Tinta Media – Direktur utama PT Pertamina Patra Niaga membuat gempar seluruh warga indonesia. Kejaksaan Agung tiba-tiba mengungkap dugaan praktik ilegal yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembelian Pertalite dalam jumlah besar, yang kemudian di-blend atau dicampur menjadi Pertamax sebelum dijual ke Masyarakat.
Kasus ini langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, jika dugaan ini benar, maka hal ini bukan sekadar manipulasi bisnis biasa, melainkan potensi skandal besar yang merugikan negara dan masyarakat luas. Harga BBM yang terus naik seolah menjadi ironi di tengah dugaan permainan kotor ini. Kini, pihak berwenang tengah mendalami kasus ini untuk mencari bukti lebih lanjut, masyarakat pun menunggu kejelasan.
Banyak pengguna Pertamax mengungkapkan kekecewaan terhadap kondisi yang terjadi, sehingga sebagian dari mereka memutuskan untuk beralih ke perusahaan pengelolaan minyak bumi swasta. Keputusan ini didasari oleh ketidakpuasan terhadap layanan serta dugaan praktik yang dianggap merugikan konsumen.
Selain itu, kekecewaan masyarakat turut mencuat di berbagai platform media sosial. Banyak pengguna menyampaikan keluhan mereka secara terbuka. Fenomena ini bukan yang pertama kali terjadi, mengingat sebelumnya telah muncul berbagai kasus serupa yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penguasa.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai bahwa kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) merupakan praktik lama yang kembali muncul dengan melibatkan pelaku baru.
“Ada seorang teman dari pemerintahan yang menyebut ini modus lama dengan pemain yang baru,” ungkap Sudirman dalam program Gaspol yang disiarkan di kanal Youtube Kompas.com, Sabtu (2/3/2025).
Masyarakat pada dasarnya sudah merasa jenuh dengan berbagai fenomena serupa yang terus berulang. Rasa ketidakpercayaan semakin meningkat seiring dengan munculnya dugaan praktik yang merugikan konsumen. Banyak warga merasa bahwa mereka kembali menjadi korban dari kebijakan atau tindakan pihak berwenang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Korupsi tumbuh subur dalam alam kapitalisme. Akumulasi modal dan kepentingan pribadi sering kali mengesampingkan nilai-nilai moral serta etika publik. Kapitalisme, dengan orientasinya pada profit dan ekspansi tanpa batas, cenderung mendorong individu untuk mengutamakan kepentingan pribadi secara berlebihan, yang pada akhirnya melahirkan sifat rakus dan eksploitasi terhadap sumber daya yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.
Ditambah dengan kekuasaan yang tidak memiliki batasan yang jelas, serta lemahnya penegakan hukum, menjadikan korupsi semakin sulit dikendalikan. Tanpa mekanisme kontrol yang ketat dan hukuman yang memberikan efek jera, praktik korupsi justru dapat mengakar dalam birokrasi dan pemerintahan. Dalam kondisi ini, kebijakan sering kali dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu, sementara kesejahteraan masyarakat terabaikan.
Untuk mengatasi korupsi, bisa jadi dipilih individu yang memiliki integritas tinggi dalam posisi kepemimpinan. Namun, integritas individu saja tidak cukup jika tidak didukung oleh sistem yang kokoh dan mampu mencegah praktik korupsi secara struktural. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang memiliki mekanisme pengawasan ketat, sanksi tegas, serta prinsip keadilan yang diterapkan secara konsisten.
Dalam hal ini, sistem Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah mahdhah (ritual peribadatan), tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Prinsip-prinsip seperti keadilan (‘adl), amanah, dan transparansi telah dijelaskan dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakyat, bukan kepentingan segelintir elit.
Selain itu, sistem ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil, serta larangan eksploitasi yang dapat meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam tata kelola pemerintahan, Islam juga mengajarkan akuntabilitas pemimpin kepada masyrakyat.
Masyarakat juga memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dengan demikian, solusi yang efektif bukan hanya bergantung pada individu yang berintegritas, tetapi juga penerapan sistem yang memiliki prinsip-prinsip keadilan, pengawasan yang kuat, serta sanksi yang tegas, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam.
Oleh: Shira Tara
Sahabat Tinta Media
Views: 8
