Tinta Media – Gaza merupakan satu-satunya wilayah yang sekarang dijadikan tempat untuk berlindung oleh warga Palestina. Makin menyempitnya wilayah mereka, namun seolah tak sedikit pun ada kata untuk mundur dari warga Palestina ini. Kekejaman dan genosida yang dilakukan oleh tentara Zionis Yahudi seolah tidak menjadikan mereka orang-orang yang lemah untuk mundur dari wilayahnya.
Ternyata keteguhan dan kekuatan rakyat Palestina ini membuat orang-orang di seluruh dunia ingin ikut berjuang melawan kekejaman Zionis ini. Tak sedikit orang dari berbagai penjuru dunia ikut berjuang dengan cara berbondong-bondong menyuarakan kebebasan untuk Palestina, boikot, menyumbang bahan pokok, dan berbagai bantuan lainnya juga telah diupayakan sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan yang dialami Palestina ini.
Namun, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membentuk satu organisasi yang bernama Board of Peace, yaitu badan pengawas multilateral yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rencana perdamaian Gaza tersebut diadakan oleh Trump, dihadiri oleh berbagai negara dalam sebuah pertemuan tahunan di Davos, Swiss, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir di dalamnya. Board of Peace atau BOP ini merupakan organisasi yang diinisiasikan Trump dalam Pasal 1 piagam itu, yang artinya lepas dari PBB.
Presiden Prabowo Subianto yang datang menghadiri pertemuan tahunan ini bukan hanya sekadar untuk hadir saja. Nyatanya, beliau ikut andil untuk menandatangani Piagam BOP ini. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan untuk ikut serta dalam Piagam BOP ini adalah sebesar Rp16,7 triliun. Hanya saja, badan ini tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip dan nilai demokrasi serta kesetaraan. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ini membuat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara bahwa iuran mengenai BOP ini harus dibayarkan Indonesia secara sukarela.
Menteri Keuangan ini mengatakan bahwa belum ada pembicaraan mengenai dana sukarela sebesar US$1 miliar atau setara dengan 16,7 triliun jika dirupiahkan, namun besar kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan iuran ini akan digunakan untuk melakukan rekonstruksi di Gaza. Sugiono pun menambahkan bahwa BOP ini merupakan satu upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, terkhusus untuk Palestina. Dengan ikut membayar iuran ini, ada keuntungan yang didapat, yaitu menjadi anggota tetap yang nantinya tidak ada kewajiban membayar kembali iuran karena sudah termasuk ke dalam anggota tetap di BOP tersebut.
Meskipun pada kenyataannya Departemen Luar Negeri AS tidak mengonfirmasikan dana sebesar US$1 miliar tersebut, merujuk pada unggahan Trump di media sosial dan utusannya, nilai atau jumlah dana iuran tersebut tidak pernah disebutkan secara gamblang untuk menjadi anggota dalam BOP tersebut.
(CNBC Indonesia, 29/01/2026).
Sejak pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia di Swiss dengan Trump dan pernyataannya tentang penandatanganan keikutsertaan negara Indonesia dalam rencana perdamaian yang dibentuk oleh Trump ini, nyatanya malah menimbulkan kontra dari berbagai masyarakat di negeri ini.
Bagaimana tidak, sementara selama ini masyarakat dari berbagai penjuru dunia, dan salah satunya masyarakat di Indonesia, berjuang melawan penjajahan Zionis Yahudi dan mengupayakan segala cara untuk kebebasan Palestina, namun nyatanya pemimpin di negara ini dengan sengaja malah menyatakan keberpihakannya kepada pendukung penjajah Palestina ini.
Kekecewaan tentunya dapat dirasakan oleh banyak masyarakat sekarang. Bahkan, tak sedikit yang marah dengan pernyataan tentang bergabungnya pemimpin negeri ini dalam BOP tersebut. Lalu, apakah dengan cara bergabung dalam organisasi ini benar-benar dapat menghentikan kekejaman tentara Zionis itu?
Pada kenyataannya, setelah diadakan pertemuan tahunan negara mengenai BOP ini, tentara Zionis Yahudi kembali melakukan penyerangan dengan membombardir wilayah Gaza. Berbicara mengenai iuran sebesar Rp16,7 triliun yang harus dikeluarkan untuk BOP ini sama saja mendaftar dengan tiket masuk ke dalam “klub otokrat” di mana legitimasi moral digadaikan dengan uang tunai. Bahkan, negeri ini sudah jelas sedang mengalami krisis dalam bidang ekonomi pascabencana di berbagai wilayah. Seolah lupa dengan yang terjadi di negerinya sendiri, pemimpin negara ini secara tidak langsung mendukung kekejaman para penjajah tersebut. Alih-alih menggunakan dana yang ada untuk membantu memulihkan ekonomi di negeri ini, keputusan yang diambilnya seolah hanya ingin menciptakan kebanggaan di mata gembong penjajah ini.
