Tinta Media – Bangsa Palestina hidup dalam bayang-bayang penindasan selama lebih dari 75 tahun. Serangan demi serangan terus menghantam tanah mereka. Ditambah lagi, hal yang mengejutkan adalah manuver politik global Amerika atas Palestina, berupa gagasan bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dimaksudkan sebagai “jalan damai” bagi konflik Gaza. Forum ini ramai menuai kontra setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto membayar iuran anggota sebesar 1 miliar dolar setara dengan Rp17 triliun untuk menjadi bagian tetap dalam forum tersebut.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan telah menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos, Swiss, dalam rangka World Economic Forum 2026, yang dipandang sebagai bagian dari upaya diplomasi internasional untuk mendorong perdamaian di Gaza. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP dilaporkan menimbulkan kontroversi dan kritik karena tujuan pembentukan dewan tersebut dianggap tidak melibatkan Palestina secara langsung serta menimbulkan pertanyaan tentang posisi Indonesia dalam konflik Gaza. Banyak pihak mempertanyakan legitimasi dan kepentingan dari keikutsertaan Indonesia dalam forum itu (abc.net.au, 30/01/2026).
Bagaimana umat tidak geram, karena forum perdamaian dibentuk oleh penjajah, tetapi Palestina sendiri tidak hadir di dalamnya. Jelaslah BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina, melainkan untuk kepentingan politik dan ekonomi AS. Nyatanya, pada tanggal 31/01/2026 pengeboman terjadi di pengungsian padat pemukiman. Pada tanggal yang sama, Israel menjatuhkan bom di kantor polisi di Gaza yang menyebabkan 13 orang syahid. Pada tanggal 02/02/2026 Israel meledakkan dan menghancurkan saluran air bersih “Morag” di Rafah Utara. Pada tanggal 04/02/2026 serangan Israel menewaskan 6 warga sipil, termasuk bayi berusia 6 bulan dan anak-anak. Lalu, pada tanggal 06/02/2026 serangan udara kembali terjadi di Khan Yunis dan wilayah Zeitoun, Gaza, menyebabkan 27 orang syahid dan 18 luka-luka. Lalu, di manakah peran BoP yang dibentuk?
Selain itu, BoP dibentuk untuk mengawasi rencana perdamaian 20 poin Trump untuk Gaza. Setelahnya, pasukan Zionis tetap melanggar perjanjian gencatan senjata. Dosen Hubungan Internasional Unpar, Adrianus Harsawaskita, menilai dewan ini lebih melayani kepentingan bisnis Trump ketimbang kepentingan rakyat Palestina. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, dan mendirikan “_New_ Gaza” dengan target investasi US$25 miliar yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen.
Beberapa negara yang dikonfirmasi telah bergabung seperti UAE, Turki, Mesir, Indonesia, Arab Saudi, Pakistan, Qatar, Albania, Azerbaijan, Belarus, Hungaria, Israel, Kosovo, Yordania, dan Vietnam. Keikutsertaan negeri-negeri muslim, khususnya dalam BoP, adalah pengkhianatan terhadap Palestina. Apalagi mereka duduk bersama Yahudi sang penjajah Palestina dan malah bersatu dalam agenda pengamanan penjajah. Nyatanya, keadilan untuk Gaza tidak akan datang dari forum perdamaian yang dibentuk negara imperialis manapun, termasuk PBB.
Allah Swt. telah berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin…“ (QS. Al-Ma’idah [5]: 51)
Palestina tidak butuh BoP maupun rencana AS. Sejatinya, penjajahan di mana pun, termasuk di Palestina, tidak akan berakhir di meja perundingan. Palestina yang sudah lama terjajah tidak akan bebas melalui forum perdamaian internasional buatan kafir penjajah. Solusi pembebasan Gaza dan Palestina bukan lewat negosiasi, melainkan mengusir Zionis dari tanah Palestina melalui jihad di bawah kepemimpinan Khilafah.
Sebagaimana Allah Swt. berfirman:
“Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” (QS Al-Baqarah [2]: 191)
Dengan demikian, cara untuk mengusir penjajah adalah dengan mengirim ratusan ribu tentara di seluruh negeri-negeri muslim. Hanya saja, umat hari ini tidak memiliki perisai untuk memberikan perlindungan dan keamanan seperti Khilafah. Sebagaimana Khilafah dahulu pernah mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatan umat, termasuk militer, di seluruh penjuru dunia. Khilafah satu-satunya solusi untuk konflik Palestina. Saat ini merupakan urgensi penerapan aturan Islam; umat membutuhkan pemimpin yang mengayomi serta mampu melindungi.
Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung.” (HR Muslim)
Seharusnya pemimpin negeri muslim meniru kisah sang pelindung terakhir tanah Palestina, Sultan Abdul Hamid II, penguasa Kekhalifahan Utsmaniyah, ketika senior Yahudi menawarkan harta dalam jumlah besar kepada khalifah untuk meminta bagian dari tanah Palestina. Jawaban tegas dari beliau, “Aku tidak akan menyerahkan sejengkal tanah itu! Ia bukan milikku, melainkan milik umat Islam!”
Seperti itulah bukti bahwa Khilafah bukan sekadar simbol; ia adalah institusi pemerintahan Islam global. Terbukti, sepanjang sejarah ia mampu menjaga kemuliaan Islam serta menjaga kehormatan dan darah kaum muslim. Wallahualam bissawab.
Oleh: Atika Ma’rifatuz Zuhro,
Muslimah Peduli Generasi
Views: 28
