Tinta Media – Jalur vital penghubung Binjai menuju kawasan wisata Bukit Lawang sempat terhenti total Senin (6/4). Warga Salapian memblokade jalan di Simpang Tiga Jalan Merdeka sebagai bentuk protes keras.
Mereka menuntut perbaikan permanen atas kondisi jalan yang rusak parah selama lebih dari lima tahun. Kerusakan ini bukan hanya menyisakan debu tebal yang mengganggu perumahan dan usaha, tetapi juga batu-batu jalan yang membahayakan pengendara hingga sering menyebabkan jatuh.
“Kami hanya ingin kenyamanan dan keselamatan,” ungkap warga.
Massa menutup jalan dengan kayu, papan, dan ban bekas, membuat arus lalu lintas kedua arah macet total hingga tuntutannya didengar.
Jalan adalah nadi kehidupan sosial dan ekonomi. Kerusakannya langsung mematikan mobilitas, menghambat distribusi barang, dan memutus hubungan antarwilayah. Oleh sebab itu, perbaikan harus menjadi prioritas utama agar roda ekonomi terus berputar dan masyarakat tidak terus dirugikan akibat akses yang terhambat. (Mistar.id.com, 6/4/2026).
Dalam sistem kapitalisme, infrastruktur publik sering kali dianggap sebagai beban biaya, bukan prioritas kesejahteraan. Perhatian pemerintah dan investor hanya tertuju pada sektor yang menghasilkan profit cepat, sehingga pemeliharaan jalan dibiarkan rusak parah selama bertahun-tahun.
Bahkan, proyek perbaikan sering kali dijadikan ladang bisnis dengan material murah demi keuntungan maksimal, sehingga jalan tidak awet dan membahayakan rakyat. Masyarakat harus menanggung risiko dan ketidaknyamanan, hingga terpaksa melakukan blokade demi menuntut hak dasar yang seharusnya didapatkan tanpa harus memprotes dulu.
Dalam Islam, pembangunan jalan adalah kewajiban negara untuk menjamin keadilan dan kemudahan bagi rakyat. Semua wilayah, kota maupun pelosok, berhak mendapatkan akses yang sama karena jalan adalah kebutuhan vital ekonomi.
Pembangunan dibiayai murni dari baitulmal tanpa utang atau campur tangan asing, sehingga masyarakat tidak terbebani. Pemimpin bertugas melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Sistem ini menjamin transparansi, kualitas, dan pemerataan fasilitas tanpa diskriminasi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.[]
Oleh: Fitri Yani
Aktivis Dakwah
Views: 3
