Tinta Media – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tumpang tindih dengan BUMDes.
“Ini kayak tumpang tindih. Sudah ada badan usaha milik desa, sekarang dibikin koperasi lagi,” ujarnya dalam program Mbois bertajuk KopDes Merah Putih, Akankah Membuat Rakyat Mengibarkan Bendera Putih? bersama Insan Maulana di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Senin (11/5/2026).
Ia menyebut di lapangan BUMDes bisa mati suri bila tak dikelola baik. “Pemerintah desa ngikut aja apa yang diminta dari pusat,” imbuhnya.
Menurutnya, koperasi harus bottom up. “Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Artinya harus ada sekelompok orang yang menyamakan persepsi, mau bentuk koperasi,” katanya.
Namun KDMP dinilai berbeda. “Lah ini kan yang terjadi anggotanya siapa? Karena perintah dari pusat. Berarti anggotanya Pak Prabowo, Pak Gibran,” ucapnya.
Agung menyebut manajer KDMP adalah sarjana pegawai BUMN dari PT Agrinas Pangan Nusantara. “Ada 30.000 sarjana nanti yang akan dijadikan manajer koperasi. Mereka itu mengelola kadang tidak hanya satu koperasi. Sementara bisa jadi orang itu bukan orang desa tersebut dan kadang enggak ngerti tentang bisnis,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kewajiban cold storage di setiap KDMP. “Kalau di wilayah pantai mungkin masuk akal. Tapi coba bayangkan kalau di daerah kebun sawit, kebun jagung, padi, apa perlunya cold storage? Tapi wajib harus ada,” katanya.[] Langgeng Hidayat
Views: 1
