Tinta Media – Presiden Direktur Center of Election and Political Party (CEPP), Prof. Chusnul Mar’iyyah, Ph.D, menjelaskan apa yang akan terjadi jika pejabat publik terpapar LGBT.
“Kalau kemudian pejabatnya, politisinya, tidak hanya sekadar komunitas yang mendukung LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer/Questioning), tapi dia sendiri mempraktikkannya, itu kan persoalannya nanti menjadi permisif terhadap kebijakan-kebijakan yang ada,” ujarnya dalam diskusi bulanan LGBT di Ruang Politik? yang tayang di Kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (10/5/2026).
Pasalnya, Prof. Chusnul mengungkap bahwa LGBT bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan gerakan ideologis global berbasis liberalisme dan individualisme yang mendorong otonomi atas tubuh tanpa batasan moral.
Menurutnya, ketika pejabat publik yang terpapar LGBT berada di pusat kekuasaan, maka kebijakan yang dihasilkan tentu akan cenderung memihak penerimaan kelompok tersebut.
“Kalau pejabat politik sudah melegitimasi atau dia cuek dengan apa yang terjadi, masyarakatnya tinggal meniru saja,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah negara Barat di mana politisi gay mendorong pengesahan pernikahan sejenis dan kurikulum pendidikan LGBT di sekolah.
Sedangkan di dalam negeri Indonesia, ia menyebut data Kemenkes yang mencatat sekitar 1 juta pelaku LGBT, sementara estimasi lain mencapai 7,5 juta jiwa dengan konsentrasi terbesar di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Perkembangan ini, kata Prof. Chusnul, mulai dirasakan di lingkungan pendidikan tinggi. Ia pun mengaku dulu mahasiswanya masih banyak yang menyatakan LGBT haram, namun kini 86 mahasiswa di dua kelas yang ia ajar justru memandangnya sebagai hak asasi manusia.
Dampaknya, kata Prof. Chusnul, merembet ke keluarga, sekolah, bahkan pesantren. Ia menegaskan pemisahan antara hak individu dan moralitas akan merusak masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau pemimpinnya terpapar LGBT maka dia akan permisif terhadap itu. Maka kerusakan yang terjadi dari mulai keluarga, masyarakat dan negara terhadap isu ini,” tegasnya.
Ia juga,menekankan pentingnya implementasi ketegasan pemimpin dan ulama, serta pendidikan iman, ilmu, dan amal saleh sebagai benteng menghadapi penyebaran LGBT.
Prof Chusnul juga menyebut, contoh pemimpin yang memberi keteladanan moral menjadi kunci agar masyarakat tidak mengikuti arah yang keliru.
Diskusi tersebut digelar menyusul perdebatan publik setelah Prof. Dr. Amin Rais mengangkat dugaan skandal moral di lingkungan istana melalui video yang kemudian di-take down oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.[] Langgeng Hidayat
Views: 1
