Tinta Media – Bencana longsor kembali melanda Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah. Di Cilacap, longsor yang terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, pada Kamis (13/11) menewaskan 16 orang dan 7 korban masih dalam pencarian. Sementara itu, di Banjarnegara, longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, pada Ahad (16/11), menyebabkan 2 orang meninggal dan 800 warga mengungsi.
Daryana (52), warga Cibeunying, kehilangan istri, anak, dan keponakannya dalam tragedi tersebut. Ia sempat melihat retakan tanah di perbukitan sebelum longsor terjadi, namun tidak sempat menyelamatkan keluarganya. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengungkapkan bahwa longsor terjadi akibat curah hujan ekstrem yang memicu pergerakan tanah. Guru Besar Teknik Geologi UGM, Dwikorita Karnawati, juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi longsor di puncak musim hujan—terutama jika terdapat retakan berbentuk “tapal kuda” di lereng.
Gejala awal longsor antara lain retakan memanjang di atas lereng, pohon, atau bangunan yang miring, serta munculnya rembesan air. Pakar Geologi Unsoed, Indra Permanajati, menjelaskan bahwa longsor di Pandanarum dan Cibeunying memiliki kemiripan, yakni terjadi pada pelapukan batuan breksi yang rapuh. Karena itu, pemantauan retakan di area perbukitan serta pemetaan arah potensi longsor sangat penting dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Upaya peringatan dini dan evakuasi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda (mongabay.co.id, 19/11/2025).
Bencana alam memiliki konsekuensi luas yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kerusakan fisik seperti hancurnya bangunan, gangguan layanan publik, dan terbatasnya aksesibilitas merupakan dampak langsung yang selalu muncul. Secara sosial, korban jiwa, luka-luka, pengungsian, trauma, dan ketegangan sosial menjadi persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Kerugian ekonomi pun tak terhindarkan, mulai dari rusaknya infrastruktur hingga hilangnya mata pencarian dan beban rehabilitasi yang sangat besar. Dampak lingkungan dan politik turut memperpanjang daftar kerusakan yang ditimbulkan.
Karena itu, negara harus menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, terutama di negara seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Upaya peningkatan mitigasi harus mencakup pemantauan dan peringatan dini, peningkatan kesadaran masyarakat, serta strategi pemulihan yang efektif. Dengan demikian, dampak bencana dapat diminimalisasi dan ketahanan masyarakat meningkat.
Memahami Mitigasi Bencana
Mitigasi bencana adalah upaya mengurangi risiko dan dampak negatif bencana terhadap manusia, lingkungan, dan aset. Tujuannya meliputi pengurangan korban jiwa, kerugian finansial, dampak lingkungan, serta peningkatan ketahanan masyarakat.
Mitigasi dilakukan melalui dua pendekatan: struktural dan nonstruktural. Pendekatan struktural mencakup pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan tahan gempa, tanggul, dan penanaman bakau. Sementara itu, pendekatan nonstruktural mencakup kebijakan, edukasi, dan perencanaan—misalnya zonasi wilayah aman, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP 21/2008, dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Namun, bencana serupa terus terulang setiap tahun. Ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi, lemahnya penegakan aturan, serta minimnya kesadaran masyarakat.
Dalam konteks agama, Allah Swt. telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, deforestasi, dan eksploitasi alam berlebihan memicu hidrometeorologi ekstrim seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Cuaca ekstrem dan perubahan iklim global juga dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, mitigasi bencana menjadi kewajiban negara—melalui reboisasi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan edukasi lingkungan.
Pandangan Islam tentang Mitigasi Bencana
Dalam Islam, mitigasi bencana merupakan bagian dari amanah manusia sebagai pengelola bumi. Prinsip-prinsipnya mencakup:
1. Amanah Allah: manusia wajib menjaga bumi dan mencegah kerusakan.
2. Larangan fasad: Islam melarang segala bentuk kerusakan.
3. Hifz an-nafs: menjaga jiwa menjadi tujuan utama mitigasi.
4. Ikhtiar dan kesiapsiagaan: pencegahan dan pemanfaatan teknologi diperintahkan.
5. Maslahat: mitigasi bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.
6. Solidaritas sosial: mitigasi membutuhkan sinergi masyarakat.
7. Menjaga mizan: menjaga keseimbangan alam adalah perintah syariat.
8. Edukasi: masyarakat wajib diberikan pemahaman tentang bahaya dan pencegahan bencana.
9. Pemanfaatan ilmu dan teknologi: ilmu pengetahuan dianjurkan untuk kemaslahatan.
10. Peran negara dalam Islam: negara wajib melindungi rakyat dengan kebijakan, infrastruktur, dan pendanaan mitigasi.
Paradigma pembangunan kapitalistik yang pro-investor sering kali bertentangan dengan upaya mitigasi bencana. Alih fungsi lahan, eksploitasi tambang, dan deforestasi terjadi karena orientasi keuntungan, bukan keselamatan rakyat.
Islam menawarkan sistem berbeda: negara tidak bergantung pada investor asing dan memiliki mekanisme ekonomi mandiri. Pada masa peradaban Islam, mitigasi bencana diwujudkan melalui pembangunan gedung tahan gempa, metode peringatan dini, cadangan logistik, hingga pendidikan masyarakat agar tanggap bencana.
Peran negara yang kuat dan tata kelola yang benar sangat menentukan keberhasilan mitigasi bencana. Syariat Islam memastikan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat, bukan investor. Karena itu, penerapan syariat dan tegaknya Khilafah bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan mendesak umat manusia saat ini. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini,
Ibu Rumah Tangga
Views: 59
