Tinta Media – Baru-baru ini masyarakat dibuat geram dengan berita kenaikan gaji DPR. Beredar kabar bahwa setiap legislator mendapatkan Rp3 juta per hari atau setara dengan Rp90 juta per bulan. Meskipun telah mendapatkan klarifikasi dari pemimpin DPR bahwa gaji pokok anggota DPR masih tetap di angka Rp6-7 juta per bulan, tetapi narasi tersebut tetap memicu reaksi keras di tengah masyarakat.
Faktanya, kenaikan bukan pada gaji pokok melainkan pada komponen tunjangan. Tunjangan tersebut antara lain: tunjangan beras yang mencapai Rp12 juta per bulan, tunjangan bensin sebesar Rp7 juta per bulan, dan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini diambil sebagai pengganti fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR. Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 mengatur bahwa setiap anggota DPR berhak atas tunjangan rumah sehingga angka penerimaan bulanan langsung melonjak menembus lebih dari Rp100 juta.
DPR memiliki jumlah anggota 580 orang. Maka, anggaran yang dikeluarkan untuk tunjangan rumah saja sekitar Rp29 miliar per bulan atau setara Rp1,74 triliun selama satu periode jabatan.
Kebijakan ini disahkan agar anggota DPR bisa tinggal dekat dengan kompleks parlemen dan untuk memudahkan akses menuju ke sana. Akan tetapi hal ini tidak relevan, di mana masih banyak anggota DPR yang absen dalam rapat. Belum lagi hal ini sangat kontradiktif dengan kebijakan efisiensi yang sedang digencarkan pada berbagai lembaga pemerintahan.
Di tengah impitan ekonomi yang menjerat masyarakat disebabkan kebijakan yang zalim, pejabat tidak menunjukkan rasa empati. Hal ini seharusnya dilakukan oleh anggota DPR sebagai wakil rakyat. Sayangnya, kita sering jumpai adanya para pejabat beserta keluarganya mengumbar gaya hidup mewah. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri dan hidup bermewah-mewahan. Ini merupakan implikasi diterapkannya sistem sekularisme kapitalisme.
Sistem sekularisme adalah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga, para pejabat tidak memiliki rasa bersalah atau takut akan dosa meskipun telah menggunakan uang rakyat untuk kehidupan mewahnya. Mereka haus akan segala kemudahan fasilitas dan sarana selama menjabat sebagai wakil rakyat. Di saat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mereka justru makin serakah.
Sistem kapitalisme meniscayakan susahnya mendapatkan wakil rakyat yang tulus bekerja untuk rakyat. Mereka hanya berbaik hati saat adanya pemilu. Setelah terpilih, mereka bagaikan kacang yang lupa pada kulitnya.
Sistem kapitalisme juga melahirkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Ini dikarenakan ideologi kapitalisme memiliki konsep kebebasan kepemilikan. Konsep kebebasan kepemilikan ini menjadikan pemilik modal bisa mengakses sumber daya alam secara bebas sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Meskipun terdapat aturan tentang perizinan, fakta di lapangan uang bisa mengubah segalanya. Sementara itu, rakyat dibebankan pajak yang bisa naik kapan saja. Tidak ada tunjangan untuk rakyat. Kalaupun ada, tidak sebanding dengan biaya hidup yang makin mahal.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka dalam mendapatkan kekuasaan itu memerlukan modal yang sangat besar. Politik transaksional inilah yang menjadikan anggota dewan bekerja hanya demi uang, fasilitas, dan tunjangan. Mereka mencari cara agar modal yang mereka keluarkan bisa balik kembali, tidak peduli halal maupun haram. Euforia pemilu beserta janji-janji para calon DPR hanya sekadar penggembira masyarakat akan lahirnya pemimpin baru. Padahal, sejatinya hal tersebut hanya melenggangkan sistem yang sudah rusak.
Negara yang menerapkan Islam berbeda dengan negara yang menganut sistem kapitalisme-sekularisme. Dalam sistem Islam, rakyat adalah pihak yang harus dilayani, sedangkan wakil rakyat adalah pihak yang mendengarkan keluhan dan melindungi hak-hak rakyat. Pemimpin dalam Islam haruslah memiliki kepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah). Sifat kepribadian Islam mengharuskan seorang pemimpin memiliki pola pikir (aqliyah) dan perilaku (nafsiyah) Islam. Dengan ketakwaan kepada Allah, seorang Khalifah akan terhindar dari sifat tiran. Karena, mereka mengetahui bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan, bukan alat mencari kekayaan.
Tentu kita banyak mendengar kisah kesederhanaan pemimpin dalam Islam. Contohnya adalah Khalifah Umar bin Khaththab yang hanya memiliki dua baju sederhana dan dipakai secara bergantian. Bahkan saat menyampaikan khutbah Jumat, ia menggunakan baju dengan 12 tambalan. Begitulah pemimpin zuhud yang terlahir dari sistem Islam.
Islam juga memiliki struktur pemerintahan sendiri. Terdapat Majelis Umat yang bertugas sebagai perantara antara Khalifah dengan rakyat. Mereka akan melakukan kontrol dan koreksi atas kinerja penguasa. Meskipun begitu, Majelis Umat tidak memiliki wewenang dalam membuat undang-undang atau legalisasi.
Para anggota Majelis Umat dipilih umat Islam dan diangkat oleh Khalifah. Setiap orang yang bernaung di negara Islam boleh untuk menjadi anggota Majelis Umat, selama ia berakal sehat dan balig. Nonmuslim juga berhak memiliki wakil di Majelis Umat.
Para penguasa dalam sistem Islam juga mendapat santunan, tetapi hal tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga pada umumnya. Mereka hanya akan fokus pada 2 perannya sebagai pelayan yaitu hirasatuddin dan siyasatuddunya (melindungi agama mereka dan mengatur urusan dunia).
Rasullullah saw. bersabda: “Tidak seorang hamba pun yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memperhatikan mereka dengan nasihat, kecuali ia tidak akan mendapatkan bau surga.” (HR Bukhari)
Hadis ini dengan jelas memerintahkan pemimpin untuk memperhatikan rakyatnya dengan sungguh-sungguh dan menghindari menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi saja. Pejabat Khilafah akan menjadi pemimpin yang peka terhadap kebutuhan rakyat.
Semua itu tidak akan terwujud jika negara masih menggunakan sistem sekularisme-kapitalisme. Perubahan dari sistem rusak ini menjadi sistem Islam wajib dilakukan. Negara yang menerapkan sistem Islam memiliki sejarah peradaban yang cemerlang. Hal ini akan terwujud dalam kepemimpinan Daulah Khilafah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ira Mariana
Sahabat Tinta Media
Views: 46
