Tinta Media – Logika kita mengatakan: melimpahnya makanan akan menghapus kelaparan, banyaknya buku akan meningkatkan minat baca, dan bertambahnya dokter akan menurunkan jumlah orang sakit. Namun, di negeri tempat hutan menjadi lautan tambang dan laut dipagari demi hunian mewah, akal sehat seolah sengaja dimatikan.
Secara umum, bertambahnya dokter kandungan lulusan universitas seharusnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kenyataannya justru bertolak belakang. Meski jumlah dokter kandungan dan bidan diklaim melebihi kebutuhan nasional, angka kematian ibu hamil dan bayi baru lahir justru melonjak setiap tahun (Kompas.com, 4/6/26).
Fakta menyayat ini membuktikan bahwa problem di masyarakat tidak sesederhana yang terlihat. Masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan logika instan: yang kurang gizi diberi makan gratis sekali sehari, atau yang sakit disodori lebih banyak dokter.
Krisis di negeri ini jauh lebih berakar. Meningkatnya kematian ibu dan bayi adalah alarm keras. Ke mana perginya ribuan dokter yang katanya surplus itu? Kenyatanya, masalah utamanya bukan kurangnya jumlah dokter, melainkan ketimpangan distribusi. Negara hari ini gagal menempatkan tenaga medis secara rata hingga ke pelosok yang sulit dijangkau.
Pasti banyak dokter yang tulus ingin mengabdi dan membantu di pedalaman atau pelosok gunung. Namun, bagaimana mereka bisa bertahan jika berjuang sendirian tanpa dukungan sistem? Bukankah negara yang sebenarnya wajib memfasilitasi dan menanggung seluruh biaya kesehatan di wilayah pelosok?
Rakyat tidak sekadar butuh banyaknya kuantitas dokter dan bidan. Hal yang paling mendesak adalah pemerataan fasilitas kesehatan dari kota hingga ke pedalaman hutan. Sayangnya, harapan itu kerap menguap sebagai angin lalu bagi penguasa.
Bagi penguasa saat ini, membangun vila mewah di atas laut tampaknya lebih memikat daripada mendirikan rumah sakit di atas gunung. Ironisnya, mereka lebih jeli melihat peluang materi yang semu daripada berusaha menjauh dari siksa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
Pola pikir kapitalistik yang serba uang ini bukan sekadar karakter pribadi sang penguasa, melainkan hasil didikan sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang memandang kesehatan sebagai komoditas bisnis. Menjual sehat, membangun rumah sakit, dan menumpuk dokter di pusat kota dianggap lebih menguntungkan daripada menjamin kesehatan rakyat miskin di pedalaman. Begitu mengerikan!
Sistem ini cacat dan sangat kontras dengan sistem Islam yang menempatkan kemaslahatan publik di atas segalanya. Dalam Islam, penguasa adalah ra’in (penggembala) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Ia wajib memastikan tidak ada satu pun individu yang kelaparan atau telantar saat sakit.
Rasulullah saw. menegaskan hal ini dalam sabdanya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Berlandaskan takwa, pemimpin dalam negara Islam yakni khilafah akan memastikan pelayanan publik diberikan secara merata dan cuma-cuma. Sejarah mencatat betapa Khalifah Umar bin Khattab menangis tersedu-sedu hanya karena melihat lubang di jalan. Beliau takut jika ada seekor keledai terperosok, lalu Allah menuntut pertanggungjawabannya di akhirat. Betapa rakyat merindukan sosok pemimpin seperti ini!
Sayangnya, pemimpin berkarakter mulia tersebut hanya bisa lahir dari rahim sistem Islam. Hanya sistem Islam yang mampu menjamin kebutuhan publik—mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, hingga pendidikan—tersedia secara merata, berkualitas, dan gratis untuk seluruh rakyat. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
Oleh: Wafi Mu’tashimah
Tim Redaksi Tinta Media
Views: 16
