Tinta Media – Ironis! Indonesia yang terkenal sebagai negara agraris justru tengah menghadapi permasalahan pangan serius. Sejak beberapa bulan belakangan, perberasan nasional dilanda masalah. Harga beras di 214 daerah masih tinggi, padahal stok beras di Bulog menumpuk. Tumpukan stok beras impor di Bulog ini kabarnya merupakan sisa impor tahun lalu yang pendistribusiannya terkendala. Saat ini pemerintah melalui kementerian dalam negeri dan instansi lainnya yang terkait, tengah berupaya mencari solusi untuk menuntaskan permasalahan beras tersebut. (Kumparan.com, 03/09/2025)
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arie Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan perberasan saat ini, pemerintah akan mengambil langkah antisipasi dengan peluncuran program Stabilisasi Pangan dan Pasokan Harga (SPHP). Kebijakan ini merupakan langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras.
SPHP ini merupakan jalan tengah yang diambil untuk mengatasi permasalahan harga beras sekaligus mewujudkan program efisiensi anggaran oleh pemerintah. Dalam kata lain, program SPHP ini menjadi subtansi (pengganti) program bantuan pangan gratis 10 kg sebelumnya. Artinya, rakyat tidak lagi mendapat bantuan beras gratis. Akan tetapi, negara menyediakan beras SPHP yang dijual dengan harga lebih murah dari beras medium-premium. (cnbcindonesia.com 04/09/2025)
Tambal Sulam Kebijakan
Sayangnya, program SPHP yang digadang-gadang menjadi solusi untuk menstabilkan harga pangan tak terlalu disambut baik oleh masyarakat. Konon, hal ini disebabkan karena kualitas beras dari pemerintah dinilai kurang layak sehingga masyarakat enggan membeli maupun menjualnya. Ini tentu akan menimbulkan efek domino yang serius, bahkan bisa mengancam stabilitas negara. Kebijakan ini hadir di tengah ekonomi rakyat yang tengah sulit akibat banyaknya iuran wajib seperti aneka pajak, BPJS, dan tarif listrik. Kondisi ini berpotensi menyuburkan judi online, tindakan kriminal, dan depresi massal berujung bunuh diri.
Ibarat peribahasa, tikus mati di lumbung padi, rakyat mati kelaparan di tengah bahan pangan yang melimpah. Ini disebabkan pemerintah keliru dalam menetapkan kebijakan. Bermula dari kebijakan impor beras yang dibuka terlalu deras pada tahun lalu, akibatnya terjadi penumpukan stok beras di Bulog. Akhirnya, lagi-lagi rakyat yang dikorbankan. Rakyat dipaksa menghabiskan stok beras yang ada agar negara tidak mengalami kerugian dengan cara membeli beras dengan harga tinggi. Padahal, kualitas berasnya di bawah standar.
Ini tentu menjadi ironi yang menunjukkan kegagalan kinerja penguasa dalam mengatur strategi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya vital lainnya. Penguasa juga gagal mewujudkan program swasembada pangan karena masih tergantung pada impor dari negara lain. Padahal, negeri ini memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Namun sayang, petani sebagai produsen pangan justru dianaktirikan. Negara dalam hal ini pemerintah terjebak dalam paradigma pengelolaan pangan model kapitalisme yang menyuburkan praktik oligopoli. Alhasil, harga beras maupun bahan-bahan pokok lain diserahkan pada mekanisme pasar yang kebanyakan dikuasai oleh para kapitalis.
Solusi Islam
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme yang kadung diadopsi oleh penguasa sehingga berujung pada pemiskinan sistemis. Kondisi ini kontras dengan Islam. Karena, konsep kekuasaan dalam Islam lahir dari akidah agama yang diatur langsung oleh Allah Swt.
Dalam konsep kepemimpinan Islam, SDA vital seperti beras sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Negara memiliki otoritas dan integritas penuh dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Karena, dalam strategi politik Islam, tahapan awal yang harus dicapai negara adalah memastikan stabilitas intern dalam negeri di posisi aman, baru setelahnya melakukan politik luar negeri dalam bentuk kerja sama dan sebagainya. Sistem ekonomi Islam berprinsip pada industri ekonomi mandiri sehingga tidak ada intervensi dari pihak lain dan berlepas diri dari ketergantungan terhadap negara lain. Tindakan ini dianggap cerdas dan efektif dalam upaya mempertahankan dan melindungi kedaulatan negara.
Islam juga melarang adanya praktik oligopoli. Hal tersebut bisa jadi solusi mencegah terjadinya anomali harga beras dan bahan pokok lain di tengah masyarakat. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam terafiliasi dengan hukum syariah. Rakyat bukan hanya dilayani, tetapi diurus dan diberi jaminan terpenuhi kebutuhan hidupnya baik pendidikan, ekonomi sosial maupun spiritualnya. Sehingga, setiap kebijakan penguasa terikat tanggung jawab secara akidah di hadapan Allah Swt. Inilah konsep ideologi yang membedakan Islam dengan kapitalisme maupun sosialisme. Islam tidak hanya agama ritual, melainkan pedoman hidup yang akan membawa rahmatan lil-‘alamin. Wallahualam bissawab.
Oleh: Elis Ummu Alana
Sahabat Tinta Media
Views: 54
