Tinta Media – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto memicu keresahan publik, seperti yang tergambar dalam aksi mahasiswa “Indonesia Gelap.” Pemerintah menargetkan efisiensi hingga Rp750 triliun dalam tahun pertama kepemimpinan, dengan dana dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Pemangkasan anggaran berdampak besar, termasuk pada layanan publik. Kementerian Pendidikan dan BRIN mengalami pengurangan dana signifikan, sehingga berpotensi menghambat riset dan inovasi. Anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) menyusut drastis, berpotensi meningkatkan biaya kuliah. Infrastruktur juga terkena imbas, dengan Kementerian PU kehilangan Rp81 triliun, menyebabkan proyek vital terhenti. Selain itu, efisiensi anggaran memicu PHK di berbagai sektor, termasuk di RRI, TVRI, dan petugas kebersihan kota.
Program MBG sendiri menghadapi banyak kendala, seperti kasus keracunan massal dan pembayaran yang tertunda bagi UMKM penyedia makanan. Bahkan, di beberapa daerah, program ini sempat dihentikan.
Kritik publik memaksa pemerintah merombak kembali efisiensi anggaran. Namun, pemangkasan baru justru berdampak pada lembaga hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap penegakan hukum.
Ini berbeda dengan Islam. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, tidak hanya memberi makan, tetapi juga memastikan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya tetap berjalan.
Dalam sistem Islam, keuangan negara dikelola melalui baitul mal dengan berbagai sumber pemasukan selain pajak dan utang. Pemimpin bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat dan keputusan ekonomi harus berbasis keadilan serta prinsip syariah.
Wallahua’lam bisshawab.
Oleh: Khonsa. N
Penulis Remaja
Views: 10