Hal ini sama seperti ketika tahun 1947, saat Indonesia sedang berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan. Belanda melancarkan agresi militernya, membombardir wilayah republik. Bayangkan ketika tiba-tiba AS mendirikan sebuah Dewan Perdamaian Hindia Belanda dengan mengundang negara-negara besar untuk duduk satu meja membahas nasib kita yang dijajah. Namun, di meja perundingan itu tidak ada pemimpin negara kita, dan apalagi kita sebagai rakyat tidak punya hak suara sama sekali. Apa yang akan kita katakan saat itu? Maka, kita akan menyebutnya sebagai alat untuk melegitimasi penjajahan. Dan itulah yang dialami oleh Palestina sekarang ini.
Lalu, bagaimana nasib mereka yang dijajah sekarang, yaitu Palestina? Apakah keadaannya membaik setelah adanya perundingan tersebut?
Nyatanya torehan luka itu tidak pernah selesai. Usai perundingan yang menyebutkan perdamaian, itu hanya cara penjajah untuk melanjutkan misinya untuk mengusir rakyat Palestina dari tempat kelahirannya sendiri. Mereka merampas hak rakyat Gaza yang menjadikan urusan pemerintah di wilayah tersebut tidak lagi di tangan rakyat Palestina. Mereka melucuti senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas, mempertahankan eksistensi Israel, dan keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BOP ini adalah bentuk pengkhianatan besar terhadap Palestina. Mereka membersamai para penjajah Yahudi untuk terus menindas rakyat Palestina.
Lalu bagaimanakah cara yang sebenarnya untuk membebaskan Palestina dari penjajahan ini? Apakah ada solusi yang benar-benar kuat untuk membebaskan Palestina? Dan akankah solusi yang dilakukan itu sama dengan yang dilakukan para penguasa sekarang yang hanya mengandalkan pengaturan yang dibuatnya sendiri demi keuntungan pribadinya sendiri?
Penjajahan di negara mana pun, termasuk di Palestina, memang tidak akan pernah berhenti, apalagi berakhir, hanya sekadar di meja perundingan. Kata-kata “perdamaian, stabilisasi, rekonstruksi” ini hanya cangkang untuk membungkus rencana terburuk dari penjajah tersebut. Apalagi organisasi BOP ini sudah jelas didirikan oleh gembong dari penjajahnya, yaitu Donald Trump. Palestina sama sekali tidak akan dibebaskan semudah itu oleh dewan-dewan internasional buatan kafir penjajah.
Solusi yang dibutuhkan untuk Palestina bukanlah negosiasi atau perundingan timpang di atas meja. Satu-satunya solusi yang harus dilakukan untuk Palestina adalah mengusir para penjajah Zionis Yahudi tersebut dengan jihad. Ini adalah perintah langsung dari Allah Swt. dalam terjemah QS Al-Baqarah: 191,
“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”
Ayat ini menerangkan bahwa kita harus mengerahkan ratusan ribu tentara-tentara Muslim untuk melawan Zionis Yahudi, sebab dengan berjihad sangat mudah untuk menumpas sekaligus Zionis Yahudi dari bumi Palestina. Namun sayangnya, untuk bisa mengerahkan tentara-tentara tersebut, umat harus memiliki institusi global sebagai pemersatu mereka. Sebab negaralah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengerahkan tentara dan umat untuk berjihad melawan penjajahan tersebut. Sebagaimana dahulu saat Daulah Khilafah berdiri di muka bumi, yang mampu menghimpun sumber daya, kekuatan umat, potensi umat, dan juga militernya di seluruh negara adalah Khilafah.
Umat Islam di seluruh dunia sedang kehilangan arah pandang, tidak punya tempat untuk mengadukan segala halnya, dan tidak mampu melawan segala tipu daya penjajah yang ada sekarang ini. Keruntuhan Khilafah seolah menjadi luka yang selalu menganga bagi umat Islam, terutama bagi rakyat Palestina. Seolah tidak ada perisai yang mampu melindungi selain adanya Daulah Khilafah. Sebab Khilafah bukan hanya sekadar simbol. Khilafah adalah institusi pemerintahan Islam global. Hanya dengan Khilafah, kehormatan dan darah kaum Muslim dapat dilindungi serta kemuliaan Islam terpelihara.
Seperti pada masa kejayaan Khilafah dahulu, penguasa Muslim dengan gagah mampu mengalahkan para penjajah Amerika sekitar abad ke-18 hingga mereka terpaksa membayar upeti (jizyah) kepada Khilafah Utsmaniyah agar kapal-kapal mereka bisa melaju dengan aman melintasi lautan di Afrika Utara. Bahkan, Amerika telah mengakui secara resmi hal tersebut dalam perjanjian internasional bernama Treaty of Tripoli 1796 Pasal 10 (Frank Lambert, The Barbary Wars, hlm. 45–52).
Fakta tersebut membuktikan bahwa Khilafah Islam merupakan satu-satunya solusi untuk umat saat ini, terutama Palestina. Sebab dengan Khilafah, negara akan mampu mengatur gerak langkah untuk melawan penjajahan yang ada saat ini, baik penjajahan fisik maupun nonfisik. Umat sangat membutuhkan pelindung. Kehormatan Islam dan darah kaum Muslim benar-benar dijaga dalam Khilafah. Karena Khilafah diatur oleh aturan yang berasal dari Yang Maha Menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, aturan yang adil, bijaksana, dan melindungi umat dari berbagai kezaliman di muka bumi ini. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ummu Zein,
Sahabat Tinta Media
Views: 23
