Tinta Media – Ramadan semestinya menjadi bulan yang dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan kemuliaan. Bulan ketika umat Islam menyambutnya dengan hati yang lapang, rumah yang nyaman, makanan yang cukup, dan suasana ibadah yang khusyuk. Namun, menjelang Ramadan 1447 H, ribuan keluarga terpaksa menyambutnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di tenda-tenda pengungsian, dengan keterbatasan, ketidakpastian, dan penderitaan yang berkepanjangan. Data resmi menunjukkan bahwa sekitar 17.000 kepala keluarga atau lebih dari 70.000 jiwa masih belum bisa kembali ke rumah mereka akibat bencana besar yang melanda ratusan kecamatan dan ribuan desa. Ratusan nyawa hilang, puluhan dinyatakan hilang, dan jutaan orang terdampak. Rumah, sekolah, masjid, jembatan, dan fasilitas kesehatan hancur. Ini bukan sekadar statistik, melainkan tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan.
Di Aceh Utara, lebih dari 25.000 jiwa terpaksa bertahan di 119 lokasi pengungsian selama lebih dari dua bulan pascabencana. Mereka menghadapi kesulitan akses air bersih, layanan kesehatan yang minim, serta ancaman penyakit dan kelaparan. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar, ibu-ibu hidup dalam kecemasan, dan ayah-ayah kehilangan sumber penghasilan. Ironisnya, di negara yang mengaku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, penderitaan ini seperti menjadi kebiasaan tahunan yang tenggelam dalam birokrasi. Negara tampak tidak siap dan lamban dalam menangani krisis, menunjukkan kelemahan sistem pengelolaan yang ada.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) agar pengungsi tidak terus hidup di tenda menjelang Ramadan. Namun, progres pembangunan huntara baru sekitar 30 persen, jauh dari kebutuhan riil puluhan ribu keluarga korban bencana. Hal ini kontras dengan klaim pemerintah pusat yang mengatakan telah menggelontorkan anggaran besar, sementara penderitaan warga masih berlanjut. Situasi ini menunjukkan kesenjangan antara janji dan realitas, serta lambannya respons pemerintah dalam menangani krisis kemanusiaan (Kompas.com, 10/02/2026).
Hal ini menunjukkan bahwa sistem saat ini lebih memandang bencana sebagai gangguan ekonomi daripada krisis kemanusiaan. Kebijakan yang dibuat sering kali bersifat minimalis, tidak berkelanjutan, dan hanya menutup celah. Negara lebih fokus pada prosedur administratif seperti tender, laporan, dan pencitraan, bukan pada penanganan rakyat yang layak dan bermartabat. Sistem kapitalisme-neoliberal menjadikan negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, bukan pengurus rakyat. Keselamatan rakyat sering kali tunduk pada pertimbangan untung rugi, ketika kepentingan ekonomi elite dan korporasi lebih diutamakan daripada kebutuhan masyarakat luas. Hal ini menjelaskan mengapa penderitaan rakyat terus berulang tanpa solusi mendasar.
Bencana ini bukan hanya musibah alam, tetapi juga akibat kerusakan sistemis dari paradigma pembangunan kapitalistik. Alih fungsi lahan besar-besaran, pembalakan liar, tambang eksploitatif, dan perusakan hutan telah memperparah dampak bencana. Ketika hutan digunduli demi industri, tambang, dan perkebunan skala besar, daya dukung lingkungan hancur sehingga menyebabkan sungai meluap, tanah longsor, dan banjir bandang. Semua ini terjadi atas nama pertumbuhan ekonomi, tetapi yang menikmati hanya segelintir elite, sementara rakyat menanggung risikonya. Ini adalah contoh bagaimana kapitalisme meraup keuntungan besar dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat.
Dalam sistem Islam (Khilafah), negara memiliki peran aktif sebagai pelayan dan pelindung rakyat, bukan hanya pengatur. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama saat krisis, dan memastikan rakyat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk menjelang Ramadan. Negara akan mengerahkan seluruh potensi untuk percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana, dengan bantuan yang tidak tersendat dan kebutuhan pangan yang tidak terabaikan. Semua dilakukan dengan visi pelayanan, bukan pencitraan. Ini adalah contoh bagaimana Islam menawarkan solusi menyeluruh dan berkeadilan bagi rakyat.
Selain itu, negara juga akan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan tanpa diskriminasi. Negara juga akan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya sehingga rakyat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran. Dengan demikian, negara dapat benar-benar menjadi pelindung dan pelayan rakyat, bukan sekadar pengatur.
Islam memiliki sistem keuangan negara yang kokoh untuk menangani bencana. Negara tidak membatasi anggaran penanggulangan bencana karena terdapat pos pemasukan tetap dari baitulmal, seperti fai, _kharaj, jizyah_, kepemilikan umum, dan mekanisme _daribah_ (pungutan darurat) jika kas negara tidak mencukupi. Dengan mekanisme ini, dana penanganan bencana selalu tersedia tanpa harus bergantung pada utang atau donasi semata. Tragedi korban bencana Aceh menjelang Ramadan seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Ini bukan sekadar musibah alam, tetapi juga kegagalan sistemis dalam mengelola urusan rakyat. Jika sistem yang diterapkan terus mempertahankan paradigma kapitalistik, penderitaan serupa akan terus berulang.
Islam menawarkan solusi menyeluruh, bukan tambal sulam. Sistem Islam membangun negara yang benar-benar hadir, mengurus, melindungi, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam kondisi bencana. Ini seharusnya menjadi kesadaran kolektif bahwa hanya Islam kafah dalam naungan Khilafah yang mampu melindungi rakyat, menjaga alam, menjamin kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial sejati. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, negara akan menjadi pelindung yang kuat bagi rakyat serta memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah personal, tetapi momentum perubahan peradaban menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Wallahualam bissawab.
Oleh: Rukmini
Ibu Rumah Tangga
Views: 41
