pernah absen menyuguhkan kejutan setiap hari. Ada saja kebijakan di luar nalar yang terus-menerus menguji batas kesabaran rakyat Indonesia. Hal ini menjadi sebuah ironi yang kian hari kian sulit dicerna akal sehat. Salah satunya adalah klaim keberhasilan swasembada beras dengan angka produksi tahun 2025 yang disebut tembus 34,69 juta ton. Di tengah narasi kemandirian itu, tiba-tiba muncul sebuah plot twist pahit saat Indonesia sepakat mengimpor 1.000 ton beras khusus setiap tahun dari Amerika Serikat. Katanya, kebijakan ini hanyalah bagian kecil dari perjanjian dagang timbal balik atau resiprokal.
Kalau hanya melihat angkanya, 1.000 ton memang terlihat sepele karena hanya sekitar 0,00003% dari total stok nasional. Pemerintah juga berdalih bahwa ini merupakan beras jenis khusus dan bukan untuk konsumsi harian warga secara luas. Namun, jujur saja, kedaulatan pangan tidak bisa hanya diukur dengan statistik di atas kertas. Jika memang sudah swasembada, mengapa kita masih harus terpaksa berbelanja ke luar negeri? Kondisi inilah yang membuat publik bertanya-tanya apakah swasembada kita benar-benar kuat atau hanya sekadar label belaka.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, juga menyayangkan keputusan ini karena sistem pengawasan di negeri kita sering kali bolong. Kekhawatiran utamanya adalah beras yang katanya khusus ini justru merembes ke pasar umum dan akhirnya merusak harga gabah. Jika itu terjadi, petani lokal kita yang sudah banting tulang justru akan menjadi korban pertama. Lebih jauh lagi, kebijakan ini membuktikan bahwa kedaulatan pangan kita masih rapuh. Beras merupakan komoditas politik yang sangat sensitif sehingga menjadikan bahan pokok sebagai alat tawar-menawar dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat benar-benar berisiko bagi posisi tawar negara kita ke depan.
Secara ideologis, ini adalah buah dari sistem ekonomi kapitalisme yang hanya memikirkan profit dan akses pasar global. Dalam kacamata politik, perjanjian dagang internasional sering kali menjadi alat penjajahan ekonomi gaya baru atau _al-isti’mar al-iqtishadi_. Dengan dalih kerja sama, negara-negara besar sebenarnya sedang mengamankan kepentingan mereka sendiri sambil memastikan kita tetap terjebak dalam ketergantungan. Jadi, meskipun judulnya swasembada, jika kebijakan kita masih disetir oleh kepentingan asing, maka itu sama saja bohong.
Padahal, dalam pandangan Islam, urusan pangan adalah urusan nyawa yang wajib dijamin negara secara mutlak. Syariat Islam mengatur politik ekonomi sehingga tercapai jaminan kebutuhan pokok atau _al-hajat al-asasiyyah_ bagi setiap warga negara. Negara seharusnya menjadi pelayan rakyat atau _raa’in_ yang benar-benar memastikan kita mandiri serta dengan tegas melarang ketergantungan pada negara kafir yang memiliki agenda hegemonik. Kedaulatan adalah harga mati sehingga kita tidak boleh memberikan celah sedikit pun bagi pihak asing untuk mendikte urusan perut rakyat melalui perjanjian dagang apa pun.
Kedaulatan pangan yang hakiki hanya akan terwujud dengan sistem politik ekonomi Islam serta ketegasan dalam sistem politik dalam negeri dan luar negeri Islam. Solusinya sangat nyata, mulai dari memaksimalkan lahan pertanian melalui kebijakan _ihya al-mawat_ atau menghidupkan lahan mati, memberikan modal kepada petani tanpa jeratan riba, hingga memiliki keberanian menolak kompromi dagang yang merugikan rakyat. Intinya, swasembada tanpa kemandirian politik hanyalah angka kosong. Saatnya kita kembali pada sistem yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan bersandar pada syariat Islam agar kita benar-benar merdeka secara pangan, bukan sekadar merdeka di atas kertas. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dewi Kumala
Aktivis Muslimah
Views: 3
